BANDUNG | TR.CO.ID
Anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur, menilai bahwa indeks kerawanan Pilkada perlu menjadi perhatian, terutama pada pemilihan dengan hanya dua pasangan calon (paslon). Menurutnya, semakin banyak paslon yang berpartisipasi, semakin minim risiko kecurangan karena pengawasan yang lebih ketat dari berbagai pihak.
“Saya menilai indeks kerawanan lebih tinggi apabila hanya terdapat dua pasangan calon. Terlebih jika salah satu paslon memiliki latar belakang sebagai Sekretaris Daerah (Sekda), mereka biasanya lebih menguasai lapangan dan memiliki kemampuan berkolaborasi dengan masyarakatnya. Namun, jika jumlah paslon lebih banyak, potensi kecurangan akan berkurang karena banyak pihak yang memantau dan mengawasi gerak-gerik mereka,” ungkap Aus usai pertemuan dengan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, penyelenggara pemilu, serta Pj Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jawa Barat di Gedung Pakuan, Rumah Jabatan Gubernur Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (13/11/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Politisi dari Fraksi PKS ini menegaskan bahwa untuk menekan angka kerawanan pada Pilkada serentak, diperlukan koordinasi yang solid antara seluruh elemen, baik TNI, Polri, maupun penyelenggara pemilu. Khususnya di kawasan aglomerasi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), yang mencakup Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur). Menurutnya, koordinasi lintas wilayah sangat penting untuk memastikan keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pilkada serentak.
“Jangan ragu untuk memperkuat kerja sama antar wilayah. Hal ini penting agar keamanan penyelenggaraan Pilkada serentak dapat terlaksana dengan baik, aman, dan terkendali,” tegas Aus.
Legislator Dapil Kalimantan Timur ini juga menambahkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), baik di tingkat daerah maupun pusat, harus terus ditingkatkan. Selain itu, koordinasi yang baik dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) juga sangat penting. Semua pihak harus siap siaga terhadap potensi gangguan yang mungkin terjadi selama proses Pilkada.
“Saya khawatir jika kita menganggap semuanya akan berjalan aman-aman saja, padahal prediksi tersebut bisa saja keliru. Oleh karena itu, segala potensi permasalahan yang mungkin timbul harus diantisipasi dengan baik,” jelasnya. (fj/mas/dam)
