PANDEGLANG | TR.CO.ID

86.684 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT dan Bansos lainya, bakal mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng dari pemerintah pusat.

Bantuan BLT minyak goreng tersebut, akan disalurkan menjelang Hari Raya Idul Fitri, tepatnya dalam waktu dekat ini melalui jasa penyalur yakni PT Pos.

Kepala Dinas Sosial Pandeglang, Nuriah mengungkapkan, sesuai surat dari Kementrian Sosial (Kemensos) RI yang dikirim kepada pihak PT Pos. Penerima BLT minyak goreng di Pandeglang ada sebanyak 86.684 KPM.

“Secara keseluruhan ada sebanyak 86.684 KPM, kategorinya KMP penerima bantuan sosial yakni dari PKH, BPNT,” tuturnya, Kemarin.

Ia menambahkan, besaran BLT minyak goreng yang bakal diterima oleh KPM sebesar Rp 100 ribu rupiah, namun untuk pencairan di bulan April 2022 ini sekaligus pertiga bulan, jadi warga menerima bantuan sebesar Rp 300 ribu.

“Proses penyaluran nya melalui PT Pos, karena yang ditunjuk sebagai jasa penyalur BLT migor tersebut adalah PT Pos,” imbuhnya.

Diakuinya, untuk penyaluran BLT minyak goreng tersebut ditarget hingga 28 bulan ini (April 2022,red). Adapun mekanisme penyalurannya itu tergantung pihak Pos.

“Mekanisme penyaluran itu ada di pihak jasa penyalur (PT Pos, red). Apakah nantinya pihak Pos yang datang ke warga atau sebaliknya,” paparnya.

Diakuinya, bagaimana kapasitas Dinsos dalam program BLT minyak goreng tersebut. Nuriah mengaku, pihaknya hanya sebatas melakukan sosialisasi saja kepada para Camat agar dapat disosialisasikan pula kepada masyarakat.

“Kan datanya masuk ke PT Pos, kita hanya sebatas melakukan sosialisasi saja,” tukasnya. (jat/bhc/dam)

Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2022

Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.

Keluarga tersangka korupsi BLT saat prosesi penyerahan uang titipan. Mantan Kades Pasindangan Kembalikan Dana BLT ke Kejaksaan (29-03-2022)

Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 29-03-2022. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.

LEBAK | TR.CO.ID

Au, mantan Kepala Desa Pasindangan, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, melalui keluarganya mengembalikan uang pengganti kepada Negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada proses pencairan bantuan langsung tunai (BLT) tahun 2021 sebesar Rp92.100.000 (Sembilan puluh dua juta seratus ribu rupiah).

Pengembalian uang tersebut diserahkan kepada Kejaksaan sebagai titipan. Namun begitu, pengembalian uang itu tidak akan menghentikan proses hukum terhadap tersangka, mengingat tetap akan dilakukan proses persidangan.

“Tersangka Au melalui keluarganya menitipkan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi pada proses penyaluran dana BLT sebesar Rp92.100.000. Meski begitu, proses hukum tetap berjalan sampai ke persidangan,” kata Rans Fismy, Kepala Seksi Intelejen kejaksaan Negeri Lebak, Senin (28/03/2022).

Masih kata Rans Fismy, pengembalian uang tersebut merupakan itikad baik serta inisiatif dari tersangka. Sebelumnya, lanjut Rans, Kejaksaan Negeri Lebak menahan Ade (AU) karena terbukti melakukan Penggelapan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun anggaran 2021.

Menurut Rans, pelaku AU telah menggelapkan dana BLT sebesar Rp 90 juta untuk tiga kali tahapan pencairan. Dimana satu kali pencairan Rp 30 juta untuk 100 kepala keluarga dan masing – masing kepala keluarga Rp 300 ribu setiap bulannya.

"Iya kita sudah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap tersangka, setelah kita tetapkan menjadi tersangka, dilakukan penahanan terhadap pelaku yang kita titipkan di Lapas Kelas lll Rangkasbitung," ujarnya.

Untuk menghindari paparan Covid-19, pihak Kejaksaan menerapkan protokol kesehatan ketika melakukan acara serah terima uang titipan.

"Tadi kita lakukan serah terima uang titipan di ruangan Pidsus," tutur Rans.

Menanggapi pengembalian dana hasil tindak pidana korupsi dana BLT yang dilakukan oleh mantan Kades Pasindangan, Ketua Fraksi PPP DPRD Lebak, Musa Weliansyah mengatakan, Kejaksaan harus tetap melakukan proses hukum, bahkan Kejaksaan harus menuntut perbuatan tersangka dengan hukuman yang sesuai dalam undang undang.

Sumber arsip liputan terkait.

Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.