PANDEGLANG | TR.CO.ID

Polemik terkait beroperasinya mini market waralaba berlabel Alfamidi mendapat tanggapan dari lembaga Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesai (GMNI) yang beralokasi di jalan raya Pandeglang – Labuan tepatnya batubantar cimanuk, yang di duga belum mengantongi izin usaha dan izin keramaian. Dana selaku Pengawas Bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang diduga rekomundasinya pun di salah gunakan

TB Afandi Ketua GMNI Pandeglang meyayangkan kepada pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang melintarkan permasalahan perijinan ke DPUPR dan Disperibdang,

"Seharusnya. DPMPTSP memberikan sikap dan langkah yang pasti, apabila Waralaba yang ada di batu bantar Cimanuk belum mengatongi ijin, buat surat keputusaan penutupan ke Pol PP. Dan apa bila ada indikasi ijin bangunan tersebut berbeda, misalnya dari dinas terkait peruntukan nya untuk Ruko dan di lapangan di jadikan Waralaba ya perintahkan Pol PP untuk membongkarnya," ujar Afandi kepada Harian Tangerang Raya, Kamis (7/7/22).

"DPRD yang ada di kabupaten Pandeglang tunjukan fungsi kinerjanya, jangan hanya melihat dan mendegar," tambah Afandi.

Sementara itu, Roni Boy Kurniawan pejabat fungsional Tata Ruang pada DPUPR Kabupaten Pandeglang melalui selullar pribadinya mengatakan, bahwa benar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang sudah mengeluarkan Rekomendasi Kesesuaian Ruang dengan nomor : 600/270-DPUPR.PR.100/III/2022. Atas Nama Pemohon Muslim dengan Alamat Pemohon Kp. Pandai Komplek RT/RW. 009/005 Ds. Batubatar Kec. Cimanuk.

Rencana lokasi berada di Jalan Raya Cimanuk – Labuan Km. 10 RT/RW. 01/01 Ds. Batubantar Kec. Cimanuk Kab. Pandeglang. Dengan luas area 1.625 m2 rencananya untuk peruntukan toko, untuk pembangunan toko tersebut luasanya adalah 585 m2.

"Pada perinsipnya lokasi yg di mohon sudah sesuai dengan kebijakan Penataan Ruang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020. Terkait adanya rekomendasi kita, untuk pembangunan toko menjadi Rawalaba. Saya baru mengetahuinya, yang jelas dan saya tegas kan bahwa PUPR belum pernah memberikan. Rekomendasi buat waralaba, karena itu ranahnya DPMPTSP dan kita belum pernah memberikan Rekomendasi Waralaba," tukasnya. (yan/jat/dam)

Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2022

Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.

Mahasiswa Gruduk DPUPR Kecewa Program Jakamantul (13-06-2022)

Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 13-06-2022. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.

PANDEGLANG | TR.CO.ID

Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Pandeglang menggruduk di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang dengan melakukan aksi unjuk rasa. Hal itu lantaran para mahasiswa kecewa terhadap program Jalan Kabupaten Mantap Betul (Jakamantul) yang diduga syarat kepentingan.

Sadin Maulana Ketua Umum PC IMM Kabupaten Pandeglang mengatakan bahwa Program Jakamantul sangat sarat akan kepentingan sekelompok orang, mereka meminta agar DPUPR bersih dalam praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

"Banyak pengerjaan ruas jalan kabupaten yang di bangun oleh Pemerintah Daerah (Pemda) akan tetapi nampak tak sesuai dengan ketentuan spesifikasi Bina Marga tahun 2018, kami meminta DPUPR agar memaksimalkan fungsi pengawasannya, jangan ada main mata dengan kontraktor dan panitia lelang dibalik layar dengan para pengusaha," tegas Sadin Kepada Wartawan.

Selain itu, Sadin juga meminta agar setiap pengadaan barang dan jasa yang ada di kabupaten Pandeglang, khususnya di DPUPR sesuai aturan.

"Kami meminta pengadaan barang dan jasa di DPUPR sesuai mekanisme, dengan aturan Perpres No 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/jasa," bebernya.

Sementara itu, Fakhruddin Kordinator Lapangan dalam Orasinya juga mendesak DPUPR untuk mem Blacklist Perusahan Nakal.

"Kami mendesak secara tegas DPUPR Pandeglang untuk melakukan Blacklist perusahaan nakal, karena di Program Jakamuntul ini ternyata banyak ruas jalan yang dibangun tidak sesuai spesifikasi Bina Marga 2018," katanya.

Sumber arsip liputan terkait.

Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.