TANGERANG | TR.CO.ID
Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono Hasan, menegaskan pentingnya setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk melakukan analisis kebutuhan stakeholder secara sistematis dan terstruktur. Langkah ini, menurutnya, menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan serta program yang tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan di Kota Tangerang.
Hal tersebut disampaikan Maryono saat membuka kegiatan Pelatihan Mengidentifikasi Kebutuhan Stakeholder di Lingkungan Pemkot Tangerang Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Grha Bhakti Karya, Selasa (28/10/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya minta jangan asal copas! Kebutuhan itu harus diidentifikasi dan diinventarisasi secara mendalam. Karena setiap OPD, setiap bidang, bahkan setiap waktu memiliki kebutuhan yang berbeda. Dengan begitu, perencanaan dan pelaksanaan program dapat benar-benar berorientasi pada kepuasan stakeholder dan masyarakat,” tegas Maryono.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa di era transformasi digital dan meningkatnya kompleksitas pelayanan publik, kemampuan aparatur sipil negara (ASN) dalam mengidentifikasi kebutuhan stakeholder menjadi kompetensi yang sangat penting.
“Kemampuan ini menjadi fondasi dalam menciptakan kebijakan dan program yang efisien, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kota Tangerang,” ujarnya.
Menurut Maryono, ASN yang memiliki kemampuan analisis kebutuhan stakeholder yang baik akan mampu membangun komunikasi efektif, meminimalkan resistensi, memperkuat dukungan publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Dengan kemampuan tersebut, keputusan yang diambil akan lebih tepat, alokasi sumber daya menjadi lebih efisien, dan target kinerja dapat dicapai secara optimal,” tambahnya.
Wakil Wali Kota juga menekankan bahwa pengembangan kompetensi ASN dalam bidang ini merupakan investasi strategis bagi masa depan pelayanan publik yang lebih adaptif dan responsif.
“Saya berharap setelah mengikuti pelatihan ini, para peserta dapat menerapkan konsep dan metode identifikasi kebutuhan stakeholder secara konkret dalam penyusunan program dan kegiatan di masing-masing perangkat daerah,” tutur Maryono.
“Dan semoga para peserta juga menjadi agen perubahan yang menginspirasi rekan-rekannya untuk terus menerapkan prinsip good governance dalam pelayanan publik,” pungkasnya. (wil/dam/hmi)
