CILEGON | TR.CO.ID
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Cilegon menyoroti sejumlah permasalahan terkait anggaran yang disepakati dalam APBD 2025. Salah satunya adalah minimnya alokasi untuk belanja modal, dengan jumlah sebesar Rp237,3 miliar, yang dinilai sebagai bentuk ketidakefisienan dalam mengelola anggaran pemerintah daerah.
Anggota Banggar DPRD Cilegon, Rahmatulloh, mengungkapkan bahwa anggaran belanja modal seharusnya lebih ditingkatkan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan. Menurutnya, fokus alokasi anggaran saat ini masih banyak dialihkan ke belanja barang dan jasa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Padahal, belanja modal di tahun 2024 saja sekitar Rp300 miliar lebih, namun tidak membangun infrastruktur signifikan. Dengan hanya Rp237,3 miliar di 2025, jelas perlu ada perbaikan dalam struktur APBD,” ujar Rahmatulloh, kepada media, Selasa (10/12/2024).
Rahmatulloh juga menegaskan bahwa belanja barang dan jasa yang meliputi kebutuhan seperti ATK, perjalanan dinas, serta pemeliharaan kendaraan dinas seharusnya bisa dialihkan ke belanja modal untuk mendukung pembangunan yang lebih berdampak nyata.
“Efisiensi harus dilakukan, banyak komponen pada belanja barang dan jasa yang bisa dikurangi atau dihapuskan. Arah pembangunan seharusnya lebih menjadi prioritas,” imbuhnya.
Selama pembahasan APBD 2025 antara Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), anggaran barang dan jasa mengalami peningkatan signifikan hingga Rp960,9 miliar, mendekati angka belanja pegawai sebesar Rp977,5 miliar. Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa fokus ke belanja operasional akan mengurangi kesempatan untuk membangun infrastruktur di tahun mendatang.
Rahmatulloh juga menyesalkan bahwa usul dan koreksi terkait efisiensi anggaran selama pembahasan belum ditindaklanjuti. “TAPD terkesan lebih mengutamakan belanja operasional ketimbang belanja modal,” kata Rahmatulloh.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris TAPD Pemkot Cilegon, Syafrudin, mengakui penurunan anggaran belanja modal di APBD 2025. Namun, ia menegaskan bahwa penurunan ini terjadi karena efisiensi yang dilakukan dan penyesuaian pendapatan daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta dana transfer umum.
“Belanja modal kita menjadi Rp264,1 miliar setelah ada penyesuaian pendapatan dari berbagai sumber. Penurunannya hanya sekitar 1 persen dari total APBD,” ungkapnya.
Syafrudin juga menambahkan bahwa TAPD telah melakukan rasionalisasi pada sejumlah komponen belanja operasional untuk mengurangi dampak krisis keuangan daerah, termasuk mengurangi belanja untuk ATK, perjalanan dinas, dan honor.
Selain itu, Belanja Tidak Terduga (BTT) mengalami peningkatan dari Rp10 miliar menjadi Rp32 miliar untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak, seperti penyediaan makan bergizi gratis sesuai kebijakan nasional.
Walau menghadapi berbagai kendala, TAPD dan DPRD tetap berupaya mengelola anggaran dengan cara lebih efisien sambil mendukung kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan.
Dengan langkah ini, DPRD dan TAPD berharap ke depan, Cilegon dapat merespons dinamika keuangan daerah dengan lebih efektif sambil memprioritaskan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. (rga/BN/ris)
