PKS DKI Wacanakan Jakarta Miliki DPRD Tingkat II

Senin, 18 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA | TR.CO.ID

Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), PKS DKI mewacanakan adanya lembaga yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di tingkat kabupaten atau disebut dengan DPRD tingkat II.

“Jakarta jangan sampai berbeda dengan kekhususan di Papua, Yogya, sama Aceh, mereka ada pemilihan langsung wali kota, juga ada pemilihan langsung DPRD II,” kata Penasihat Fraksi PKS DPRD DKI Khoirudin kepada wartawan di Kantor Nasdem Tower Jakarta, Jumat (15/3).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Khoirudin juga menuturkan, jangan sampai Jakarta yang penduduknya 9,8 juta lebih besar ketimbang Yogyakarta, tidak ada pemilihan wali kota dan DPRD II.

Baca Juga:  Ratusan Pejabat Eselon II, III dan IV Dilantik

Menurut dia, DPRD tingkat II dibutuhkan usai Jakarta tak lagi berstatus Ibu Kota Negara (IKN) dan aturan tersebut wajib tertuang dalam Rancang Undang-undang (RUU) tentang DKJ.

“Jadi saya berharap agar RUU DKJ yang dibahas di DPR RI saat ini harus memasukkan klausul bahwa adanya DPRD tingkat dua,” ujarnya.

Dari segi kepadatan penduduk, yakni 10,56 juta jiwa, tingkat rata-rata pendidikan dan luas wilayah, Jakarta sudah selayaknya memiliki DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dia membandingkan dengan Yogyakarta yang penduduk sebanyak 4,5 juta.

Baca Juga:  Camat Kosambi Letakan Batu Pertama, Program Bedah Rumah Baznas

Politisi PKS itu berharap, DPRD tingkat II di Jakarta akan meningkatkan fungsi pengawasan dan anggaran sehingga pelaksanaan pembangunan bisa lebih optimal.

“Fungsi DPRD sebagai regulasi, penganggaran, monitoring dan penyerapan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti lebih baik,” kata Khoirudin.

Saat ini DPR RI masih membahas soal RUU DKJ yang salah satu poinnya menetapkan Jakarta sebagai daerah otonomi khusus, namun tidak lagi menyandang IKN.

DKI Jakarta akan berubah nama menjadi DKJ setelah statusnya sebagai IKN resmi dipindah ke IKN Nusantara, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.(JR)

Berita Terkait

Satpol PP Tegur Pengelola THM
Kader Golkar Wajib Menangkan Airin
Kabupaten Tangerang Masuk Tiga Besar
SK Perpanjangan Jabatan Kades Ditetapkan Juli
Dapat Hadiah Utama Pesta HANI LAN Kota Tangerang, Nurhayati Sujud Syukur
ASN Terlibat Judi Online Bakal Kena Sanksi
Kanwil BPN Banten Sembelih dan Bagikan Daging Kurban
Pemkot Tangsel Bersama GOPTKI Gelar Khitanan Massal
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 24 Juni 2024 - 14:46 WIB

Satpol PP Tegur Pengelola THM

Senin, 24 Juni 2024 - 14:43 WIB

Kader Golkar Wajib Menangkan Airin

Senin, 24 Juni 2024 - 14:30 WIB

SK Perpanjangan Jabatan Kades Ditetapkan Juli

Minggu, 23 Juni 2024 - 17:36 WIB

Dapat Hadiah Utama Pesta HANI LAN Kota Tangerang, Nurhayati Sujud Syukur

Jumat, 21 Juni 2024 - 14:52 WIB

ASN Terlibat Judi Online Bakal Kena Sanksi

Jumat, 21 Juni 2024 - 14:49 WIB

Kanwil BPN Banten Sembelih dan Bagikan Daging Kurban

Jumat, 21 Juni 2024 - 14:00 WIB

Pemkot Tangsel Bersama GOPTKI Gelar Khitanan Massal

Jumat, 21 Juni 2024 - 13:57 WIB

65 Ribu Anak Telah Diskrining

Berita Terbaru

Daerah

Relawan Forum Rangkasbitung Sediakan Buku Bacaan Gratis

Senin, 24 Jun 2024 - 14:50 WIB

Pendidikan

PT IKPP Salurkan Wakaf Al Quran untuk Peserta FASI XII

Senin, 24 Jun 2024 - 14:48 WIB

Pemerintahan

Satpol PP Tegur Pengelola THM

Senin, 24 Jun 2024 - 14:46 WIB

Pemerintahan

Kader Golkar Wajib Menangkan Airin

Senin, 24 Jun 2024 - 14:43 WIB

Sport

Jesita/Febi, Juara Kaohsiung Masters 2024

Senin, 24 Jun 2024 - 14:38 WIB