Sosialisasi Raperda Perlu Terbuka Soal Hak Masyarakat

Kamis, 5 Oktober 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPRD Banten, M. Nawa Said Dimyati.

Wakil Ketua DPRD Banten, M. Nawa Said Dimyati.

KAB. TANGERANG | TR.CO.ID

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten M. Nawa Said Dimyati menggelar sosialasiasi Pembentukan Peraturan Daerah di Permumahan Taman Buah, Desa Sukamamtri, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Rabu (4/10/23).

Kali ini. Wakil Rakyat yang akrab disapa Cak Nawa mengsosialisasikan Rencama Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Pemberdayaan, Penataan, Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif, Koperasi dan UMKM.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam sambutannya, Cak Nawa memaparkan terkait dengan program Sosialisasi Pembentukan Peraturan Daerah yang didanai APBD Banten. Kata ia peserta yang hadir sesuai undangan sebanyak 150 orang.

Baca Juga:  Tuntutan Tidak Diperhatikan, Ribuan Warga Demo PT Krakatau Posco

Dirinya juga menyampaikan besaran transport serta fasilitas lainnya yang berhak didapatkan peserta yang hadir dalam acara tersebut. Menututnya hal tersebut sebagai transparansi publik yang harus disampaikan kepada masyarakat.

“Yang di biayai APBD ada snack, makan dan minum juga ada transport sebesar Rp 150.000. Itu hak bapak dan ibu yang harus saya sampaikan,” kata Cak Nawa.

M. Nawa Said Dimyati juga mengatakan Raperda tersebut bertujuan agar para pelaku Ekrap, Koperasi serta UMKM di Banten dapat berkembang serta raperda tersebut sesuai dengan harapan masyarakat.

Baca Juga:  Pemprov DKI Didesak Tertibkan Parkir Liar di Kawasan Perbelanjaan Tanah Abang

“Untuk mewujudkan itu. Perlu ada hirarkinya, Agar ada kebijakan dari pemerintah daerah untuk pelaku ekonomi kreatif, koperasi dan UMKM,” ujarnya.

Dirinya juga bergarap. Peserta Sosialisasi Pembentukan Peraturan Daerah ini lebih interaktif memberi masukan agar Raperda tersebut setelah menjadi perda sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama para pelaku UMKM, Koperasi serta Ekrap.

“Masukan dari bapak dan ibu sangat perlu bagi kami, karena peraturan perundang-undangan sejatinya harus sesuai dengan konsisi masyarakat serta harapan masyarakat,” tukasnya.

Penulis : Fj

Editor : Mustopa Adam Kamal

Berita Terkait

Kota Cilegon Raih Enam Penghargaan Dari BKKBN Provinsi Banten
Irna Ajak Seluruh Lapisan Berperan Aktif Mengeliminasi TBC
Polisi Amankan Puluhan Remaja Pelaku Tawuran di Serang
Airin Sepakat Pemekaran Daerah Kabupaten di Banten
Kholid Ismail Raih 2 Penghargaan The International Award 2024
Megah, Puskesmas Kelapa Dua Diresmikan , Selesai Dibangun
Seba Baduy 2024, Pj Gubernur Banten Al Muktabar Titipkan Tumbuh Kembang Anak
Tim Helmy Halim Ambil Formulir di PPP
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 22 Mei 2024 - 11:26 WIB

Kota Cilegon Raih Enam Penghargaan Dari BKKBN Provinsi Banten

Selasa, 21 Mei 2024 - 12:05 WIB

Irna Ajak Seluruh Lapisan Berperan Aktif Mengeliminasi TBC

Selasa, 21 Mei 2024 - 11:54 WIB

Polisi Amankan Puluhan Remaja Pelaku Tawuran di Serang

Selasa, 21 Mei 2024 - 11:10 WIB

Airin Sepakat Pemekaran Daerah Kabupaten di Banten

Senin, 20 Mei 2024 - 21:46 WIB

Kholid Ismail Raih 2 Penghargaan The International Award 2024

Senin, 20 Mei 2024 - 11:18 WIB

Megah, Puskesmas Kelapa Dua Diresmikan , Selesai Dibangun

Minggu, 19 Mei 2024 - 18:39 WIB

Seba Baduy 2024, Pj Gubernur Banten Al Muktabar Titipkan Tumbuh Kembang Anak

Sabtu, 18 Mei 2024 - 14:24 WIB

Tim Helmy Halim Ambil Formulir di PPP

Berita Terbaru

PILKADA 2024

Dibanggakan PPP, Airin Programkan Santri Inovator

Rabu, 22 Mei 2024 - 13:29 WIB

Pendidikan

Bus Rombongan Perangkat Desa yang Akan Workshop Kecelakaan

Rabu, 22 Mei 2024 - 13:10 WIB

Hukum & Kriminal

Penyelundupan 99.250 Ekor BBL ke Luar Negeri Digagalkan

Rabu, 22 Mei 2024 - 13:04 WIB

Pemerintahan

PPDB Harus Objektif, Transparan dan Akuntabel

Rabu, 22 Mei 2024 - 13:01 WIB