KOTA TANGERANG | TR.CO.ID
Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) diminta maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum pada Peraturan Daerah (Perda).
Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang, Anggiat Shitohang. Ia menilai kinerja Satpol PP Kota Tangerang belum maksimal dalam menjalankan fungsinya.
"Saya berharap dia (Wawan Fauzi) sebagai Kasat Pol PP Kota Tangerang yang baru, bahwa dia bisa menegakan peratuaran-peraturan daerah (Perda) yang ada," ujar Anggiat kepada Wartawan saat dimintai pendapatnya tentang sepak terjang Pol PP, Kamis (19/05).
Politisi partai NasDem ini melihat, Pol PP Kota Tangerang masih mempunyai keterbatasan akan sumber daya PPNS. Sehingga berdampak pada penegakan di lapangan.
Oleh karena itu, Anggiat berharap kepada Satpol PP untuk mensekolahkan lagi para anak buahnya.
"Ini kendala yang mendasar, kekurangan PPNS. Saya berharap Kasat Pol PP yang baru ini dapat mensekolahkan lagi anak buahnya untuk menjadi PPNS," paparnya.
"Dia (Kasatpol PP) mengusulkan kepada Wali Kota," sambungnya.
Sekali lagi Anggiat menegaskan kekurangan PPNS ini sangat berdampak pada penegakan Perda di lapangan.
"Misalnya penindakan penjual miras, dan masih banyak penegakan Perda yang belum maksimal," terangnya.
Disisi lain, ia juga menyampaikan kalau ada oknum petugas Pol PP Kota Tangerang yang nakal di lapangan untuk ditindak tegas.
"Kalau ada (oknum nakal) harus ditindak. Dan Wali Kota harus menindak anak buahnya," tegas dia.
Diketahui, Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah hari ini, Kamis (19/05) melantik Wawan Fauzi sebagai Kasat Pol PP. Sebelumnya Wawan Fauzi menjabat sebagai Camat Karawaci. (fj/dam)
Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2022
Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.
Komisi III DPRD Cecer Pengusahan Provider Internet Tak Berizin (19-05-2022)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 19-05-2022. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
KOTA TANGERANG | TR.CO.ID
Komisi III DPRD Kota Tangerang memanggil sejumlah penyedia jasa jaringan internet yang tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel).
Komisi III memanggil para pengusaha bisnis jaringan internet ini guna dimintai keteranganya, terkait pekerjaanya di Kota Tangerang, Rabu (18/05).
Juru bicara Komisi III Anggiat Sitohang, memaparkan kepada para penyedia jasa internet (provider) ini. Mulai dari izin hingga mengungkapkan praktek koordinasi dilapangan pemasangan jaringan/kabel.
"Hari ini kita panggil bapak-bapak yang tergabung dalam asosiasi ini agar kita mencarikan solusi bersama," kata Anggiat.
"Agar keberadaan jaringan internet yang berada di wilayah Kota Tangerang dapat kita tata bersama. Karena selama ini yang kita perhatikan semerawut bahkan tanpak izin, dan komplen juga dari masyarakat," cecer politisi partai NasDem ini.
Menurutnya, selama ini para provider internet yang menjalankan usahanya di Kota Tangerang sama sekali tidak mengantongi izin.
"Tapi anehnya praktek di lapangan kok ada koordinasi. Sampai memberikan janji kepada RT, RW dan lainnya," ungkap dia.
"Nanti buktinya akan kami perlihatkan. Ini ada di WA saya," imbuh Wakil Ketua Komisi III ini.
Ia menyebut akibat praktek jaringan internet ini menyebabkan kerugian negara hingga Rp.1,6 Triliun.
"Belum lagi kesemerawutan kabel-kabel disana sini membuat estitika kota hilang keindahanya. Maka, dari itu kita duduk bersama untuk mencari solusi yang baik," kata dia lagi.
"Agar juga bisa menjadi pendapatan asli daerah (PAD). Yang akhirnya usaha bapak-bapak nyaman. Inilah harapan kita sebenarnya," ujarnya.
Wawan Setiawan, Ketua Komisi III menambahkan dan meminta, agar para provider jaringan internet untuk merapihkan kabel-kabel yang semerawut.
"Kami minta, kepada bapak-bapak untuk merapihkan kabel-kabel, galian dan semacamnya saat melakukan pekerjaan di lapangan. Jalan rapihkan lagi," tegas dia.
Politisi partai Golkar itu juga mengatakan, selama ini pemerintah Daerah Kota Tangerang tidak mendapatkan masukan berupa PAD dari bisnis jaringan internet ini.
Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.


