Heru Dinilai Lemah Tertibkan Pelanggran Pemasangan APK Pemilu 2024

Rabu, 17 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penertiban APK Pemilu 2024 itu terkait dengan pemasangan di wilayah Jakarta yang melanggar aturan, seperti terpasang di fasilitas umum.

JAKARTA | TR.CO.ID

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dinilai harus lebih tegas menginstruksikan Satpol PP untuk melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye (APK).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Iya tidak boleh (lemah), nanti justru menjadi ‘lempar-lemparan’. Pj Gubernur di Jakarta yang punya kewenangan harus menginstruksikan kepada Satpol PP menegakkan aturan,” kata Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah kepada pers di Jakarta, kemarin.

Penertiban APK Pemilu 2024 itu terkait dengan pemasangan di wilayah Jakarta yang melanggar aturan, seperti terpasang di fasilitas umum.

Baca Juga:  Pj Gubernur DKI Siap Bantu Ijazah Anak Sekolah yang Ditahan

Menurut Trubus, sikap Satpol PP DKI Jakarta kurang responsif dalam menindak APK di luar aturan. Dikhawatirkan, memicu warga untuk bertindak sendiri sehingga pemasangan APK di aset Pemerintah Provinsi DKI seharusnya ditindak cepat.

“Jangan sampai masyarakat yang gerah ini, melihat APK dipasang ‘stick cone’ jalur sepeda lalu JPO, mengambil langkah sendiri,” ujar Trubus.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI menilai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kurang responsif dalam menangani pelanggaran alat peraga kampanye (APK) pada sejumlah wilayah di Jakarta.

“Nah memang dalam eksekusi, ini Satpol PP kurang responsif kalau bahasa saya, maka butuh upaya yang lebih,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Benny Sabdo kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Baca Juga:  FKPS Dukung Airin di Pilgub dan Fitron Pilbup Pandeglang

Benny menjelaskan, Bawaslu DKI memang sebagai pengawas pemilu, namun pihak mereka hanya memberikan eksekusi dan mendampingi dalam menegakkan aturan.

Terlebih, dia menegaskan sumber daya manusia (SDM) dari Bawaslu tidak mencukupi dan tidak terlatih untuk menurunkan APK.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyebutkan bahwa pencabutan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2024 di tempat-tempat terlarang di Jakarta menunggu keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta.

Syafrin menyebutkan, jika APK tersebut harus dicabut, maka untuk level Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan ada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang menindaklanjuti.(JR)

Berita Terkait

Empat Balon Pilkada Lebak Diberi Tugas Oleh PPP
KPU Tangkot Libatkan Ormas
Arief Yakin Dapat Dukungan Parpol
Sanuji – Dita Bakal Jadi Kandidat Serius di Pilkada Lebak
Soal Carut Marut PPDB Sisem Zonasi, Tim Sachrudin Berisolusi
RPJPD Kota Tangerang Tahun 2025-2045 Disahkan
Exit Tol Paramount Petals Mulai Dibangun, Pj Bupati Sebut Bisa Datangkan Investor dan Urai Kemacetan
Tingkatkan Partisipasi Pemilih Perempuan, KPU Kota Tangerang Sosialisasikan Pilkada Serentak
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 15 Juli 2024 - 11:22 WIB

Empat Balon Pilkada Lebak Diberi Tugas Oleh PPP

Senin, 15 Juli 2024 - 10:29 WIB

KPU Tangkot Libatkan Ormas

Senin, 15 Juli 2024 - 10:04 WIB

Arief Yakin Dapat Dukungan Parpol

Kamis, 11 Juli 2024 - 11:49 WIB

Sanuji – Dita Bakal Jadi Kandidat Serius di Pilkada Lebak

Kamis, 11 Juli 2024 - 11:19 WIB

Soal Carut Marut PPDB Sisem Zonasi, Tim Sachrudin Berisolusi

Berita Terbaru

Selebritis

Nagita Slavina Pelihara Banyak Kucing

Senin, 15 Jul 2024 - 12:27 WIB

Daerah

Bocah Tenggelam di Kali Pondok Jaya Ditemukan

Senin, 15 Jul 2024 - 12:25 WIB

Daerah

Kejari dan RSUD Pakuhaji Operasi Mata Katarak Gratis

Senin, 15 Jul 2024 - 12:23 WIB

Hukum & Kriminal

Bandar Judi Online Tiga Bulan Raup 200 Miliar

Senin, 15 Jul 2024 - 11:31 WIB