SERANG | TR.CO.ID
Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Prof. Dr. Wawan Wahyudin mengaku merasa prihatin dengan terjadinya aksi demo buruh yang memasuki Ruang Kerja Kantor Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang kemarin (22/12). Menurutnya setelah melihat video yang beredar, aksi demo buruh tersebut sudah keluar dari etika.
"Saya selaku pribadi maupun selaku Rektor tentu merasa prihatin dengan terjadinya aksi demo buruh yang keluar dari etika. Bagaimanapun Kantor Gubernur itu simbol Pemerintah Provinsi bahkan simbol Negara," ungkap Prof Wawan.
"Saran saya, tentu tingkat pengamanan mesti diperbaiki dan ditingkatkan demi menjaga marwah Pemerintah Provinsi," tambahnya.
Prof Wawan pun sarankan para pendemo untuk mengikuti tata tertib dan terjauh dari tindakan-tindakan yang anarkis yang bisa merugikan semua pihak.
"Ketika memang ada permasalahan, saya kira ada jalan lain yang lebih alih dan lebih bijak maupun lebih santun Apa itu dengan audiensi, atau dengan dialog dengan berbagai stakeholder tentunya," ungkapnya.
Masih menurut Prof Wawan, terkait dengan UMP, kita tidak bisa menyalahkan semena-mena Keputusan Gubernur. Ketika harus dikaji ulang pun perlu waktu, karena itu permasalahannya adalah tata cara dalam penyampaian aspirasi itu sendiri. Marilah kita jadikan pelajaran bagi semua pihak, baik pihak DPRD maupun eksekutif, yudikatif bahkan Kepolisian.
"Mari kita bersama menjaga kondusifitas di akhir tahun ini serta menyambut tahun baru. Kalau situasi tidak kondusif, ini akan melebar ke berbagai aspek kehidupan," ungkapnya.
"Terhadap mereka yang berbuat anarkis diberi sanksi,.paling tidak investigasi. Kemudian diambil langkah-langkah sehingga tidak terulang kejadian yang kemarin kita saksikan itu," pungkasnya.(fj/hel)
Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2021
Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.
Ada Desakan Copot Kepala Kanwilkumham Banten (14-12-2021)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 14-12-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
TANGERANG | TR.CO.ID
Kaburnya Narapidana (Napi) kasus narkotika berinisial A di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 Tangerang berbuntut panjang. Desakan agar Kalapas Klas 1 Tangerang dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Banten dicopot dari jabatan nya.
"LBH Keadilan meminta Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mencopot Jabatan Plt Kalapas Kelas 1 Tangerang dan Kepala Kanwil Kumham Banten, Agus Toyib," tukas Ketua Pengurus LBH Keadilan, Abdul Hamim Jauzie saat dihubungi media, Minggu malam (12/12).
Hal ini, kata Hamim, tidak berlebihan mengingat belum lama peristiwa terkait tata kelola pemasyarakatan juga terjadi di lapas yang sama.
"Sekali lagi, copot mereka sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan," pinta Hamim keras.
Selain itu, Hamim pun mendesak agar menkumham mengaudit tata kelola pemasyarakatan di Lapas Klas 1 Tangerang dan Kanwil Kumham Banten serta lapas lainnya di Indonesia.
"LBH Keadilan menyayangkan peristiwa kaburnya napi tersebut. Kami meminta menteri hukum dan HAM melakukan audit tata kelola pemasyarakatan. Sistem pengamanan lapas-Lapas di Indonesia harus dievaluasi
Selain itu, penambahan personal atau petugas pengamanan juga perlu dilakukan. Selama ini jumlah personal pengamanan tidak sebanding dengan jumlah napi di lapas," urainya.
Mengenai kaburnya napi Lapas Kelas 1 Tangerang itu, Hamim pun menemukan banyak kejanggalan.
"Menjadi pertanyaan publik. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi di tempat yang pengamanannya ketat. Apakah ada unsur kesengajaan dari petugas lapas?" tanya Hamim.
Pengacara muda dan enerjik itu mengingatkan, kasus kaburnya napi ini juga terjadi di lapas yang sama September tahun lalu. "Perlu diingat, September tahun lalu di lapas yang sama, ada juga napi yang kabur dengan melewati gorong-gorong. Ini sudah menjadi kejadian luar biasa. Setiap tahun ada saja napi yang kabur," cetusnya.
Mengenai dugaan adanya orang dalam atau petugas sipir yang membantu kaburnya napi yang sudah 5 tahun di penjara itu, Kepala Bagian Humas Kemenkumham, Rika Apriyanti saat dikonfirmasi wartawan tidak memberikan jawaban. Termasuk, ketika ditanya apakah ada sanksi pencopotan kepala kapas klas 1 Tangerang dan kepala kanwil kumham Banten, Rika tidak menjawab.
Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.


