Said Didu Diperiksa Polisi, Apdesi: Jangan Sampai Adanya Perpecahan Masyarakat

TANGERANG | TR.CO.ID

Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang, Maskota, memberikan tanggapan atas diperiksanya mantan sekretaris BUMN Said Didu oleh pihak Kepolisian Resort Kota (Polresta) Tangerang, pada Selasa (19/11/24) Kemarin.

Ia menuturkan, bahwa langkah pihaknya untuk melaporkan mantan Sekretaris BUMN itu kepada pihak kepolisian diambil, karena tidak ingin terjadinya perpecahan antara masyarakat dengan masyarakat, maupun masyarakat dengan Pemerintah Desa.

Bahkan Maskota menegaskan, menginginkan situasi yang kondusif dimana permasalahan diselesaikan dengan pembicaraan secara bersama-sama.

“Saya gak mau terpecah belah ini orang di utara, dengan orang yang tidak tau persoalan tentang Tangerang Utara,” ujar Maskota dikutip Wartawan, Rabu (20/11/24).

Namun ternyata melihat kondisi yang terjadi saat ini, masyarakat Kabupaten Tangerang khususnya yang berada di wilayah Utara dibuat resah dengan pemberitaan Said Didu.

Apalagi, sambung Maskota, narasi yang disampaikan mantan sekretaris BUMN itu menyudutkan para kades dengan tuduhan tidak berdasar dan mengada-ada, yang bisa membuat ketegangan dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pemimpin mereka di wilayah.

“Kami itu pemerintah Desa dipilih oleh rakyat melayani masyarakat kan, masa kita pilih kaki tangannya PIK 2 gak mungkin seperti itu. PIK 2 itu gak ada urusan dengan pelaporan saya tidak ada, sama sekali tidak ada” tegasnya.

Ia juga menyoroti narasi Said Didu yang menyebut bahwa Kepala Desa menjadi kaki tangan pihak korporasi, sampai memaksa dalam penggusuran masyarakat.

“Mengada-ngada, karena beliau tidak membuktikan orang yang mana dipaksa, orang yang mana digusur dengan secara paksa diusir dengan kepala desa itu tidak ada” katanya.

Justru menurutnya, narasi-narasi dari pemberitaan tidak baik saat ini, telah menyakiti hati para kepala desa yang ada di wilayah utara, karena, dinilai sebagai narasi pemecah belah dengan masyarakat mereka sendiri.

Dimana akibat narasi-narasi tersebut, saat ini Kepala Desa dengan masyarakatnya selalu dihujat, dan tidak ada kepercayaan terhadap kepala Desa.

“Dampak dari pemberitaan yang tidak baik, kan kasian nasib Kepala Desa. Kita berjuang dipilih oleh masyarakat dan untuk melayani masyarakat. Ternyata dengan adanya pemberitaan seperti itu, dirugikan sekali saya sebagai pemerintah yang ada di wilayah Tangerang Utara,” pungkasnya. (fj/dam)