SERANG | TR.CO.ID
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan optimal, tepat sasaran, dan berkualitas melalui koordinasi lintas sektor.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Banten, Andra Soni, saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Serang, Rabu (22/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami perlu memastikan seluruh kepala daerah di Banten menjadi bagian utama dari suksesnya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Andra Soni.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam pengawasan guna menjaga kualitas dan keberlanjutan program.
“Kami meminta BGN melibatkan daerah secara aktif dalam pengawasan. Program yang baik harus diimbangi pengawasan agar berjalan optimal, bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan keseimbangan pelaksanaan,” katanya.
Menurutnya, sekitar 2,7 juta anak di Provinsi Banten telah menerima manfaat program MBG setiap hari selama lima hari dalam sepekan.
“Ini capaian luar biasa. Pemerintah daerah tidak akan mampu sendiri memberikan layanan sebesar ini kepada masyarakat tanpa dukungan pemerintah pusat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kepala daerah bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan memiliki peran penting dalam memastikan program berjalan efektif dan berdampak pada pertumbuhan anak.
Sementara itu, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hendrayudha, menegaskan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada pengawasan ketat di seluruh lini.
“Kami meminta Gubernur, Bupati, Wali Kota, seluruh unsur Forkopimda hingga satgas untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan program ini di lapangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengawasan dilakukan secara menyeluruh mulai dari proses produksi di dapur hingga distribusi ke sekolah. BGN juga mendorong penggunaan sistem pemantauan berbasis digital.
“Salah satu bentuk penguatan pengawasan adalah melalui platform digital. Dengan sistem itu, kepala daerah bisa memantau langsung jumlah dapur, penerima manfaat, hingga menu harian hanya melalui telepon genggam,” jelasnya.
Selain itu, BGN mendorong pemanfaatan potensi lokal dalam rantai pasok bahan baku guna memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
“Kami berharap rantai pasok di daerah bisa terpenuhi dari peternakan, perikanan, dan sektor lokal lainnya, sehingga petani dan pelaku usaha ikut merasakan manfaat,” katanya.
BGN juga menetapkan standar operasional yang ketat, termasuk aspek higienitas, kualitas gizi, dan manajemen produksi. Pelanggaran akan dikenakan sanksi bertahap.
“Setiap pelanggaran akan kami tindak. Mulai dari peringatan hingga penutupan operasional jika tidak ada perbaikan,” tegasnya.
Ia menambahkan, program MBG berorientasi pada kualitas gizi, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan makan.
“Yang kita kejar bukan makan kenyang, tapi makan bergizi. Komposisinya harus jelas, prosesnya benar, dan dapurnya higienis,” ujarnya.
Di sisi lain, Direktur Wilayah II Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan BGN, Albertus Dony Dewantoro, menyebutkan pihaknya telah menindak pelanggaran di lapangan.
“Sekitar 20 SPPG di wilayah Banten telah kami suspend karena tidak memenuhi standar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pelanggaran umumnya terkait sanitasi dapur, ketiadaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta kualitas makanan yang tidak sesuai standar. (dam/hmi)
