LEBAK | TR.CO.ID
Diperkirakan 5000 massa warga dari 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak bagian Selatan (Baksel) dijadwalkan untuk menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara dan Gedung DPR R, pada tanggal 31 Juli 2024.
Rencana aksi itu merupakan bagian dari upaya warga Baksel untuk mendesak pemerintah pusat agar segera mengesahkan Daerah Otonomi Baru (DOB) Cilangkahan sebagai kabupaten serta mencabut moratorium yang ada.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Diperkirakan lebih dari 5.000 orang akan turut serta dalam aksi tersebut yang diorganisir sebagai respons atas ketidakpuasan terhadap lambannya proses pengesahan DOB Cilangkahan.
Rizwan Comrade, seorang aktivis dari gerakan itu, mengajak semua elemen masyarakat Cilangkahan untuk bersatu dalam aksi ini dengan tuntutan klarifikasi yang jelas.
“Kami bersiap untuk menuntut pemerintah pusat agar menghentikan moratorium dan segera mengesahkan RUU DOB Cilangkahan,” ujar Rizwan, kepada wartawan, Selasa (24/07/2024).
Rizwan menjelaskan, para kepala desa dari berbagai kecamatan di Baksel, terma-
suk Kecamatan Cihara, telah memberikan dukungan penuh terhadap aksi ini dengan menggerakkan warganya untuk berpartisipasi aktif.
Transportasi untuk peserta aksi disiapkan dalam bentuk mobil siaga desa dan bus sewaan.
Menurutnya, antusiasme masyarakat Baksel terhadap rencana aksi tersebut sangat tinggi, diharapkan dapat memperkuat semangat solidaritas untuk mempercepat proses pengesahan DOB Cilangkahan.
“Harapan besar terletak pada kesuksesan aksi ini dalam mewujudkan cita-cita mereka untuk mendapatkan pemerintahan daerah yang lebih mandiri dan lebih dekat dengan kepentingan masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Rizal Iskandar, warga Kecamatan Malingping menyebut bahwa Pembentukan DOB Cilangkahan merupakan kebutuhan yang mendesak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah.
Melalui pembentukan DOB Kabupaten Cilangkahan, diharapkan tercipta pemerataan pembangunan, pengelolaan sumber daya yang lebih efisien, dan pelayanan publik yang lebih dekat serta responsif terhadap kebutuhan warga setempat.
Sementara itu, kooordinator Masa Aksi DOB Cilangkahan, Rafik Rahmat Taufik, mengatakan, bahwa pihaknya terus melakukan konsolidasi untuk aksi yang akan dilaksanakan pada 31 Juli mendatang, dengan jumlah massa sebanyak 5000 orang.
Aksi yang dilakukan di Istana Presiden dan Gedung DPR-RI tersebut menuntut agar Cilangkahan segera ditetapkan sebagai DOB.
“Jadi masa yang akan berangkat itu ada lima ribu, dari 10 kecamatan yang ada di kawasan Cilangkahan. Kita kompak, dengan kepala desanya dan ratusan mobil siaga desa disiagakan,” jelas Rafik, yang juga menjabat sebagai Sekertaris Apdesi Provinsi Banten. (Jat/eem/ris)
