Tetapkan Daftar Pemilih Berkelanjutan

TANGSEL | TR.CO.ID

Guna kebutuhan penetapan daftar pemilih berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangsel kembali membuka kotak suara. Pembukaan seluruh kotak suara yang dipantau langsung oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangsel, dan Polres Tangsel itu untuk melakukan evaluasi dan perbaikan data pemilih, yang nantinya akan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Berkelanjutan.

Ketua KPU Kota Tangsel, M Taufiq MZ mengatakan, bahwa surat edaran KPU RI memerintahkan kepada seluruh KPU kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada 2020 untuk melakukan. Penyempurnaan data pemilih pasca Pilkada.

Menurut Taufiq, dari hasil Pilkada kemarin gabungan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) ada sebanyak 983.261 pemilih.

“Tadi kami baru saja secara seremoni melakukan pembukaan kotak suara. Ini untuk melakukan penyempurnaan data pemilih agar nantinya bisa kami tetapkan menjadi Daftar Pemilih Berkalnjutan,” ujar Taufiq kepada wartawan, kemarin.

Taufiq mengatakan, dalam prosesnya nanti akan dilakukan oemilihan antara mana yang ada di DPT dan juga mana yang masuk pemilih yang menggunakan KTP dan belum masuk ke dalam DPT.

Taufiq menkelaskan, daftar pemilih berkelanjutan tersebut nantinya akan diserahkan kepada KPU RI dan juga kepada Kementrian Dalam Negeri melalui Disdukcapil Kota Tangsel. Sehingga data tersebut bisa menjadi data base untuk keperluan lainnya.

“Misalnya seperti data untuk vaksinasi. Maka ini juga katanya bisa digunakan untuk keperluan data base Kementrian Kesehatan untuk melakukan vaksinasi. Dan juga untuk keperluan pendataan lebib lanjut Pilkada atau Pemilu yang akan datang,” ucapnya.

Taufiq menambahkan, dalam proses penyempurnaan data tersebut ada beberapa tahapan serta dibagi menjadi beberapa tim, sampai batas waktu 30 April nanti.

“Yang kita lakukan nanti itu, Buka kotak untuk daftar pemilih berkelanjutan, scan dan input daftar hadir, C 7 KWK DPT dan DPTb pada Pilkada 2020. Setelah semu proses itu dilakukan oleh tim untuk seluruh kotak suara maka akan diketahui berapa jumlah akhirnya. Dan tentunya ini memakan waktu lama,” tukasnya. (yan/jojo)

Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2021

Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.

Bawaslu : Jual Beli Data Penduduk jadi Potensi Kecurangan Pemilu (12-11-2021)

Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 12-11-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.

CILEGON | TR.CO.ID

Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data, dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengatakan bahwa terdapat potensi kecurangan pemilu akibat maraknya jual beli data pribadi milik warga negara Indonesia.

“Sebagaimana yang kalian ketahui, sekarang kita agak heboh dengan data warga negara yang diperjualbelikan. Itu menjadi concern (perhatian) Bawaslu,” kata Fritz seperti dilansir Antara, Kamis (11/11/21).

Fritz memaparkan bahwa kecurangan yang dapat diakibatkan oleh penjualan data tersebut adalah potensi kecurangan pada saat pendaftaran partai politik untuk mengikuti pemilihan umum, serta pendaftaran calon independen untuk pemilihan kepala daerah.

“Kan pendaftaran partai politik ada seperseribu dari jumlah penduduk untuk memasukkan jumlah anggota partai politiknya, itu kan bisa saja data-data (warga negara yang diperjualbelikan) tersebut dipakai,” paparnya.

Oleh karena itu, Fritz mengatakan, bahwa harus ada proses verifikasi melalui sensus untuk memastikan kebenaran data yang digunakan oleh partai politik atau calon independen pada saat mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan.

“Harus ada proses verifikasi yang lebih detail oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu diberikan kesempatan untuk melihat hasil dari verifikasi tersebut,” imbuhnya.

Menggunakan data warga negara yang diperjualbelikan oleh pihak peretas atau pihak ketiga merupakan salah satu tindakan ilegal. Menggunakan data tersebut, ia melanjutkan, dapat mengakibatkan pihak-pihak yang terlibat terkena sanksi akibat pelanggaran hukum pidana.

“Mereka akan dikenakan pelanggaran hukum pidana, baik karena melanggar Undang-Undang Pemilu maupun pelanggaran Undang-Undang Pidana, misalnya memalsukan tanda tangan. Kami sebagai Bawaslu memperingatkan pihak-pihak agar tidak menggunakan data tersebut dalam proses Pemilu maupun Pilkada 2024,” ucap dia.

Sumber arsip liputan terkait.

Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.