Gubernur Banten Wahidin Halim mengusulkan agar Rp1,9 triliun kas daerah dikonversi menjadi penyertaan modal pada Bank Banten. Usulan Juni 2020 itu muncul saat pilihan masa depan bank, termasuk kemungkinan merger, sedang dibicarakan.
Wahidin menilai bank pembangunan daerah milik provinsi memerlukan penguatan modal. Angka Rp1,9 triliun merupakan nilai yang ia ajukan dalam rencana penyehatan.
Kilas balik liputan 2020: Ekonomi daerah dan kegiatan usaha dan konteks daerah
Bagian berikut ditambahkan dalam pemulihan arsip sebagai konteks pembaca. Setiap catatan merujuk pada berita tersendiri dengan tanggal terbit masing-masing, termasuk perkembangan sebelum atau sesudah berita utama. Tautan menuju halaman arsip berita terkait di Tangerang Raya.
Pekerja SCG Readymix Serpong berkonsolidasi mengenai rencana PHK (18-06-2020)
Puluhan pekerja unit Serpong PT SCG Readymix Indonesia bertemu perwakilan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia di lokasi kerja mereka. Pertemuan pada Juni 2020 membahas penolakan terhadap proses pemutusan hubungan kerja.
Serikat dan pekerja membicarakan langkah bersama untuk mempertahankan pekerjaan. Perwakilan pekerja mengajak anggotanya tetap menyampaikan aspirasi melalui organisasi.
Serikat mengusulkan pembicaraan langsung dengan perusahaan terlebih dahulu. Bila perundingan dua pihak tidak mencapai kesepakatan, perwakilan pekerja menyebut kemungkinan mencatatkan perselisihan PHK. Sejumlah pekerja mengaitkan keberatan mereka dengan kebutuhan penghasilan keluarga.
Program Dolis PLN Banten memulai usaha ternak domba di empat lokasi (19-06-2020)
PLN Unit Induk Distribusi Banten memperkenalkan program Dolis, singkatan dari Domba Listrik, pada 19 Juni 2020. Program pemberdayaan masyarakat tersebut memakai peternakan domba sebagai titik awal di empat lokasi.
Perusahaan berharap usaha ternak dapat berkelanjutan dan hasilnya kelak juga bermanfaat bagi warga lain di sekitar penerima awal.
Pimpinan DPRD menanggapi surat gubernur tentang modal Bank Banten (20-06-2020)
Pimpinan DPRD Banten menyampaikan dukungan terhadap rencana penyehatan Bank Banten setelah gubernur mengirim surat pada 16 Juni 2020. Surat tersebut memuat usulan konversi dana kas daerah senilai Rp1,9 triliun menjadi setoran modal.
Menurut penjelasan pimpinan dewan, usulan tertulis yang mereka terima membahas penambahan modal. DPRD menyatakan akan menangani rencana itu sesuai dengan kewenangannya.
Gubernur membuka kemungkinan Bank Banten beralih ke sistem syariah (20-06-2020)
Pada Juni 2020, Wahidin Halim menyampaikan arah yang ia inginkan untuk Bank Banten setelah kondisi bank membaik. Gubernur mempertimbangkan perubahan dari sistem konvensional ke perbankan syariah.
Pada saat pernyataan itu disampaikan, perhatian pemerintah provinsi masih tertuju pada usulan konversi kas daerah senilai Rp1,9 triliun. Peralihan sistem merupakan rencana lanjutan yang menurut Wahidin bergantung pada keberhasilan penyehatan bank.
Fraksi Demokrat Banten mendukung usulan modal untuk bank daerah (22-06-2020)
A. Jazuli Abdillah, Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Banten, menyampaikan dukungan terhadap konversi Rp1,9 triliun kas daerah menjadi penyertaan modal Bank Banten. Ia menilai pilihan itu sesuai dengan upaya mempertahankan bank milik provinsi.
Dalam pernyataannya pada Juni 2020, Jazuli menempatkan pengawasan DPRD sebagai bagian dari proses penyehatan. Sikap fraksinya disampaikan di tengah pembahasan usulan Gubernur Wahidin Halim.
Investasi Banten mencapai Rp21,5 triliun pada triwulan ketiga 2020 (25-10-2020)
Realisasi investasi di Banten selama triwulan ketiga 2020 dilaporkan mencapai Rp21,5 triliun. Pemerintah provinsi menyampaikan angka tersebut ketika membahas upaya menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi.
Menurut keterangan pejabat daerah pada Oktober, saat itu masih diperlukan sekitar Rp6 triliun untuk mencapai sasaran tahunan. Triwulan keempat menjadi periode yang tersisa untuk mengejar target.
Banten menetapkan UMP 2021 sebesar Rp2.460.994,54 (03-11-2020)
Gubernur Wahidin Halim menetapkan upah minimum provinsi Banten untuk 2021 pada angka yang sama dengan tahun sebelumnya. Besarnya Rp2.460.994,54, sebagaimana diumumkan awal November 2020.
Kondisi ekonomi selama pandemi menjadi pertimbangan dalam keputusan itu. Pada saat berita diterbitkan, pembahasan upah minimum masing-masing kabupaten dan kota masih menjadi agenda tersendiri.
Setelah angka minimum provinsi diumumkan, dewan pengupahan kota dan kabupaten masih perlu mengadakan rapat masing-masing. Salah satu pertimbangan yang muncul dalam pembahasan ialah kemampuan perusahaan memenuhi upah minimum yang sudah berlaku sebelum pandemi.
Alumni Fakultas Teknik Untirta membahas bisnis dan permodalan (06-12-2020)
Hipika Fakultas Teknik Untirta menggelar diskusi panel bersama rapat kerja di Cilegon pada 5 Desember 2020. Peserta membicarakan peluang usaha serta tantangan memperoleh modal pada tahun berikutnya.
Pertemuan berlangsung dari pagi hingga malam dan dihadiri alumni, termasuk pengurus organisasi. Peran lulusan teknik di industri menjadi salah satu pokok pembicaraan.


