“Ya, mereka saya pecat karena melarikan diri dari tanggung jawab sehingga tidak layak lagi menjadi ASN. Mereka memang layak dipecat,” tegad WH menjawab pertanyaan wartawan di rumah pribadinya Jl. Haji Djiran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Senin (31/5/2021).
Wahidin Halim menyatakan sekarang ini Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah sedang bersusah payah menghadapi pandemi Covid-19 yang belum kunjung selesai dan Dinas Kesehatan adalah institusi yang sangat dibutuhkan dalam poses penangggulangan Covid 19.
“Merka layaknya anggota militer yang lari dari medan peperangan. Oleh karena itu, mereka yang lari dari tanggung jawab diberhentikan secara tidak hormat,” pungkasnya.
Atas pemecatan tersebut, WH langsung memanggil Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Komarudin ke Rumahnya. “Segera pecat mereka yang telah menyatakan mengundurkan diri,” tutur Gubernur kepada Komarudin.
Sebelumnya, 20 pejabat di Dinas Kesehatan mengirim surat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada 26 Mei 2021. Surat tersebut tersebar luas dan menjadi berita sejumlah media. Alasan mengundurkan diri karena rekan mereka Lia Susanti sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Kesehatan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.
“Dengan kondisi penetapan sebagai tersangka tersebut, kami merasa sangat kecewa dan bersedih karena tidak ada upaya perlindungan dari pimpinan,” bunyi dalam surat pengunduran diri tersebut.
Wahidin Halim juga mengatakan mereka bekerja sesuai aturan dan tidak melanggar tidak ditetapkan sebagai tersangka oleh jaksa. “Kita harus menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan dan tidak boleh dikaitkan dengan mengundurkan diri. Logika 20 orang itu, saya tidak bisa terima,” ujar Gubernur menegaskan.
Sementara itu, Komarudin menyatakan akan melaksanakan perintah Guberrnur tersebut. Namun, mulai Rabu (2/6/2021) akan memanggil 20 orang tersebut untuk diklarifikasi atas surat yang mereka buat.
“Saya tentu harus mendapat keterangan dari mereka untuk mananyakan, apakah mereka benar membuat surat pengundur diri tersebut,” tutur Komarudin.(fuad)
Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2021
Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.
Mantan Sekdis Dikbud Banten Ditangkap (28-09-2021)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 28-09-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
SERANG | TR.CO.ID
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menahan mantan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten JW. Setelah menjalani pemeriksaan beberapa jam, JW dikirim ke Rutan Pandeglang bersama AS seorang honorer di Dindikbud Banten, Senin (27/9).
Informasi yang diterima, JW dan AS keluar dari kantor Kejati Banten pukul 18.08 WIB dengan mengenakan rompi merah tahanan Kejati Banten.
Menurut Kasi Penerangan Hukum Kejati Banten Ivan Siahaan Hebron, pada tahun 2018, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten melaksanakan kegiatan pembuatan studi kelayakan atau feasibility study (FS) untuk pengadaan lahan yang rencananya digunakan untuk pembangunan unit sekolah baru dan juga perluasan sekolah SMAN/SMKN, dengan pagu anggaran Rp800 juta.
Dalam pelaksananya kegiatan tersebut diduga tidak pernah dilakukan akan tetapi anggarannya dicairkan (fiktif). Adapun modus yang dilakukan oleh para tersangka yaitu pertama dengan cara pemecahan paket pekerjaan untuk menghindari pelelangan dan kedua dengan cara meminjam beberapa perusahaan 8 perusahaan konsultan sebagai pihak yang seolah-olah melaksanakan pekerjaan dengan cara membayar sewa sebesar Rp5 juta kepada pemilik perusahaan.
“Oleh para tersangka membuat kontrak antara perusahaan-perusahaan dimaksud dengan PPK pekerjaan tersebut. Pekerjaan studi kelayakan dimaksud tidak pernah benar-benar dikerjakan oleh perusahaan yang ditunjuk, akan tetapi langsung dikerjakan sendiri oleh tersangka AS (honorer) dan melaporkannya kepada tersangka JW selaku PPK.Setelah itu dilakukan pembayaran atas pekerjaan Jasa Konsultansi Studi Kelayakan tersebut,” kata Ivan.
Ivan mengatakan, kerugian negara yang timbul dari tindak pidana korupsi tersebut sesuai dengan hitungan penyidik adalah total loss/sebesar anggaran yang dicairkan yaitu Rp.697.075.972.
Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.


