TANGERANG | TR.CO.ID
Dugaan buruknya pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Tigaraksa menuai kritik dari berbagai pihak.
Ketua Umum Poros Tangerang Solid (Portas), Hilman Santosa, menilai pola layanan kesehatan darurat di rumah sakit daerah tersebut semakin kaku dan terlalu bertumpu pada prosedur administratif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Hilman, dalam praktiknya, standar operasional prosedur (SOP) justru kerap ditempatkan lebih tinggi dibanding kebutuhan medis pasien yang datang dalam kondisi darurat.
“Sekarang sepertinya yang paling darurat di IGD itu bukan pasien, tapi administrasi. SOP harus aman dulu, baru pasien menyusul,” ujar Hilman, Rabu (15/12/2025).
Ia menyebut, kondisi tersebut mencerminkan persoalan sistemik dalam layanan kesehatan publik, di mana prosedur acap kali dijadikan pembenaran untuk menunda tindakan medis awal.
“Kalau pasien sesak napas, berdarah, atau korban kecelakaan masih harus menunggu bed untuk ditangani, berarti yang dikelola bukan layanan gawat darurat, tapi manajemen antrean,” katanya.
Hilman menegaskan, SOP semestinya berfungsi sebagai panduan untuk mempercepat pengambilan keputusan medis, bukan menjadi alasan pembatasan tindakan.
“SOP itu dibuat untuk menyelamatkan nyawa, bukan untuk menjelaskan kenapa nyawa harus menunggu. Kalau yang diselamatkan justru SOP-nya, ada yang keliru, inimah kayak pasien dibiarkan Antri untuk mati,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dugaan perubahan fungsi IGD yang dinilai lebih menyerupai ruang tunggu darurat ketimbang unit penyelamatan medis.
“Kalau pasien hanya dicek tensi, disuruh duduk, lalu menunggu tanpa kepastian, itu bukan gawat darurat. Itu ruang tunggu dengan alat medis,” kata Hilman.
Lebih jauh, Hilman menilai Dinas Kesehatan memiliki peran sentral dalam memastikan IGD berfungsi sesuai mandatnya. Menurut dia, pengawasan tidak cukup dilakukan melalui laporan administratif.
“Seharusnya Dinas Kesehatan hadir di depan, memastikan IGD benar-benar menjadi ruang penyelamatan. Kalau yang diawasi hanya kertas dan laporan, sementara di lapangan pasien menunggu tanpa tindakan, berarti yang dijaga administrasinya, bukan keselamatan manusianya,” ujarnya.
Hilman juga mengaitkan persoalan tersebut dengan kondisi pelayanan di tingkat puskesmas yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat.
“Pelayanan di puskesmas yang memprihatinkan itu sudah menjadi rahasia umum. RSUD semestinya menjadi tempat terakhir yang memberi rasa aman, bukan malah meniru standar pelayanan yang sama menyedihkannya,” katanya.
Menurut Hilman, ketika puskesmas dan RSUD sama-sama mengecewakan, kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan negara akan terkikis.
“Kalau puskesmas mengecewakan lalu RSUD juga mengecewakan, masyarakat mau lari ke mana? Jangan sampai pelayanan kesehatan berubah menjadi urusan coba-coba nasib,” ucapnya.
Sebagai perbandingan, Hilman menyinggung rumah sakit daerah lain yang secara fasilitas dinilai lebih terbatas, namun mampu menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama.
“RSUD Berkah secara fasilitas jauh lebih sederhana dibanding RSUD Tigaraksa. Tapi di sana, nyawa dan tindakan jadi prioritas. Bukan prosedur,” katanya.
Menurut Hilman, perbandingan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama tidak terletak pada ketersediaan fasilitas, melainkan pada keberpihakan kebijakan dan keberanian mengambil keputusan medis dalam situasi darurat.
“Fasilitas boleh kalah, gedung boleh biasa saja. Tapi keberpihakan pada pasien harus nomor satu. Kalau rumah sakit yang serba terbatas bisa bertindak cepat, sementara yang lebih lengkap justru bersembunyi di balik SOP, berarti masalahnya bukan di fasilitas,” pungkasnya. (cng)
