Hakim MK Tolak Soal Rekam Jejak dan Batas Usia Capres-Cawapres, Kuasa Hukum Pemohon: Kami Sangat Kecewa

Senin, 23 Oktober 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA| TR.CO.ID –

Hakim Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan perkara dengan Nomor registrasi 102/PUU-XXI/2023 permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu pada pasal 169. Dalam sidang putusan tersebut, Ketua MK Anwar Usman yang memimpin sidang menyatakan menolak permohonan pemohon terkait dengan batas usia dan rekam jejak Capres-cawapres.

Menanggapi putusan tersebut, Sekjen Aliansi ’98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM, Anang Suindro, S.H.,M.H mengaku sangat kecewa. Ia menilai putusan Hakim MK ini tidak mengakomodir terkait perjuangan hak asasi manusia (HAM), padahal Presiden Jokowi telah mengakui ada 12 kasus pelanggaran HAM yang belum selesai hingga sekarang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jika presiden dan wakil presiden ke depan menjadi bagian dari pelaku pelanggaran HAM, penculikan aktivis dan penghilangan orang secara paksa, maka kami sebagai warga negara sangat dirugikan karena kasus-kasus tersebut tidak mungkin diselesaikan dan tidak mungkin mereka mengadili dirinya sendiri,” ujar Anang usai menghadiri sidang putusan di MK, Senin (23/10/2023).

Baca Juga:  Sanusi Siap Perjuangkan Tambah Kampus Negeri di Tangerang Raya Melalui F-PG DPR RI

Sebenarnya, kata Anang, ia ingin menanggapi putusan tersebut secara langsung dalam persidangan namun tidak diberi kesempatan sehingga tidak bisa menyampaikan secara langsung pokok-pokok yang menjadi kegelisahan dan keberatan Pemohon. Sementara Hakim Saldi Isra menjelaskan bahwa sesuai tata tertib MK, pada saat pembacaan putusan MK tidak diperkenankan melakukan interupsi.

“Sebelum sidang kami juga berupaya menyampaikan terkait posisi Ketua MK yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Mas Gibran Rakabuming Raka yang posisinya akan dideklarasikan sebagai Cawapres mendampingi Prabowo sehingga kami menilai ada hubungan kekerabatan yang sedikit banyaknya akan menggangu keputusan, sementara kami menghindari adanya konflik of interest antara Ketua MK dengan status keponakannya Mas Gibran,” ungkapnya.

Pasca putusan ini, tambah Anang, Tim Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM berkemungkinan akan bersurat kepada DPR agar penambahan frasa sebagaimana yang dimohonkan di MK dapat dimasukkan dalam Undang-undang Pemilu. Selain itu, Tim juga akan mengkaji langkah hukum lain untuk melaporkan Hakim MK ke Mahkamah Kehormatan MK.

Baca Juga:  Irna, Bang Ben dan Zaki Raih ABN 2023

Sementara itu, Anggota Tim Aliansi ’98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM, Edesman Andreti Siregar pun mengaku kecewa dengan keputusan MK. Menurutnya, kekecewaan tersebut bukan hanya untuk Pemohon saja, namun juga seluruh rakyat Indonesia yang mengidamkan Capres-cawapres yang baik dan terbaik.

“Kami sangat kecewa karena yang lain dikabulkan sementara kami tidak, padahal sama-sama memperjuangkan hak dan Marwah dari Capres-Cawapres ke depannya. Terkait pandangan bahwa gugatan kami mengarah ke salah satu capres dan cawapres, sudah tentu tidak. Kami tidak pernah menjegal dan tidak punya tendensius ke salah satu calon,” pungkasnya.(hmi)

Berita Terkait

Serikat Perusahaan Pers (SPS) Tolak Draft RUU Penyiaran, Minta DPR Tinjau Ulang
JMSI Tolak RUU Penyiaran yang Bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pers
Indonesia Dilanda Suhu Menyengat
Koran Terbaik Regional Jawa, TR Kembali Diganjar Penghargaan SPS Award 2024
Pasca Gempa Garut, Pemprov Jabar Optimalkan Penanganan, Warga Diminta Tetap Waspada
BPBD DKI Ungkap Tiga Sumber Ancaman Gempa di Jakarta
OJK Minta Para Ibu Jangan Jadi Generasi Sandwich
Inspirasi Kartini Masa Kini, Gender Bukan Hambatan
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 17 Mei 2024 - 04:18 WIB

Serikat Perusahaan Pers (SPS) Tolak Draft RUU Penyiaran, Minta DPR Tinjau Ulang

Rabu, 15 Mei 2024 - 03:20 WIB

JMSI Tolak RUU Penyiaran yang Bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pers

Senin, 6 Mei 2024 - 09:23 WIB

Indonesia Dilanda Suhu Menyengat

Rabu, 1 Mei 2024 - 03:24 WIB

Koran Terbaik Regional Jawa, TR Kembali Diganjar Penghargaan SPS Award 2024

Senin, 29 April 2024 - 10:45 WIB

Pasca Gempa Garut, Pemprov Jabar Optimalkan Penanganan, Warga Diminta Tetap Waspada

Senin, 29 April 2024 - 10:39 WIB

BPBD DKI Ungkap Tiga Sumber Ancaman Gempa di Jakarta

Kamis, 25 April 2024 - 10:50 WIB

OJK Minta Para Ibu Jangan Jadi Generasi Sandwich

Senin, 22 April 2024 - 10:27 WIB

Inspirasi Kartini Masa Kini, Gender Bukan Hambatan

Berita Terbaru

PILKADA 2024

Dibanggakan PPP, Airin Programkan Santri Inovator

Rabu, 22 Mei 2024 - 13:29 WIB

Pendidikan

Bus Rombongan Perangkat Desa yang Akan Workshop Kecelakaan

Rabu, 22 Mei 2024 - 13:10 WIB

Hukum & Kriminal

Penyelundupan 99.250 Ekor BBL ke Luar Negeri Digagalkan

Rabu, 22 Mei 2024 - 13:04 WIB

Pemerintahan

PPDB Harus Objektif, Transparan dan Akuntabel

Rabu, 22 Mei 2024 - 13:01 WIB