Pemprov DKI Diminta Siapkan Langkah Konkret Kejar Kewajiban Pengembang

Senin, 22 April 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA | TR.CO.ID

Untuk mengejar kewajiban pengembang menyediakan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang saat ini masih menjadi catatan BPK RI, Pemprov DKI Jakarta diminta untuk menyiapkan langkah – langkah konkret.

“Masa dari tahun sekian tidak ada langkah konkret. Jika terus menjadi catatan seperti ini, ya terus menumpuk dalam catatan laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta,” kata Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Mujiyono usai rapat kerja terkait fasos-fasum di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (19/4).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ada sebanyak 1.311 Surat Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang sejak tahun 1971 hingga kini belum menyerahkan kewajiban berupa fasos-fasum.

Padahal, kata Mujiyono, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu memberikan predikat wajar tanpa pengecualian dalam enam tahun terakhir ini. Catatan BPK tersebut selalu menyoroti masalah aset Pemprov DKI Jakarta yang salah satunya terkait kewajiban pengembang soal fasos-fasum.

Baca Juga:  Lima Pelaku Pengeroyok Dua Satpol PP Dibekuk Polres Jakpus

“Jadi tanda tanya besar, laporan keuangan mendapat predikat WTP, tapi masih banyak problem seperti ini. Makanya, kami menginisiasi melakukan rapat kerja soal fasos-fasum. Dan ternyata, kami temukan banyak hal yang menjadi pertanyaan besar,” ujar Mujiyono.

Mujiyono menyebut misalnya dari laporan yang diterimanya ada nama pengembang CV Harapan Baru mendapatkan SIPPT tahun 1971 dengan luasan lahan 148 ribu meter persegi untuk pengembangan perumahan di Jelambar, Jakarta Barat.

“Contoh dari tahun 1971,ada CV Harapan Baru, mendapatkan SIPTT dengan luas tanah 140 ribu meter persegi di Jelambar, Jakarta Barat untuk membangun perumahan. Kewajiban pengembang, kita tidak pernah tahu berapa besarannya,” ungkap Mujiyono.

Baca Juga:  Balita di Sepatan Tewas Usai Disengat Ular Cobra

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Terkecuali (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit saat penyerahan hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 di Gedung DPRD DKI, Senin (29/5/2023).

Ini merupakan kali keenam Pemprov DKI Jakarta menyematkan predikat tersebut sejak tahun 2017.

Supit mengatakan pihaknya melakukan pemeriksaan keuangan jajaran Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan anggaran dan program kegiatan yang telah dikerjakan selama 2022.(JR)

Berita Terkait

PPDB 2024, Dindikbud Banten Pastikan SKTM Tak Berlaku untuk Jalur Afirmasi
Angkutan Barang dan Penumpang Dirazia
Panitia Pemilihan RW Kelurahan Dadap Gelar Sidang Pleno
Angka Kemiskinan Turun 5,89 Persen di Bawah Rata-Rata Nasional
Peluncuran Maskot dan Jingle Pilkada 2024 Dihadiri Pj Bupati
Sekda Letakan Batu Pertama Revitalisasi Pasar Mauk
Optimalisasi Kinerja Perangkat Daerah, Pemkot Tangerang Gelar Sosialisasi Analisis dan Monitoring
Diduga Gagal Perencanaan, Pekerjaan Irigasi Bojongkakak Disorot
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 14 Juni 2024 - 11:01 WIB

PPDB 2024, Dindikbud Banten Pastikan SKTM Tak Berlaku untuk Jalur Afirmasi

Jumat, 14 Juni 2024 - 10:46 WIB

Panitia Pemilihan RW Kelurahan Dadap Gelar Sidang Pleno

Jumat, 14 Juni 2024 - 10:43 WIB

Angka Kemiskinan Turun 5,89 Persen di Bawah Rata-Rata Nasional

Jumat, 14 Juni 2024 - 10:40 WIB

Peluncuran Maskot dan Jingle Pilkada 2024 Dihadiri Pj Bupati

Jumat, 14 Juni 2024 - 10:31 WIB

Sekda Letakan Batu Pertama Revitalisasi Pasar Mauk

Jumat, 14 Juni 2024 - 10:29 WIB

Optimalisasi Kinerja Perangkat Daerah, Pemkot Tangerang Gelar Sosialisasi Analisis dan Monitoring

Jumat, 14 Juni 2024 - 10:24 WIB

Diduga Gagal Perencanaan, Pekerjaan Irigasi Bojongkakak Disorot

Jumat, 14 Juni 2024 - 09:52 WIB

Dibawah Kepemimpinan Pj Bupati Tangerang Andi Ony Mampu Mendongkrak Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah Sebesar ± 99 Milyar Pada Periode Bulan Januari – Mei

Berita Terbaru

Selebritis

Amanda Manopo: Atas sampai Bawah Hasil Perawatan

Jumat, 14 Jun 2024 - 11:05 WIB

Hukum & Kriminal

16 Remaja Bersajam Live Instagram Hendak Tawuran

Jumat, 14 Jun 2024 - 11:00 WIB

Daerah

Dua Bocah Tewas Dibekas Galian Puspemkab Tangerang

Jumat, 14 Jun 2024 - 10:58 WIB