Pj Gubernur Al Muktabar Kukuhkan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Provinsi Banten Periode 2023 – 2025

Kamis, 4 April 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SERANG | TR.CO.ID

Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengukuhkan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Provinsi Banten Periode 2023 – 2025 di Pendopo Gubernur Banten KP3B Curug, Kota Serang, Rabu (3/4/2024). Pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM merupakan bentuk dari kewajiban negara dalam menghormati melindungi, memenuhi, memajukan, dan menegakkan hak asasi manusia.

“Satu hal yang sangat strategis, bahwa negara menjunjung HAM,” ucap Al Muktabar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Bisnis adalah tata kehidupan yang perlu pengaturan berbasis HAM,” tambahnya.

Dikatakan, Indonesia meratifikasi hukum-hukum yang berkaitan dengan HAM. Pada dasarnya, hak asasi manusia berpadan dengan kewajiban asasi manusia.

“Gugus tugas yang dikukuhkan semangatnya untuk mempercepat kesejahteraan bersama. Kita berharap bahwa langkah-langkah kerja gugus tugas sesuai dengan aturan HAM,” ungkap Al Muktabar.

“Jangan sampai malah menghambat bisnis dalam konteks HAM. Gugus tugas untuk percepatan agenda kerja bisnis dan HAM untuk dipersembahkan kepada masyarakat dalam pencapaian kesejahteraan,” tambahnya.

Baca Juga:  DPRD Lakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Buruh, Terkait Kebijakan PT SKM

Dalam sambutannya secara daring, Direktur Kerjasama HAM Kemenkum HAM Harniati mengatakan gugus tugas juga untuk memenuhi kewajiban negara menyelenggarakan HAM, mendorong perusahaan menghormati HAM, dan mendorong perusahaan menyelenggarakan HAM.

Dirinya berharap gugus tugas menjadi motor penggerak penyelenggaraan HAM di Provinsi Banten, meningkatkan peran pemerintah daerah untuk implementasi dan penghormatan HAM serta bisnis atau usaha yang menghormati HAM.

Sementara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Banten Dodot Adikoeswanto mengatakan gugus tugas daerah untuk melaksanakan Strategi Nasional (Stranas) bisnis dan HAM.

“Terkait dengan pelaku usaha ekonomi bersangkut paut dengan tatanan ekonomi di kita. Sejalan dengan itu, dimungkinkan potensi-potensi pelanggaran HAM,” ucapnya.

“Ketika terjadi pelanggaran HAM pada pelaku bisnis sudah dipayungi dengan Undang-Undang tentang HAM,” tambahnya.

Baca Juga:  Deddy Ingatkan Investasi Harus Jadi Dasar Pembangunan Nasional

Sebagai informasi, pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM merupakan bentuk dari kewajiban negara dalam menghormati melindungi, memenuhi, memajukan, dan menegakkan hak asasi manusia.

Isu Hak Asasi Manusia (HAM) menyangkut berbagai macam persoalan kehidupan manusia, termasuk pula urusan bisnis. Dalam menjalankan bisnis pun wajib melaksanakan dan menghormati HAM. Tidak boleh melanggar HAM orang lain. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi HAM bagi setiap warganya, sebagaimana yang diamanatkan konstitusi. Sedangkan perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM. Ketika satu pihak tidak memenuhi tanggung jawabnya dengan baik, pihak lain tetap diwajibkan untuk menjalankan kewajibannya.

Komitmen Pemerintah dalam perlindungan, penegakan, pemenuhan, pemajuan, dan penghormatan hak asasi manusia di bidang bisnis dan HAM telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.(fj)

Berita Terkait

Perumda Tirta Benteng Kota Tangerang Lakukan Penataan Internal & External
PPDB Harus Objektif, Transparan dan Akuntabel
Bakar Sampah Sembarangan akan Disanksi
Mudahnya Urus Akta Kelahiran Anak di Kota Tangerang
Jambore Kader Kesehatan Tingkat Kota Tangerang
Ketua DPW Perpam Banten Apresiasi Rekrutmen PPK di yang Dilakukan KPU Pandeglang
Arief Paparkan Program Unggulan, Visi Misi Di DPW PKB Banten
Kota Cilegon Raih Enam Penghargaan Dari BKKBN Provinsi Banten
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 22 Mei 2024 - 13:18 WIB

Perumda Tirta Benteng Kota Tangerang Lakukan Penataan Internal & External

Rabu, 22 Mei 2024 - 13:01 WIB

PPDB Harus Objektif, Transparan dan Akuntabel

Rabu, 22 Mei 2024 - 12:45 WIB

Mudahnya Urus Akta Kelahiran Anak di Kota Tangerang

Rabu, 22 Mei 2024 - 12:38 WIB

Jambore Kader Kesehatan Tingkat Kota Tangerang

Rabu, 22 Mei 2024 - 12:21 WIB

Ketua DPW Perpam Banten Apresiasi Rekrutmen PPK di yang Dilakukan KPU Pandeglang

Rabu, 22 Mei 2024 - 11:28 WIB

Arief Paparkan Program Unggulan, Visi Misi Di DPW PKB Banten

Rabu, 22 Mei 2024 - 11:26 WIB

Kota Cilegon Raih Enam Penghargaan Dari BKKBN Provinsi Banten

Selasa, 21 Mei 2024 - 15:50 WIB

Jaga Stabilitas Daerah, Pj Gubernur Banten Al Muktabar Tegaskan Pentingnya Peran TNI

Berita Terbaru

PILKADA 2024

Dibanggakan PPP, Airin Programkan Santri Inovator

Rabu, 22 Mei 2024 - 13:29 WIB

Pendidikan

Bus Rombongan Perangkat Desa yang Akan Workshop Kecelakaan

Rabu, 22 Mei 2024 - 13:10 WIB

Hukum & Kriminal

Penyelundupan 99.250 Ekor BBL ke Luar Negeri Digagalkan

Rabu, 22 Mei 2024 - 13:04 WIB

Pemerintahan

PPDB Harus Objektif, Transparan dan Akuntabel

Rabu, 22 Mei 2024 - 13:01 WIB