PANDEGLANG | TR.CO.ID
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pandeglang kembali melakukan penertiban para pedagang kaki lima (PKL), yang berjualan diseputar alun-alun Pandeglang yang semakin menjamur.
Padahal Pemkab Pandeglang, sudah melarang berjualan di alun-alun tersebut karena melanggar Perda Kertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) nomor 4 tahun 2008 yang terpampang di seputar alun-alun tersebut.
"Iya sore ini kita kembali melakukan penertiban para PKL alun-alun Pandeglang, dengan melakukan penyitaan gerobag yang digunakan untuk berjualan," ujar Kepala Bidang (Kabid) Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Pandeglang, Johanes Waluyo kepada wartawan, pekan lalu melalui telepon selulernya.
Johanes yang akrab disapa Ojo ini mengatakan, pihaknya telah memberikan peringatan pertama, kedua dan ketiga, namun mereka para PKL tetap saja berjualan diseputar alun-alun Pandeglang.
"Padahal Pemkab telah menyediakan relokasi untuk para PKL di gedung juang sebagai pusat Wisata Kuliner Pandeglang. Terpaksa kami melakukan penyitaan gerobag atau meja yang dijadikan tempat berjualan oleh para PKL. Ini kita lakukan untuk menjaga K3 diseputar alun-alun Pandeglang," tandasnya.
Diketahui bahwa dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2008 itu telah ditegaskan dalam pasal 8 ayat 2 dan 3 bahwa setiap orang dilarang untuk berjualan pada trotoar, badan jalan, jalur hijau dan taman umum, terkecuali pada tempat-tempat yang khusus disediakan bagi pedagang untuk berjualan. Dan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 akan diatur kemudin dengan keputusan/peraturan bupati. (zal/rai/jojo)
Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2021
Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.
Ganti Rugi Lahan Tak Sesuai, Warga Bojongleles Gugat Pemkab Lebak (21-02-2021)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 21-02-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
LEBAK | TR.CO.ID
Dua warga Desa Bojongleles Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak, menggugat Pemkab Lebak ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
Gugatan tersebut, lantara keputusan tim appraisal dari Pemkab Lebak atas ganti rugi tanah untuk penahan longsor di ruas jalan Rangkasbitung-Cileles tidak sesuai dengan keinginan warga.
Pasalnya, lahan yang terletak di Desa Bojongleles, Kecamatan Cibadak ini dihargai dengan tafsiran nilai patokan terendah Rp 380.000 permeter, padahal rentang harganya hingga Rp 850.000 permeter.
Demikian dikatakan salah seorang pemilik tanah, Hafid yang tanah miliknya terkena gusur untuk penahan longsor kepada wartawan, Minggu (21/02).
"Kami tentu sangat kecewa, kenapa yang dipakai patokan harga terendah, apalagi pasaran tanah disekitar sini sudah Rp 1 juta keatas. Apalagi prosesnya dari awal tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu, RT dan pihak desa sini juga mengaku tidak diberitahu terkait hal ini," kata Hafid menegaskan.
Menurut Hafid, seharusnya pekerjaan tersebut jangan dikerjakan dulu kalau belum beres pembebasan atau pembayarannya kepada pemilik tanah.
"Sebenarnya ada dua lahan yang terkena, milik saya seluas 144 meter dan milik Pak Berlin seluas 280 meter. Semuanya sudah memiliki Sertipikat. Awalnya kami berharap pihak pemerintah menaikan nilai ganti rugi dengan menyesuaikan harga pasaran disini, tapi karena sudah 4 bulan berjalan tidak ada penyesuaian atau kenaikan harga, maka kami akan mengajukan gugatan dan berkas gugatannya hari ini sudah ditandatangani," ucapnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait gugatan warga tersebut Pemkab Lebak, melalui Kepala Bidang (Kabid) Pemeliharaan Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Hamdan mengakui, bahwa memang ada ketidakpuasan warga terkait nilai ganti rugi tersebut.
"Untuk nilainya itu sudah ditentukan oleh tim appraisal, kita tidak bisa menambah atau mengurangi. Kalau memang tidak ketemu kesepakatan harganya, silahkan saja untuk melakukan upaya lain," tandasnya. (ame/zal/jojo)
Mancing Ikan Dikubangan Terminal Mandala (25-02-2021)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 25-02-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
Aksi Protes Tukang Ojeg
LEBAK | TR.CO.ID
Sejumlah perwakilan tukang ojeg dan pedagang yang berjulan di terminal bus tipe A, Mandala Rangkasbitung Kabupaten Lebak, melakukan aksi protes jalan rusak dengan cara yang unik.
Mereka melakukan aksi protes dengan memancing ikan di kubangan jalan rusak, yang dianggap seperti kolam ikan dipintu masuk dan di dalam area terminal bus Mandala
"Aksi itu terpaksa dilakukan karena sudah berbagai cara dilakukan oleh mereka dan awak kendaraan, agar jalan di dalam terminal bus terbesar di Lebak yang melayani rute ke berbagai kota antar provinsi tersebut, tak kunjung mendapatkan tanggapan dari Kemententrian Perhubungan sebagai pengelola terminal," ujar Gunawan salah seorang penarik ojek terminal Mandala kepada wartawan, Kamis (25/02).
Gunawan mengatakan, dirinya bersama komunitas ojeg pangkalan (Opang) dan perwakilan pedagang kios di dalam terminal Mandala, memancing ikan di kubangan tengah jalan layaknya di sebuah kolam ikan.
Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.


