• November 19, 2021
  • tangerangraya1
  • 0

LEBAK | TR.CO.ID

Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Perwakilan Rangkasbitung meminta agar Dinas Perhubungan (Dishub) untuk menindak tegas truk pengangkut pasir basah dan truk over tonase yang setiap hari melintas di jalan jalan raya yang ada di Kabupaten Lebak. Karena, akibat keberadaan truk truk tersebut menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan milik Kabupaten.

Mahasiswa sebagai agen sosial kontrol berhak menyuarakan aspirasi masyarakat, termasuk persoalan keberadaan truk pengangkut pasir basah yang terindikasi selalu dibiarkan beroperasi diwilayah Lebak, terutama pada malam hari. Imbasnya, masyarakat juga yang dirugikan, karena kerap mengalami kecelakaan saat melintas dijalan yang rusak dan licin akibat ceceran air yang berasal dari truk pengangkut pasir basah.

“Kami meminta agar Dinas Perhubungan berani menindak tegas truk truk pengangkut pasir basah. Karena, keberadaan mereka dapat merugikan masyakat, lantaran kerap mengalami kecelakaan saat melintasi jalan yang rusak dan licin akibat ceceran air yang berasal dari truk pegangkut pasir basah,”kata Juanda, ketua Kumala Perwakilan Rangkasbitung dalam orasinya pada unjuk rasa yang dilakukan didepan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak, Kamis (18/11/2021).

Masih kata Juanda, Dinas Perhubungan selama ini terkesan cuek dan menutup mata terhadap keberadaan truk pengangkut pasir basah tersebut. Indikasinya adalah, keberadaan truk truk tersebut yang hampir tiap hari beroperasi tanpa mendapatkan tindakan atau teguran dari pihak pihak terkait.

“Kami mendapatkan laporan dari masyarakat, jika truk pasir pengangkut pasir basah tersebut beroperasi setiap hari. Namun tidak ada sanksi yang tegas dari pemerintah sehingga truk truk tersebut tetap beroperasi setiap hari,” ujarnya lagi.

Selain persoalan truk pengangkut pasir basah, dilingkungan kerja Dinas Perhubungan pun terdapat beberapa program yang tidak tertata dengan rapih, diantaranya persoalan parkir liar yang mengganggu ketertiban umum. Bahkan sarana penerangan jalan umum yang minim dan tidak merata keberadaanya menjadi faktor terjadinya kecelakaan bagi pengguna jalan.

Atas dasar itulah Mahasiswa meminta agar Dinas Perhubungan menindak tegas angkutan pasir basah dan over tonase, tertibkan parker liar, tertibkan kendaraan yang parkir sembarangan, serta memaksimalkan kinerja aparat Dinas Perhubungan, terutama peran pengawasan dan ketertiban

Menanggapi permintaan dari Keluarga Mahasiswa Lebak, plt Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak, Rusito, mengarahkan agar wartawan meminta keterangan kepada Sekertaris Dinas Perhubungan saja. Karena, yang menemui mahasiswa menggelar aksi adalah sekertaris dinas.

“Ke pak sekertaris ya kang. Tadi beliau yang menemui mahasiswa saat aksi,”kata Rusito singkat.

Sekertaris Dinas Perhubungan, Vidia Indra, belum bisa dimintai keterangan. Karena, saat dihubungi melalui sambungan telepon belum juga tersambung. (asp/ris)

Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2021

Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.

INDOGROSIR Cikokol Diduga Tak Ada Amdal Lalin (18-11-2021)

Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 18-11-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.

TANGERANG | TR.CO.ID

Pembangunan proyek Supermarket Indogrosir (Indomarco) dijalan MH. THAMRIN Kecamatan Cikokol Kota Tangerang diduga tidak memiliki izin Amdal Andalalin Provinsi.

Pemerintah menggabungkan dokumen analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) dengan analisis dampak lingkungan (AMDAL) dalam syarat untuk memperoleh izin usaha dan izin pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kemudian dalam Pasal 7 beleid tersebut dijelaskan bahwa hasil ANDALALIN harus mendapat persetujuan dari menteri untuk jalan nasional, gubernur untuk jalan provinsi, bupati untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa, atau walikota untuk jalan kota.

Telah dikabarkan di beberapa media bahwa ketika pengurusan Amdal pun bermasalah. Pembuatan Amdal Pembangunan proyek Supermarket Indogrosir (Indomarco) dijalan MH. THAMRIN rt 001 rw 002 Cikokol Kota Tangerang, tidak sesuai dan menyalahi aturan yang berakibat merugikan masyarakat pada beberapa bulan yang lalu.

Sumber arsip liputan terkait.

Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.