Aksi Protes Tukang Ojeg

LEBAK | TR.CO.ID

Sejumlah perwakilan tukang ojeg dan pedagang yang berjulan di terminal bus tipe A, Mandala Rangkasbitung Kabupaten Lebak, melakukan aksi protes jalan rusak dengan cara yang unik.

Mereka melakukan aksi protes dengan memancing ikan di kubangan jalan rusak, yang dianggap seperti kolam ikan dipintu masuk dan di dalam area terminal bus Mandala

"Aksi itu terpaksa dilakukan karena sudah berbagai cara dilakukan oleh mereka dan awak kendaraan, agar jalan di dalam terminal bus terbesar di Lebak yang melayani rute ke berbagai kota antar provinsi tersebut, tak kunjung mendapatkan tanggapan dari Kemententrian Perhubungan sebagai pengelola terminal," ujar Gunawan salah seorang penarik ojek terminal Mandala kepada wartawan, Kamis (25/02).

Gunawan mengatakan, dirinya bersama komunitas ojeg pangkalan (Opang) dan perwakilan pedagang kios di dalam terminal Mandala, memancing ikan di kubangan tengah jalan layaknya di sebuah kolam ikan.

“Ukuran kedalaman kubangan sangat bervariatif dari mulai 10 centimeter hingga 20 centimeter. Dan kami menyebar di dalam terminal, sehingga ketika turun hujan lubang jalan menyerupai kolam ikan,” ucapnya.

Gunawan menambahkan, perwakilan pedagang dan penarik ojek mancing di kubangan itu adalah sindiran kepada Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, lantaran jalan masuk dan di dalam terminal yang melayani rute ke berbagai kota dan provinsi tersebut tak kunjung diperbaiki.

"Dulu ketika terminal masih dikelola oleh Dishub Kabupaten Lebak, tidak pernah seperti ini kondisinya. Sekrang, selain banyak jalan di area terminal rusak parah, juga pengaturan bus semrawut dan banyak yang ngetem di luar terminal," ungkapnya.

Terpisah, Ujang salah seorang pemilik kios di terminal mengungkapkan, bagaimana dirinya berjualan didalam terminal sementara jalanya saja rusak kayak kubangan kerbau dan para penumpang diturunkan oleh pihak supir bis diluar terminal.

“Kami ini pedagang di areal terminal sudah kewalahan dalam menutup kebutuhan buat makan, akibat dari sepinya para penunmpang kendaraan umum masuk dalam terminal,” tandasnya. (zal/jojo)

Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2021

Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.

PKL Alun-alun Pandeglang Ditertibkan Satpol (21-02-2021)

Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 21-02-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.

PANDEGLANG | TR.CO.ID

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pandeglang kembali melakukan penertiban para pedagang kaki lima (PKL), yang berjualan diseputar alun-alun Pandeglang yang semakin menjamur.

Padahal Pemkab Pandeglang, sudah melarang berjualan di alun-alun tersebut karena melanggar Perda Kertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) nomor 4 tahun 2008 yang terpampang di seputar alun-alun tersebut.

"Iya sore ini kita kembali melakukan penertiban para PKL alun-alun Pandeglang, dengan melakukan penyitaan gerobag yang digunakan untuk berjualan," ujar Kepala Bidang (Kabid) Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Pandeglang, Johanes Waluyo kepada wartawan, pekan lalu melalui telepon selulernya.

Johanes yang akrab disapa Ojo ini mengatakan, pihaknya telah memberikan peringatan pertama, kedua dan ketiga, namun mereka para PKL tetap saja berjualan diseputar alun-alun Pandeglang.

"Padahal Pemkab telah menyediakan relokasi untuk para PKL di gedung juang sebagai pusat Wisata Kuliner Pandeglang. Terpaksa kami melakukan penyitaan gerobag atau meja yang dijadikan tempat berjualan oleh para PKL. Ini kita lakukan untuk menjaga K3 diseputar alun-alun Pandeglang," tandasnya.

Diketahui bahwa dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2008 itu telah ditegaskan dalam pasal 8 ayat 2 dan 3 bahwa setiap orang dilarang untuk berjualan pada trotoar, badan jalan, jalur hijau dan taman umum, terkecuali pada tempat-tempat yang khusus disediakan bagi pedagang untuk berjualan. Dan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 akan diatur kemudin dengan keputusan/peraturan bupati. (zal/rai/jojo)

Sumber arsip liputan terkait.

Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.