PANDEGLANG | TR.CO.ID
Sebanyak 30 orang mengikuti tahapan seleksi penerimaan jabatan pimpinan tinggi di lingkungan pemerintah kabupaten Pandeglang telah memasuki tahapan wawancara untuk menduduki 11 Jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Mohamad Amri, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pandeglang mengatakan, tahapan wawancara dilakukan oleh tim panitia seleksi open biding dari unsur akademisi dan pemerintahan.
"Tes wawancara oleh tim penguji. Untuk memastikan semua peserta open biding menguasai tugas dan pokok dalam bekerja," kata Amri saat ditemui diruang kerjanya.
Ketika tes wawancara sudah selesai dilaksanakan, hasil open biding akan disampaikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Lantaran semua peserta open biding sudah mengikuti seleksi di Lembaga Administrasi Negara (LAN).
"Hasil tes akan kami sampaikan dulu ke KASN. Setelah itu baru penetapan," imbuhnya.
Selain itu, untuk penetapan 11 jabatan kepala OPD selesai pada tahun ini. Mengingat 11 jabatan kepala OPD tersebut sudah mengalami kekosongan.
"Berharap akhir Juni 2022 sudah ada penetapan, dan pelantikan untuk 11 jabatan OPD ini sudah terisi oleh kepala OPD," ujarnya.
Tercatay ada 30 orang pejabat, akan diambil 11 orang peserta. Dimana para peserta yang lolos akan menduduki jabatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Berkah.
Kemudian, Satuan Polisi Pamong Praja, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik. Selanjutnya Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan, Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
"30 orang yang daftar nanti diambil 11 orang untuk mengisi jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pandeglang," tukasnya. (hed/dam)
Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2022
Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.
Bupati Irna Diminta Segera Benahi Birokrasi (01-08-2022)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 01-08-2022. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
PANDEGLANG | TR.CO.ID
Diduga mandegnya birokrasi di Pandeglang sangat mempengaruhi laju kemajuan roda pemerintahaan di kabupaten. Sudah banyak fakta yang terjadi di daerah tersebut yang mengalami kemerosotan di berbagai macam bidang yang disebabkan oleh kesalahan manajemen Birokrasi pandeglang,ini bisa menjadi sebuah contoh bagi kabupaten pandeglang. Demikan dikatakan Herry Setiadi Pimpinan Ormas Pemuda Pancasila (PP) Majasari, Pandeglang.
Hey meminta Bupati Pandeglang, Irna Narulita segera membenahi birokrasi di kabupaten Pandeglang. Karena kalau tidak segera di benahi yang artinya pemerintah kabupaten Pandeglang tidak pernah belajar dari kejadian itu sendiri.
"Pandeglang lebih mau belajar dari apa yang akan di alaminya, sedangkan sudah banyak petunjuk dari kabupaten lain yang hancur karena birokrasi yang salah. Salah satu sebab mandegnya birokrasi di antaranya adalah Pj Sekda, secara aturan labrak Perpes No 13 tahun 2018 yang udah berapa kali perpanjangan, Dirut Rumah Sakit dan masih banyak kekosongan – kekosongan di beberapa intansi seperti jabatan kepala bidang," paparnya kepada Harian Tangerang Raya dilapangan.
Merajalelanya penempatan birokrasi yang salah, sambung Hery, diantaranya kepala DinaS Pendidikan (Tofik) merangkap jabatan PJ Sekda Pandeglang yang sudah lama menyandang PJ dan belum definitif.
"Entah apa yang ada di benak Bupati Irana, belum lagi penempatan jabatan bukan poksinya (Dirut Rumah sakit_red) belum lagi dugaan – dugaan proyek program jangkamantul sarat dengan dugaan kepentingan kelompok (Pengatur Proyek) di dalam tubuh Birokrasi," lontarnya.
Kata Herry, hal tersebut tidak bisa dipungkiri lagi untuk tidak melakukan sarat dengan adanya dugaan sarat KKN. Karena proses – proses penempatan jabatan yang tarik ulur jabatan bagi mereka-mereka yang melakukan rotasi jabatan yang tidak tepat sangatlah tidak sepadan dan tidak sama sekali mempunyai kepastian kralibilitas. mereka bisa mengotak-atik kegiatan (fisik) penempatan jabatan di bawah itu sendiri bisa mempengaruhi roda pemerintahan.
Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.


