Usai Kementan, KPK Bidik Pengaturan Proyek di Kemnaker Usai Periksa Anak Buah Cak Imin

Sabtu, 30 September 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Muhaimin Iskandar

Muhaimin Iskandar

JAKARTA | TR.CO.ID

Tak hanya dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga masih terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Pendalaman itu dilakukan lewat Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim.

Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebut Luqman Hakim diperiksa pada Rabu (27/9/2023) kemarin. Ali menyebutkan, Luqman dimintai keterangan dalam posisinya sebagai mantan Staf Khusus (Stafsus) Muhaimin Iskandar yang saat itu menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain kaitan posisi saksi sebagai salah satu staf khusus di Kemenaker saat itu,” kata Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (29/9/2023).

Selain itu, kata Ali, tim penyidik juga mengulik pengetahuan saksi Luqman soal adanya dugaan pesanan pengaturan untuk berbagai proyek pengadaan di Kemnaker. Diduga, ada petinggi Kemnaker yang memesan Luqman untuk mengatur proyek pengadaan.

Baca Juga:  Nadine Chandrawinata, Suami Ikut Bantu

“Dikonfirmasi juga mengenai dugaan adanya pesanan pengaturan untuk berbagai proyek pengadaan oleh beberapa pejabat di Kemenaker,” sambungnya.

Selain Luqman Hakim, Ali juga mengatakan pihaknya juga memeriksa dua orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu Rinto Sugita dan Irwan Arifiyanto untuk didalami kaitan perencanaan sampai dengan tahap lelang pada kasus yang ada.

“Kedua saksi hadir dan didalami kembali kaitan perencanaan sampai dengan tahap lelang untuk pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker RI,” jelasnya.

Sekadar informasi, KPK saat ini sedang menyidik kasus baru terkait dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker tahun 2012. Pengadaan sistem proteksi TKI tersebut diduga merugikan keuangan negara yang jumlah pastinya masih dalam proses penghitungan.

Baca Juga:  Inspeksi PO Bus Gencar Dilakukan Guna Menjaga Kelayakan Angkutan

Sejalan dengan itu, KPK juga sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka yakni, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kemnaker, I Nyoman Darmanta; mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Reyna Usman; serta Direktur PT Adi Inti Mandiri, Karunia.

KPK melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) juga sudah mencegah ketiga tersangka tersebut untuk bepergian ke luar negeri. Mereka dicegah ke luar negeri untuk enam bulan ke depan.

Sayangnya, KPK masih belum mengumumkan secara resmi nama-nama tersangka tersebut. Identitas para tersangka baru akan diumumkan setelah adanya proses penahanan.

Saat ini, KPK masih terus mengumpulkan bukti tambahan terkait kasus korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker ini lewat penggeledahan dan pemeriksaan saksi.(hab)

Berita Terkait

Penyelundupan 99.250 Ekor BBL ke Luar Negeri Digagalkan
Polisi Amankan Puluhan Remaja Pelaku Tawuran di Serang
Lima Pelajar Tawuran Diamankan Polisi
Polda Banten Ungkap Kasus Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Anak Bunuh Bapak Pake Paving Block
Kejari Dilaporkan ke Jamwas Kejagung
Serikat Perusahaan Pers (SPS) Tolak Draft RUU Penyiaran, Minta DPR Tinjau Ulang
JMSI Tolak RUU Penyiaran yang Bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pers
Berita ini 45 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 22 Mei 2024 - 13:04 WIB

Penyelundupan 99.250 Ekor BBL ke Luar Negeri Digagalkan

Selasa, 21 Mei 2024 - 11:54 WIB

Polisi Amankan Puluhan Remaja Pelaku Tawuran di Serang

Jumat, 17 Mei 2024 - 13:13 WIB

Lima Pelajar Tawuran Diamankan Polisi

Jumat, 17 Mei 2024 - 13:11 WIB

Polda Banten Ungkap Kasus Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Jumat, 17 Mei 2024 - 11:54 WIB

Anak Bunuh Bapak Pake Paving Block

Jumat, 17 Mei 2024 - 11:02 WIB

Kejari Dilaporkan ke Jamwas Kejagung

Jumat, 17 Mei 2024 - 04:18 WIB

Serikat Perusahaan Pers (SPS) Tolak Draft RUU Penyiaran, Minta DPR Tinjau Ulang

Rabu, 15 Mei 2024 - 03:20 WIB

JMSI Tolak RUU Penyiaran yang Bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pers

Berita Terbaru

PILKADA 2024

Dibanggakan PPP, Airin Programkan Santri Inovator

Rabu, 22 Mei 2024 - 13:29 WIB

Pendidikan

Bus Rombongan Perangkat Desa yang Akan Workshop Kecelakaan

Rabu, 22 Mei 2024 - 13:10 WIB

Hukum & Kriminal

Penyelundupan 99.250 Ekor BBL ke Luar Negeri Digagalkan

Rabu, 22 Mei 2024 - 13:04 WIB

Pemerintahan

PPDB Harus Objektif, Transparan dan Akuntabel

Rabu, 22 Mei 2024 - 13:01 WIB