JAKARTA | TR.CO.ID
Mega proyek pembangunan IKN terus berlanjut. Berbagai infrastruktur dibangun di Kalimantan Timur. Mulai dari gedung pemerintah, pusat perbelanjaan, hunian dan sebagainya. Lalu berapa populasi penduduk di IKN?
Populasi penduduk ini sangat penting sebagai demand, konsumen dan market.
“Contohnya pada 2025, populasi IKN ditargetkan sebanyak 600 ribu–800 ribu. Angka ini hampir sama dengan jumlah penduduk Kota Samarinda yang mencapai 850 ribu–900 ribu orang dan Kota Balikpapan sebanyak 700 ribu–750 orang,” ujar Executive Director Center of Reform on Economics Mohammad Faisal, dikutip.
Pada tahun 2035 nanti, populasi akan mencapai 1,1 – 1,2 juta orang. Naik lagi menjadi 2,7 hingga 3,9 juta tahun 2045. Artinya, IKN akan mengalami 3 kal jumlah penduduk Kota dan Samarinda.
Faisal juga mengingatkan soal kecepatan realisasi pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas pendukung karena dalam satu tahun ke depan sudah menjadi Samarinda dan Balikpapan baru dari populasi.
“Artinya perlu kecepatan realisasi pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas pendukung karena dalam satu tahun ke depan sudah menjadi Samarinda dan Balikpapan baru dari populasi,” tambahnya.
Sementara itu, Research Director INDEF Berly Martawardaya menambahkan, IKN akan menjadi kota sepi seperti sejumlah Ibu Kota baru di beberapa negara, seperti Putrajaya di Malaysia, Canberra di Australia atau Washington DC di Amerika Serikat jika hanya berfungsi sebagai pusat administrasi negara.
Maka dari itu, Berly menganjurkan untuk Pemerintah membuka cabang kampus terbaik di IKN, seperti ITB, UI ataupun UGM, sehingga mengundang populasi ke daerah itu sehingga menjadikan IKN sebagai kota pendidikan atau education city.
“Target 2025 ada 1,9 juta yang akan tinggal di sana, Putrajaya sampai sekarang 120.000 orang padahal hampir 30 tahun jadi ibu kota. Canberra 350 ribu. Washington masih 330 ribu setelah 230 tahun,” ujarnya.
Bahkan Berly juga mengingatkan adanya tantangan pembangunan IKN melihat kondisi kemampuan APBN karena masih ada prioritas anggaran, seperti pendidikan minimal 20% dari APBN dan adanya proyeksi penurunan ekspor. (jr)
