SERANG | TR.CO.ID
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandi, menegaskan bahwa pembelanjaan anggaran pemerintah daerah harus selaras dengan arah pembangunan nasional, termasuk program Asta Cita.
Hal tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Triwulan I Tahun Anggaran 2026 di Aula BPKAD Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Selasa (14/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pengelolaan keuangan daerah harus mampu mendukung pencapaian target pembangunan nasional, termasuk pengawalan belanja daerah agar selaras dengan Asta Cita, 17 program prioritas, serta target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen,” ungkap Deden.
Ia menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, taat regulasi, efisien, transparan, dan akuntabel, serta selaras dengan agenda strategis nasional seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, peningkatan layanan kesehatan, akses pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif.
Selain itu, Deden juga menyoroti tantangan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, khususnya terkait pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD.
“Kami di daerah menghadapi tantangan besar dalam memenuhi ketentuan ini. Hampir seluruh daerah mengalami kesulitan yang sama. Oleh karena itu, kami berharap adanya solusi dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia mengingatkan pemerintah daerah untuk memprioritaskan belanja wajib (mandatory spending), seperti sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik.
Deden juga memaparkan langkah efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait transformasi budaya kerja ASN. Di antaranya pengurangan perjalanan dinas, optimalisasi kerja secara hybrid, serta efisiensi penggunaan fasilitas pemerintah.
“Hasil efisiensi anggaran tersebut diproyeksikan mencapai sekitar Rp200 miliar dan akan dialokasikan untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat, seperti program pembangunan infrastruktur jalan,” jelasnya.
Menurutnya, efisiensi tersebut juga dapat mendukung program prioritas lain, termasuk perluasan akses pendidikan gratis yang akan mencakup madrasah swasta pada tahun ajaran baru mendatang.
Ia berharap rapat koordinasi ini dapat menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan mencari solusi bersama atas berbagai tantangan pengelolaan keuangan daerah.
“Saya berharap forum ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berdiskusi dan menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi, sehingga kita dapat menemukan solusi bersama,” katanya. (dam/hmi)
