TANGERANG | TR.CO.ID
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026, Selasa (21/10/2025). Rapat tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas penyampaian RAPBD 2026 oleh Wali Kota Tangerang.
Dua fraksi terbesar, PDI Perjuangan dan PKS, sama-sama menyoroti penurunan pendapatan daerah serta mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memperkuat kemandirian fiskal daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Teja Kusuma, menyebut proyeksi penurunan pendapatan daerah menjadi alarm fiskal bagi Pemkot Tangerang.
Dalam RAPBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp5,06 triliun, turun dari tahun sebelumnya, terdiri atas PAD Rp3,13 triliun dan pendapatan transfer Rp1,9 triliun.
Ia menekankan efisiensi belanja tidak boleh mengorbankan pelayanan publik. Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong Pemkot menggali potensi PAD baru, memperkuat basis data wajib pajak, dan meningkatkan sinergi antar-dinas.
Selain menyoroti defisit Rp400 miliar dalam RAPBD 2026, fraksi ini menilai kondisi tersebut harus dijadikan momentum memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Teja menegaskan arah kebijakan anggaran harus berpihak kepada rakyat kecil, dengan prioritas pada pendidikan, kesehatan, UMKM, pertanian perkotaan, dan perikanan.
PDI Perjuangan juga mendesak percepatan penyelesaian Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), peningkatan penanganan banjir, perluasan transportasi gratis untuk pelajar, serta kenaikan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) menjadi Rp50 juta per unit.
“Kami memberi catatan konstruktif demi kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Sementara itu, juru bicara Fraksi PKS, Fredyanto, menyoroti pentingnya transparansi dalam proyeksi pendapatan daerah serta mempertanyakan dasar kenaikan PAD dibandingkan APBD 2025.
Menurutnya, potensi pajak daerah belum tergarap maksimal akibat lemahnya sistem pendataan dan integrasi digital fiskal.
PKS juga mengkritisi penurunan anggaran pendidikan sebesar Rp9 miliar dan pemangkasan anggaran infrastruktur lebih dari 20 persen menjadi Rp646,13 miliar.
“Bagaimana meningkatkan SDM dan menuntaskan persoalan banjir jika anggarannya justru turun?” tanya Fredyanto.
Fraksi PKS menilai perlu dilakukan audit belanja rutin dan penguatan basis data fiskal agar target pendapatan lebih realistis.
Selain itu, fraksi ini juga menyoroti penurunan anggaran UMKM menjadi Rp4,01 miliar, yang dianggap kontradiktif dengan semangat pemulihan ekonomi, serta mempertanyakan kenaikan anggaran di beberapa bidang lain, seperti Kesbangpol dan Kepemudaan.
Terkait defisit Rp400 miliar yang akan ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), PKS meminta transparansi realisasi tahun berjalan.
Fredyanto juga menyoroti dua rumah sakit daerah baru sebagai sumber potensi PAD sektor kesehatan dan mendesak peningkatan layanan Universal Health Coverage (UHC) yang kini sudah mencapai 99,32 persen.
“Kemandirian fiskal adalah cita-cita bersama. Namun tanpa keadilan sosial, ia hanya akan melahirkan kesenjangan baru,” tegasnya.(Hab)
