TANGERANG | TR.CO.ID
Upaya peningkatan layanan kesehatan di Kota Tangerang memasuki tahap baru. Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto, menyatakan tengah mengawal proses pengajuan layanan operasi jantung dan tindakan kateterisasi (cat lab) agar dapat ditanggung BPJS Kesehatan di RSUD Kota Tangerang.
Dalam penjelasan yang disampaikan di ruang kerjanya, Turidi mengatakan bahwa informasi awal ia terima dari Kabid Pelayanan Medik RSUD Kota Tangerang, dr. Tinting. Menurut laporan tersebut, fasilitas dan standar layanan jantung di RSUD telah memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Turidi menyebut telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, dr. Dini, untuk memastikan kelengkapan administrasi. Berdasarkan pemeriksaan internal, dokumen pendukung dinyatakan siap untuk diajukan ke BPJS.
Setelah itu, Turidi menghubungi Direktur Utama BPJS Kesehatan Pusat, Prof. Gufron, untuk menyampaikan permohonan resmi yang juga dilampiri surat dari Dinas Kesehatan serta BPJS Kesehatan Kota Tangerang. Ia menjelaskan bahwa persaingan pengajuan layanan cat lab dari berbagai daerah cukup ketat sehingga perlu pendampingan di tingkat pusat.
Dalam forum reses yang turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI, Prof. Dr. Sukamto Ahmad, Turidi kembali menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan layanan jantung yang ditanggung BPJS di Kota Tangerang. Menurut Turidi, para pihak di tingkat pusat telah merespons dan memastikan proses pengajuan akan dikawal hingga selesai.
Turidi mengatakan bahwa saat ini proses tinggal menunggu beberapa tahapan akhir. Ia optimistis layanan cat lab dan operasi jantung BPJS dapat segera diluncurkan di RSUD Kota Tangerang.
RSUD Kota Tangerang, menurut Turidi, telah menyiapkan peralatan medis, tenaga dokter spesialis jantung, dan anggaran penunjang yang dialokasikan sejak 2024. Jika layanan ini terealisasi, pasien jantung dari Kota Tangerang tidak harus dirujuk ke Jakarta seperti yang terjadi selama ini.
Turidi menambahkan, kehadiran layanan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat, khususnya pasien dengan keterbatasan biaya maupun mobilitas.
Ia meminta dukungan seluruh pihak—pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat—untuk memastikan layanan tersebut dapat berjalan sesuai rencana.(fj)
