Presidium FAM Angkat Bicara, Pembangunan Irigasi Bojongkakak Diduga Bermasalah

Rabu, 19 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PANDEGLANG | TR.CO.ID

Pembangunan proyek irigasi yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) kabupaten Pandeglang, khususnya yang berlokasi di kecamatan Cikedal, dengan nilai kontrak mencapai Rp1,625.876.476 oleh CV. ULIL ALMI, diduga mengalami sejumlah kejanggalan selama proses pelaksanaan.

Kinerja konsultan pengawas dan Bidang Sumberdaya Air (PELTEK) dari dinas tersebut menjadi sorotan terkait kurangnya intensitas pengawasan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Proyek ini menarik perhatian dari mahasiswa serta lembaga masyarakat sipil seperti BARAKUDA dan Presidium FAM Pandeglang, yang melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap dugaan penyimpangan yang terjadi.

Dilaporkan bahwa pengawasan fisik di lapangan dinilai kurang intensif, terutama dalam menanggapi keluhan terkait perbedaan gambar dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang diajukan oleh pihak pelaksana.

Baca Juga:  Pemkot Tangerang dan Kemenhub Perkuat Konsep Aerotropolis dalam Musrenbang 202

Ucu Fahmi Has, seorang yang menyampaikan kekecewaannya terhadap pembangunan ini, mengatakan bahwa proyek yang menelan anggaran puluhan miliar rupiah dari uang pajak rakyat seharusnya mendapat pengawasan yang lebih intensif dan terstruktur baik dari konsultan pengawas maupun dari DPUPR Pandeglang sendiri.

Dalam tanggapannya, Asep Rahmat selaku Kepala DPUPR Pandeglang menegaskan pentingnya melakukan peninjauan langsung di lapangan, bukan hanya mengandalkan koordinasi di meja rapat. Dia menambahkan bahwa kepala dinas harus memahami detail dari setiap sub kegiatan pembangunan, dan menyelesaikan masalah yang timbul dengan ketegasan.

Baca Juga:  Dua Pemotor Tewas Kecelakaan di Cikuasa Cilegon

“Meskipun saya banyak kesibukan, saya akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa setiap sub kegiatan pembangunan ini berjalan dengan baik. Saya akan memastikan bahwa bidang SDA dan konsultan pengawas menjalankan tugasnya secara intensif, seperti yang diharapkan oleh Ucu,” ujar Asep Rahmat.

Masalah ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran publik. Masyarakat berharap agar pihak terkait dapat menindaklanjuti dugaan ini dengan serius untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas dari infrastruktur yang dibangun. (ian/ris/TR)

Berita Terkait

PT TNG Rencanakan Perapihan Gapura Pasar Anyar Tangerang
Poltekkes Kemenkes Jakarta III Studi Tiru ke Pemkot Tangerang
Pemkot Tangerang Dorong Skrining Online untuk Deteksi Dini TBC
Indeks Daya Saing Kota Tangerang Tembus 4,13
Disbudpar Gelar Pelatihan Peningkatan Kompetensi Personel Lifeguard
UTD PMI Diakui Kemenkes, Pemkot Dorong RS Tingkatkan Layanan
Lindungi Kepentingan Publik, Petugas Gabungan Tertibkan Lahan Bersertifikat di Rawa Bokor Secara Persuasif
RTRW Direvisi, DPRD Tekankan Lindungi Lahan Sawah
Berita ini 67 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 24 April 2026 - 15:21 WIB

PT TNG Rencanakan Perapihan Gapura Pasar Anyar Tangerang

Jumat, 24 April 2026 - 15:18 WIB

Poltekkes Kemenkes Jakarta III Studi Tiru ke Pemkot Tangerang

Jumat, 24 April 2026 - 15:16 WIB

Pemkot Tangerang Dorong Skrining Online untuk Deteksi Dini TBC

Jumat, 24 April 2026 - 15:11 WIB

Indeks Daya Saing Kota Tangerang Tembus 4,13

Jumat, 24 April 2026 - 15:08 WIB

Disbudpar Gelar Pelatihan Peningkatan Kompetensi Personel Lifeguard

Berita Terbaru

Daerah

PT TNG Rencanakan Perapihan Gapura Pasar Anyar Tangerang

Jumat, 24 Apr 2026 - 15:21 WIB

Daerah

Indeks Daya Saing Kota Tangerang Tembus 4,13

Jumat, 24 Apr 2026 - 15:11 WIB