LEBAK | TR.CO.ID
Sejumlah warga yang tergabung dalam Relawan Pembela Masyarakat (RPM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lebak, Rabu (07/05/2025). Dalam aksi tersebut, massa mendesak Bupati Lebak untuk mencopot Irvan Suyatupika dari jabatannya sebagai Kepala Dinas PUPR.
Koordinator aksi, Firdaus Lingkar, menilai kinerja Irvan selama menjabat tidak maksimal. Menurutnya, banyak jalan di wilayah Kabupaten Lebak yang rusak dan belum mendapatkan penanganan yang memadai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami meminta agar Kepala Dinas PUPR dicopot dari jabatannya. Karena kami menganggap Pak Irvan tidak becus dalam melaksanakan tugasnya. Jalan-jalan di Lebak banyak yang rusak, bahkan di depan kantor PUPR sendiri,” kata Firdaus dalam orasinya.
Firdaus juga mempertanyakan penggunaan anggaran yang dikelola oleh Dinas PUPR pada tahun 2023–2024. Ia menilai besarnya anggaran tidak sebanding dengan kondisi infrastruktur jalan yang ada di lapangan.
“PUPR termasuk OPD dengan anggaran cukup besar, namun hasilnya tidak terlihat. Kami minta Bupati Lebak mendorong inspektorat dan KPK untuk melakukan audit khusus terhadap penggunaan anggaran pemeliharaan dan pembangunan jalan,” tambahnya.
Hal senada disampaikan orator lainnya, Imam Apriyana. Ia menyebut bahwa anggaran pemeliharaan jalan pada tahun 2023–2024 mencapai Rp8 miliar. Namun, sebagian ruas jalan perkotaan dinilai tidak layak, bahkan perbaikannya hanya menggunakan paving block.
“Penggunaan paving block justru menimbulkan kecelakaan dan bertolak belakang dengan amanah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan,” kata Imam.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lebak, Irvan Suyatupika, belum memberikan keterangan secara rinci. Saat dihubungi wartawan melalui aplikasi WhatsApp, Irvan hanya menjawab singkat, “Sedang rapat di Pemda.” (Eem/TR)
