KAB. TANGERANG | TR.CO.ID
Puluhan warga Desa Ranca Bango dan Desa Lembang sari Kecamatan Rajeg bakal menggelar aksi unjuk rasa menuntut pemerintah kabupaten Tangerang menertibkan tiang – tiang internet yang diduga belum mengantongi ijin.
Aksi unjukrasa yang bakal digelar dalam waktu dekat itu diungkapkan Erick Bandi salah seorang warga Ranca bango yang mengaku sudah kesal dengan perusahaan penyedia layanan internet yang telah memasang puluhan tiang di sekitaran wilayahnya.
"Rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh dinas bina marga dan desa diiduga digunakan untuk dasar mendirikan tiang – tiang itu, kan sedikit konyol karna yang kita tahu itu rekomendasi sama ijin itu berbeda konteks," jelas Erick kepada wartawan Minggu (26/6/22).
Dihubungi terpisah H. Saleh Harahap Ketua bidang kajian dan investigasi LSM Barisan Perjuangan Rakyat Jelata (BARATA) mengaku akan melakukan pendampingan sekaligus advokasi warga atas keluhan yang hingga kini tidak mendapatkan respon dari pemerintah kabupaten Tangerang.
"Pelaksanaan Proses Pembangunan infrasktruktur jaringan Internet menjadi sesuatu hal yang saat ini dinilai perlu dilakukan. Namun demikian, pada kenyataannya para penyedia layanan Internet di Kabupaten Tangerang diduga tidak mengindahkan peraturan dan norma sosial yang berlaku untuk itu kami pastikan akan melakukan pendampingan atas keluhan mereka," ungkapnya.
Ia menilai, mulai dari pemasangan tiang yang terkesan asal – asalan hingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diduga Sengaja dibiarkan mengalir ke sejumlah oknum, menjadikan proses pembangunan infrastruktur semakin semerawut seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah.
"Berkaitan dengan Hal itu kami Barisan Perjuangan Rakyat Jelata (BARATA) bersama – sama Rakyat yang tertindas menuntut kepada Bupati Tangerang untuk menggelar aksi penyampampaian dimuka umum pada Jumat 1 Juli 2022 mendatang dengan lokasi Kantor Bupati Tangerang di Tigaraksa," tukas Saleh Harahap. (cng/dam)
Dengan kondisi itu, Ia mendesak pihak terkait Satpol PP untuk menertibkan tiang – tiang Internet yang terindikasi tidak berijin dan Bupati menjatuhkan sanksi terhadap oknum – oknum ASN/Non ASN dilingkungan Kabupaten Tangerang yang terindikasi dan diduga melakukan Pembiaran atas berdirinya tiang – tiang Internet yang diduga tidaak berijin.
"Serta memberikan sanksi tegas Kepada Kepala DPMPST Kabupaten Tangerang yang terkesan tertutup atas keterbukaan Informasi Publik," tambahnya lagi.
Menurutnya keterbukaan informasi publik sangat penting bagi masyarakat, terlebih pihaknya sudah mengirimkan surat secara resmi ke pihak DPMPTSP Kabupaten Tangerang terkait perijinan pemasangan tiang internet di Desa Rancabango Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, namun sampai saat ini belum ada jawaban.
"Sampai saat ini pihak DPMPTSP belum memberikan informasi terkait ijin tersebut, sehingga menimbulkan kecurigaan jangan jangan ada apanya ini," tegasnya.
Sementara, Kasat Pol PP Kabupaten Tangerang Fachrul Rozi mengaku sudah berkoordinasi bidang wasdal Dinas Tata Ruang dan Bangunan selaku dinas terkait untuk menyingkapi keluhan warga.
"Kami pihak Satpol PP Kabupaten Tangerang sudah berkoordinasi dengan bidang wasdal dinas tata ruang dan bangunan selaku dinas teknis terkait izin apa saja yang diperlukan terkait tihang ini. Kami menunggu tindaklanjut nya," ungkapnya. (cng/dam)
Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2022
Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.
100 Kepsek SD dan SMP Diperiksa (28-06-2022)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 28-06-2022. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
Heboh : Dana Bosda
KAB. TANGERANG | TR.CO.ID
Kasus dugaan penyalahgunaan anggaran Bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) di Kabupaten Tangerang masih berlanjut. Sudah ada 100 Kepala Sekolah SD dan SMP datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang untuk diperiksa satu persatu dimintai keterangan.
Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Deny Marincka menguraikan, awal pemeriksaan dipanggil 70 kepala sekolah. Namun, kini jumlah tersebut terus bertambah. Ia menuturkan, penyidik memerlukan tambahan keterangan untuk mendalami kasus tersebut.
“Sekarang sudah ada sekira 100 kepsek yang kita mintai keterangan. Ini dalam rangka pengumpulan keterangan dan pendalaman. Tim teknis dari dinas pendidikan juga kita mintai keterangan kembali,” ungkapnya, Senin (27/6).
Deny menjelaskan, penyidik masih mendalami terkait bukti petunjuk yang mengarah pada tindakan pidana khusus. Ia mengungkapkan, keterangan dari kepala sekolah yang diperiksa secara keseluruhan sama.
Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.


