Hak Angket jadi Ajang Semua Kubu Buktikan Kecurangan

Selasa, 27 Februari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA | TR.CO.ID

Mekanisme hak angket di DPR dinilai bisa menjadi ajang bagi semua kubu, tak terkecuali kubu pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, untuk membuktikan dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.

Peneliti politik senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro juga menilai, hak angket bukan merupakan ajang untuk melawan kubu pasangan calon (paslon) nomor urut 2, tetapi kubu tersebut pun mempunyai kesempatan untuk membeberkan dugaan-dugaan kecurangan yang dilakukan kubu lainnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jadi ada free and fair, kalau saya karena intelektual, atas nama demokrasi itu duduk sama rendah berdiri sama tinggi, proses pemilu itu harus dipertanggungjawabkan,” kata Siti di Jakarta, kemarin.

Baca Juga:  TPN Ganjar-Mahfud Berikan Respons, Terkait Dukungan JK ke Anies-Muhaimin

Dengan menempuh mekanisme hak angket tersebut, dia menilai presiden yang nantinya terpilih harus dihormati dan memiliki legitimasi. Karena, menurut dia, tidak boleh ada klaim-klaim secara sepihak dari pasangan calon tertentu.

“Ada tiga paslon ini, ya tiga paslon itu punya semacam otoritas untuk mengatakan ini tidak benar, jadi panggil ini,” katanya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa hak angket jangan dimaknai menjadi sebuah proses pemakzulan terhadap presiden. Kalau tidak terbukti, menurutnya tidak akan terjadi sebuah pemakzulan.

“Memakzulkan itu kan ada syarat-syaratnya,” kata dia.

Dengan begitu, dia pun menyarankan bahwa dugaan kecurangan pemilu itu juga tetap diproses secara hukum, melalui Bawaslu ataupun ke Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga:  JMSI Tolak RUU Penyiaran yang Bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pers

Sehingga penyelesaian yang diambil, menurut dia, melalui dua jalur, jalur politik dan jalur hukum.

“Jadi kita lembagakan supaya melalui pelembagaan tadi itu, ada semacam formalitas, profesionalitas, ada yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak melalui people power, kerusuhan, ngeri itu,” katanya.

Dalam keterangan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket terhadap dugaan kecurangan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR RI.

Menurut Ganjar, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait penyelenggaraan Pilpres 2024.(JR)

Berita Terkait

KPU Ajak Media Ikut Sukseskan Pilkada
Golkar Beri Sinyal Dukung Ridwan Kamil di Pilkada Jabar
Diskominfo Gelar Bimtek Standar Data Statistik Sektoral
Syafrudin Daftar ke DPC Demokrat
FKPS Dukung Airin di Pilgub dan Fitron Pilbup Pandeglang
Kantor ATR/BPN Tangerang Tebar Kebaikan di Idul Adha
Andika Dipastikan Diusung PDIP
DPRD Tetapkan 5 Raperda Kota Tangerang Jadi Perda
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 21 Juni 2024 - 11:23 WIB

KPU Ajak Media Ikut Sukseskan Pilkada

Jumat, 21 Juni 2024 - 11:20 WIB

Golkar Beri Sinyal Dukung Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Jumat, 21 Juni 2024 - 11:15 WIB

Diskominfo Gelar Bimtek Standar Data Statistik Sektoral

Jumat, 21 Juni 2024 - 10:58 WIB

Syafrudin Daftar ke DPC Demokrat

Kamis, 20 Juni 2024 - 10:54 WIB

FKPS Dukung Airin di Pilgub dan Fitron Pilbup Pandeglang

Kamis, 20 Juni 2024 - 10:13 WIB

Kantor ATR/BPN Tangerang Tebar Kebaikan di Idul Adha

Kamis, 20 Juni 2024 - 10:10 WIB

Andika Dipastikan Diusung PDIP

Kamis, 20 Juni 2024 - 10:08 WIB

DPRD Tetapkan 5 Raperda Kota Tangerang Jadi Perda

Berita Terbaru

Daerah

ASN Terlibat Judi Online Bakal Kena Sanksi

Jumat, 21 Jun 2024 - 14:52 WIB

Pemerintahan

Kanwil BPN Banten Sembelih dan Bagikan Daging Kurban

Jumat, 21 Jun 2024 - 14:49 WIB

Pendidikan

Ketua Kwarcab Lantik Kwarran Kelapa Dua

Jumat, 21 Jun 2024 - 14:03 WIB

Pemerintahan

Pemkot Tangsel Bersama GOPTKI Gelar Khitanan Massal

Jumat, 21 Jun 2024 - 14:00 WIB

Kesehatan

65 Ribu Anak Telah Diskrining

Jumat, 21 Jun 2024 - 13:57 WIB