Anggota DPRD Kabupaten Lebak, M. Agil Zulfikar, meminta Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mengevaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyusul persoalan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak banjir bandang dan longsor. Pernyataan dari anggota Fraksi Partai Gerindra itu disampaikan kepada media pada Sabtu, 25 Juli 2020.
Agil membahas penanganan dampak bencana yang terjadi di enam kecamatan di Kabupaten Lebak pada awal tahun. Perhatiannya tertuju kepada proses pengajuan dan pemeriksaan data calon penerima bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) serta dana stimulan rehabilitasi rumah. Ia menilai perlunya penjelasan mengenai waktu yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti komunikasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Perbedaan data korban menjadi perhatian
Menurut Agil, BNPB telah menyampaikan permintaan evaluasi data melalui surat pada April 2020. Ia mengatakan bahwa informasi dari surat tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk memeriksa perbedaan antara dua laporan mengenai jumlah masyarakat terdampak bencana.
Agil menilai tindak lanjut oleh BPBD Kabupaten Lebak terlalu lama. Pernyataan itu merupakan penilaian dari anggota DPRD mengenai proses administrasi sebagaimana ia jelaskan pada Juli 2020. Dalam pemberitaan ini, belum terdapat tanggapan BPBD atas penilaian tersebut.
Pendataan merupakan bagian penting dari pengajuan bantuan pascabencana. Data mengenai rumah yang rusak dan keluarga yang memerlukan tempat tinggal sementara digunakan untuk menentukan jenis bantuan yang direncanakan. Apabila terdapat perbedaan antara beberapa daftar, proses pemeriksaan perlu menghasilkan data yang dapat digunakan bersama oleh instansi terkait.
Agil meminta BPBD memastikan seluruh warga yang memenuhi kriteria masuk ke dalam pendataan. Ia menekankan pentingnya keakuratan data agar keluarga terdampak memperoleh kesempatan mendapatkan bantuan sesuai kondisi mereka.
Dana stimulan dan tempat tinggal sementara
Dalam keterangannya, Agil menyebut rencana dana stimulan perbaikan rumah dengan besaran berbeda menurut tingkat kerusakan. Untuk kerusakan ringan, nilai bantuan yang disebut mencapai Rp10 juta. Untuk kerusakan sedang disebut Rp25 juta, sedangkan kerusakan berat Rp50 juta.
Menurut keterangan Agil saat itu, pemerintah pusat telah mencairkan bantuan DTH, sedangkan dana stimulan rehabilitasi rumah masih ditunggu. Ia mengaitkan perkembangan tersebut dengan adanya desakan dari masyarakat, anggota dewan, dan organisasi kepemudaan.
Perbedaan dua jenis bantuan itu berpengaruh terhadap kebutuhan korban. Dana Tunggu Hunian berkaitan dengan kebutuhan memperoleh tempat tinggal dalam masa pemulihan. Dana stimulan rehabilitasi berkaitan dengan pengerjaan rumah yang mengalami kerusakan. Bagi korban yang kehilangan rumah, kepastian mengenai masing-masing program menjadi bagian dari rencana pemulihan kehidupan keluarga.
Rencana pengawasan DPRD
Agil memberikan apresiasi terhadap langkah organisasi mahasiswa yang turut menyampaikan persoalan keterlambatan bantuan kepada BNPB. Ia menyatakan bahwa perhatian terhadap korban bencana datang dari berbagai unsur masyarakat, termasuk mahasiswa dan pemuda.
Ia juga menyebut telah berkomunikasi dengan rekan-rekan dari Fraksi Gerindra di Komisi III DPRD Kabupaten Lebak. Apabila persoalan verifikasi data belum menunjukkan perbaikan, ia menyampaikan kemungkinan memanggil BPBD melalui rapat dengar pendapat untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut.
Selain dana bantuan, Agil mengangkat kebutuhan mempercepat pemulihan yang berkaitan dengan pendataan dan pembebasan lahan Karian. Ia berharap proses tersebut dapat membantu warga terdampak kembali menjalankan kehidupan sehari-hari.
Berita ini mencatat desakan anggota dewan pada akhir Juli 2020 serta rencana pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan. Kepastian mengenai proses verifikasi, pembayaran bantuan, dan pemulihan rumah setelah tanggal pemberitaan memerlukan perkembangan informasi dari pemerintah daerah dan instansi yang membidangi penanganan bencana.
Dalam konteks itu, rapat dengar pendapat yang diusulkan Agil dapat menjadi kesempatan bagi instansi untuk menjelaskan perkembangan pendataan serta bagi DPRD untuk menyampaikan pertanyaan mengenai kebutuhan korban.
Catatan arsip: Berita ini ditulis ulang berdasarkan pemberitaan Tangerang Raya pada 26-07-2020. Sumber arsip.


