KEJATI GARAP DUA KASUS KORUPSI

HEBOH: HIBAH DAN LAHAN

SERANG | TR.CO.ID

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten terus melakukan pendalaman terkait dua kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Kedua kasus tersebut yakni, dugaan korupsi hibah Pondok Pesantren tahun anggaran 2020 dan dugaan korupsi pengadaan lahan pembangunan gedung baru Samsat Malingping.

Pada kasus dugaan korupsi dana hibah Pondok Pesantren, Kejati Banten telah menetapkan ES menjadi tersangka dan Kejati Banten juga kembali menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi hibah Ponpes tersebut.

Kedua tersangka tersebut yakni AS pengurus Ponpes di Pandeglang dan AG yang merupakan pegawai honorer di Biro Pemkesra Setda Provinsi Banten.

Kasi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Banten, Ivan Hebron Siahaan membenarkan, penyidik Kejati Banten telah menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dana hibah ponpes.

"AS pengurus ponpes, AG honorer Kesra Provinsi Banten," ujar Ivan kepada wartawan belum lama ini.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh, AS berperan sebagai penyunat dana hibah ponpes. Kemudian, AG pengumpul setoran dari AS. "Pengakuannya ada 10 pesantren," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Kejati Banten Asep Nana Mulyana mengatakan, pihaknya menemukan adanya pemotongan dana hibah ponpes yang disalurkan Pemprov Banten.

Sehingga, jumlah yang diterima ponpes tidak sesuai dengan besaran yang dialokasikan APBD Banten.

“Belum lagi kami mendapatkan informasi dan kemudian data terkait proses verifikasi yang belum sempurna. Banyak kejanggal-kejanggalan yang terlibat,” katanya.

Mengingat jumlah penerima sebanyak 4 ribu lebih ponpes, pihaknya harus berhati-hati dalam melakukan pengembangan kasus.

“Kami harus konprehenstif nanti, melakukan pengumpulan alat bukti. Sehingga nanti pada saat persidangan bisa kami buktikan sesuai fakta dan alat bukti yang ada,” tandasnya.

Sementara itu, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan pembangunan gedung baru Samsat Malingping, Kejati Banten menetapkan Kepala UPTD Bapenda Banten Samsat Malingping Kabupaten Lebak inisial SMD sebagai tersangka.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menegaskan akan melakukan pengembangan dengan memanggil para pihak yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan lahan pembangunan gedung baru Samsat Malingping tersebut.

Kepala Kejati Banten, Asep Nana Mulyana menjelaskan, bahwa SMD ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mengumpulkan alat bukti yang cukup. Dalam kasus itu Asep mengatakan bahwa, SMD ditunjuk sebagai Sekretaris Tim Panitia Pengadaan.

“Sudah menemukan alat bukti yang cukup untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan dan sudah menetapkan pada Rabu (21/04) kemarin, tersangka SMD sekaligus selaku Sekretaris Tim Panitia Pengadaan Samsat di Lebak,” katanya saat Konferensi Pers di kantor Kejati Banten, Kamis (22/04).

Asep mengatakan, kejadian tersangka dalam kasus tersebut diduga telah merencanakan korupsi dengan mengambil keuntungan dari pengadaan lahan Gedung Samsat Malimping Tahun 2019 seluas 6.500 meter persegi yang berlokasi di Jalan Raya Baru Simpang Beyeh, KM 03, Desa Malingping Selatan.

Modus tersangka sebelum pengadaan lahan dilaksanakan dengan membeli lahan warga seharga Rp 100 ribu per meter, persis atau sama dengan di lokasi Gedung Samsat yang akan dibangun.

Tersangka dalam pembelian lahan tersebut sengaja tidak membalikan nama sertifikat agar seolah masih milik warga.

Saat lahan dikompensasikan oleh negara dengan harga sekitar Rp500 ribu per meter, tersangka mendapat selisih keuntungan dari harga lahan yang dibelinya dari warga.

“Karena dia tau persis tanah ini akan dibangun, jadi ia beli dulu dan tanah tersebut tidak dibalik namakan. Hemat saya ini disebut corruption by design,” jelasnya.

Kajati mengungkapkan, kasus korupsi ini masih terus dikembangkan oleh pihaknya. Termasuk mendalami keterlibatan tersangka lainnya.

“Saat ini tersangka berada di Rutan Pandeglang. Iya kami akan coba mendalami lagi, siapa pun akan diminta keterangan,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menduga bahwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Gedung Samsat Malingping, Kepala UPT Samsat dalam praktiknya tidak sendiri.

Untuk itu ia meminta agar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten turut diperiksa.

"Saya prediksi langkah kepala UPTD Samsat tidak sendiri. Logika nalar saya bahwa tidak mungkin juga anak buah itu, melakukan upaya-upaya dugaan korupsi, atasannya tidak tahu," katanya.

Adib memandang, hal ini perlu untuk dipertanyakan, karena kemungkinannya kecil jika Kepala UPTD Samsat Malingping melakukan dugaan korupsi pengadaan lahan sendirian. Ia meyakini ada aktor lain dibalik kasus tersebut.

"Makanya saya kira ini harus ada pengungkapan secara menyeluruh. Kasus dugaan korupsi ini harus diusut tuntas," ujarnya.

"Apa kaitan dengan Kepala Bapenda Banten misalnya, ini kan juga harus jelas. Karena ini ranahnya pada pengadaan lahan Samsat," imbuh Adib.

Lanjutnya, dalam pemeriksaan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Gedung Samsat Malingping, dirinya memandang harus menyeluruh, komprehensif, dan transparan.

"Jangan sampai nanti kepala UPTD Samsat itu hanya sebagai martir, selesai sampai di situ. tidak boleh begitu," ucapnya.

Selain itu, jika WH masih ingin berjuang untuk mewakafkan diri untuk kemajuan Banten, dan menjaga akhlakul karimah. Maka harus memastikan agar orang-orang disekitarnya harus bersih dari korupsi.

Kendati demikian Adib mengapresiasi upaya yang dilakukan Kejati Banten. Menurutnya penahanan terhadap Kepala UPTD Samsat Malingping sudah tepat. Karena informasi yang didapat, Kepala UPTD tersebut masuk sebagai tim pembebasan lahan.

"Secara bersamaan ada dugaan dalam waktu penjualan lahan kepada Pemrov Banten yang tidak lama, ini mengindikasikan ada dugaan pengondisian. Ini kan ada conflict of interest ke kepala Samsat. Ketika ditahan, ini jelas langkah yang tepat," pungkasnya. (adg/jojo)

Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.