• Mei 27, 2021
  • tangerangraya1
  • 0

TIGARAKSA | TR.CO.ID

Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, melibatkan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Tangerang, untuk menilai kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang.

Dalam penilaian itu HIPMI Kabupaten Tangerang melakukan kunjungan yang diwakili oleh Khotibyani wakil ketua umum dan Akbar Gumelar Syahputra sekretaris umum.

Kedatangan pengurus HIPMI tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Dinas (Sekdis) DPMPTSP Aji Januardhi Nurogo dan kasi kepagawaian Wisnu Wardhana.

Khotibyani mengatakan, kedatangan HIPMI ke DPMPTSP dalam rangka ikut membantu kementrian investasi dan BKPM dalam rangka penilaian kinerja DPMPTSP dalam hal ini salah satunya di kabupaten Tangerang dengan melibatkan HIPMI.

"Ikut memberikan penialaian terhadap kinerja DPMPTSP kabupaten Tangerang atas kerjasama kementrian investasi dan BKPM dengan HIPMI," kata Khotib, kepada wartawan, Kamis (27/5/21)

Adapun kinerja PTSP yang dinilai, sambung Khotib, di antaranya, nilai empati masyarakat, daya tanggap, salah satunya jaminan kepastian.

Artinya, penilaian tersebut merupakan representasi dari masyarakat kabupaten Tangerang terhadap pelayanan publik terkait perizinan di wilayah Kabupaten Tangerang.

“Penilaian ini langsung dimuat di situs resmi Kementerian Investasi dan BKPM,” bebernya.

Sementara itu, Aji Januardhi Nurogo menyambut baik kedatangan pengurus HIPMI ke DPMPTSP dan berharap ada kerjasama lanjutan dengan HIPMI Kabupaten Tangerang.

"Terimakasih kepada pengurus HIPMI yang sudah menyempatkan berkunjung ke dinas kami dalam rangka penilaian kinerja dan kami juga siap untuk saling bekerjasama dengan rekan-rekan hipmi dalam proses kemudahan perizinan," tukas Aji Nurogo. (fuad/dam)

Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2021

Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.

Gubernur Banten : Karena Kondisi Pandemi Covid-19 (24-06-2021)

Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 24-06-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.

SERANG | TR.CO.ID

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menyatakan, jawaban secara umum atas pertanyaan Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Banten dalam Pemandangan Umum terhadap Nota Pengantar Gubernur Atas Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 adalah karena kondisi pandemi Covid-19. Hal itu diungkap Gubernur dalam Rapat Paripurna Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi Atas Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 si Gedung DPRD Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang (Kamis, 24/6/2021).

“Jawabannya cuma satu (1), karena Covid-19. Bukan karena prosedural, tapi karena kondisi Covid-19,” ungkap Gubernur.

Dikatakan, meskipun dalam masa pandemi COVID-19, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah khususnya PKB dan BBNKB terus dilakukan melalui kegiatan intensifikasi pajak daerah antara lain dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2020 dan Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atau Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk Dari Luar Daerah, Mutasi Dalam Daerah Dan Penghapusan Tarif Progresif.

“Hal ini ditujukan untuk menjaga Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap dalam kondisi baik dan selanjutnya akan meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat. Kemudian memberikan kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan melalui e-samsat dalam kanal pembayaran, dengan cukup menunjukkan STNK asli tanpa harus menunjukan KTP, kemudahan ini se-Indonesia untuk pertama kali baru diterapkan di Provinsi Banten wilayah hukum Polda Banten,” jelas Gubernur.

“Untuk masa yang akan datang saya akan melakukan upaya-upaya lebih maksimal melalui pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia dan kinerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan pada sektor lainnya diluar pajak daerah termasuk peningkatan kinerja BUMD, dan melakukan kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau melalui public private partnership, serta membuat kajian secara cermat dan akurat tentang potensi daerah yang digunakan sebagai landasan perencanaan serta untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah,” tambahnya.

Sumber arsip liputan terkait.

Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.