KOTA TANGERANG | TR.CO.ID
Kasus pengeroyokan Supandi (45) salah satu wartawan Kota Tangerang terus berlangsung. Saat ini, kasus tersebut masih dalam status penyidikan. Hal itu ditegaskan Kapolsek Cipondoh, Kompol Ubaidillah saat dikonfirmasi, Rabu (26/5/2021).
“Saya perintahkan Kanit Reskrim untuk segera menuntaskan kasus ini. Apabila terjadi restorasi justis atau perdamaian pelaku tetap diproses sesuai hukum. Soal perdamaian itu di luar urusan kita. Intinya ketika kita proses dan unsurnya masuk akan kita tahan pelakunya,” ujarnya.
Lanjut Kapolsek, dirinya meminta pelapor bersabar untuk menunggu kasus tersebut tuntas, agar penyidikan dapat berjalan sesuai prosedur dan menciptakan rasa nyaman bagi penyidik dan korban, sehingga kasus dapat berjalan dengan baik.
“Kita upayakan secepatnya. Saat ini kasus ini sudah naik status, yang sebelumnya penyelidikan naik menjadi penyidikan,” pungkasnya.
Ditempat yang sama, Kanit Reskrim Polsek Cipondoh, Iptu Imron menegaskan bahwa Polsek Cipondoh tidak tebang pilih dalam menegakan hukum. Meski diketahui jika orang tua terduga pelaku seorang pejabat di Kota Tangerang.
“Jika ada laporan, saksi, dan bukti sudah lengkap akan kita tindak sesuai aturan yang berlaku, meskipun orang tua terlapor memiliki jabatan di Pemerintah Kota Tangerang,” tegasnya.
Lanjut Iptu Imron, dalam waktu dekat dirinya akan mengirimkan surat panggilan penyidikan terhadap pelapor dan terlapor. Dimana dalam penyidikan, tim penyidik akan melakukan pemeriksaan yang mendalam.
“Jika terlapor tidak hadir meski sudah kita kirim surat panggilan, maka akan saya jemput paksa,” katanya.
Iptu Imron menjelaskan, dalam penyidikan dirinya mencari 2 alat bukti. Apabila telah ditemui 2 alat bukti, maka terlapor dapat ditetapkan sebagai tersangka.
“Jika sudah sebagai tersangka langsung kita proses lebih lanjut. Saya harap pihak korban dapat bersabar. Kami sedang tangani kasus ini sesuai SOP yang berlaku,” pungkasnya.
Sementara itu, korban pengeroyokan, Supandi (45) mengucapkan terimakasih kepada keluarga besar Forum Wartawan Tangerang (Forwat) yang telah membantu mengawal kasus yang menimpa dirinya.
“Terimakasih kepada ketua Forwat, bang Andi Lala beserta rekan rekan Forwat yang telah membantu saya. Ini berkat Allah SWT yang diturunkan kepada saya, saat saya tidak berdaya. Berkat doa yang dipanjatkan oleh keluarga saya dan saya sendiri, alhamdulilah Allah kirimkan teman-teman terbaik, memberikan bantuan dan support untuk persoalan yang sedang saya hadapi,” ungkapnya.
Lanjut Supandi, dirinya juga mgucapkan terimakasih kepada Kapolsek Cipondoh, Kompol Ubaidillah beserta jajarannya yang telah melungkan waktu untuk membahas perihal permasalahan yang sedang dialaminya.
“Terimakasih Pak Kapolsek beserta jajarannya yang telah merespon saya pada siang hari ini. Kasusini akan saya lanjutkan, semoga misteri hukum di Polsek Cipondoh ini dapat terjawab,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Supandi merupakan korban pengeroyokan dan telah melapor ke Polsek Cipondoh dengan laporan LP.B/ 124/ II/ 2021/ PMJ/ Restro TGN/SEK Cipondoh. Tanggal 22 Februari 2021.(fn/fuad)
Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2021
Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.
Diduga Langgar Kode Etik, Hakim PN Tangerang dilaporkan ke KY (14-07-2021)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 14-07-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
TANGERANG | TR.CO.ID
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dilaporkan ke Badan Pengawas Komisi Yudisial RI oleh HAS & Partners Law Firm.
Pelaporan tersebut diduga karena Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang mengeluarkan Putusan dengan Register Perkara Nomor : 51/Pdt.G/2021/PNTng tanggal 14 Juni 2021 bulan kemarin diduga melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim.
Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Law Firm HAS &
Partners, A. Suhardi, SH. MH mengatakan pihaknya mempunyai dasar hukum atas pelaporan tersebut dan laporan itu sudah dilayangkan ke Ketua Komisi Yudisial.
"Bahwa dalam Jawaban yang diajukan, para Tergugat tidak mengajukan eksepsi
sebagaimana yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tersebut dan majelis hakim membuat pertimbangan hukum yang tidak tepat," ujar Suhardi, Rabu, (14/07/2021).
Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.


