PANDGELANG | TR.CO.ID
PMII Babunnajah kabupaten Pandeglang mengrudug kantor Bupati Pandeglang dengan melakukan aksi unjuk rasa, hal itu bunutut dari kekecewaan keputusan Bupati Pandeglang Irna Narulita terkait pengangkatan petinggi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandeglang.
"Kami tidak lagih percaya dengan keputusan Bupati Irna Narulita yang belum lama ini mempromosikan Direktur rumah sakit yang bukan dari tenaga medis (Dokter_red)," tegas TB Ksibo Korlap PMII Babunnajah dalam orasi, Selasa (2/8/22).
Kata Ksibo, aksi Mahasiswa PMII Babunnajah bukan hanya jabatan Direktur Rumah Sakit yang di soalkan, juga sarana Rumah Sakit Pandeglang (Berkah) yang begitu banyak permasalahan di antaranya ketidak maksimal dalam pelayanan terhadap masyarakat tidak mampu, ALKES yang berserakan dimana – mana.
"Jangan di jadikan penempatan jual beli jabatan, evaluasi secara menyeluruh manajerial RSUD Berkah, tinjau ulang pengangkatan Direktur Rumah Sakit yang di nilai tabrak aturan," paparnya.
"Perbaiki pelayanan rumah sakit terhadap masyarakat kurang mampu, RSUD berikan pelayanan yang baik penanganan pasien BPJS," sambungnya.
"Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil rakyat harus turun tangan dalam mengawal persoalan ini, janga menjadi macan ompong," tutur Ksibo. (yan/jat/dam)
Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2022
Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.
Bupati Irna Diminta Segera Benahi Birokrasi (01-08-2022)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 01-08-2022. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
PANDEGLANG | TR.CO.ID
Diduga mandegnya birokrasi di Pandeglang sangat mempengaruhi laju kemajuan roda pemerintahaan di kabupaten. Sudah banyak fakta yang terjadi di daerah tersebut yang mengalami kemerosotan di berbagai macam bidang yang disebabkan oleh kesalahan manajemen Birokrasi pandeglang,ini bisa menjadi sebuah contoh bagi kabupaten pandeglang. Demikan dikatakan Herry Setiadi Pimpinan Ormas Pemuda Pancasila (PP) Majasari, Pandeglang.
Hey meminta Bupati Pandeglang, Irna Narulita segera membenahi birokrasi di kabupaten Pandeglang. Karena kalau tidak segera di benahi yang artinya pemerintah kabupaten Pandeglang tidak pernah belajar dari kejadian itu sendiri.
"Pandeglang lebih mau belajar dari apa yang akan di alaminya, sedangkan sudah banyak petunjuk dari kabupaten lain yang hancur karena birokrasi yang salah. Salah satu sebab mandegnya birokrasi di antaranya adalah Pj Sekda, secara aturan labrak Perpes No 13 tahun 2018 yang udah berapa kali perpanjangan, Dirut Rumah Sakit dan masih banyak kekosongan – kekosongan di beberapa intansi seperti jabatan kepala bidang," paparnya kepada Harian Tangerang Raya dilapangan.
Merajalelanya penempatan birokrasi yang salah, sambung Hery, diantaranya kepala DinaS Pendidikan (Tofik) merangkap jabatan PJ Sekda Pandeglang yang sudah lama menyandang PJ dan belum definitif.
"Entah apa yang ada di benak Bupati Irana, belum lagi penempatan jabatan bukan poksinya (Dirut Rumah sakit_red) belum lagi dugaan – dugaan proyek program jangkamantul sarat dengan dugaan kepentingan kelompok (Pengatur Proyek) di dalam tubuh Birokrasi," lontarnya.
Kata Herry, hal tersebut tidak bisa dipungkiri lagi untuk tidak melakukan sarat dengan adanya dugaan sarat KKN. Karena proses – proses penempatan jabatan yang tarik ulur jabatan bagi mereka-mereka yang melakukan rotasi jabatan yang tidak tepat sangatlah tidak sepadan dan tidak sama sekali mempunyai kepastian kralibilitas. mereka bisa mengotak-atik kegiatan (fisik) penempatan jabatan di bawah itu sendiri bisa mempengaruhi roda pemerintahan.
"Sehingga, akan menimbulkan rentan adanya dugaan dugaan kebijakan yang mengarah pada dugaan dugaan negatif, sehingga baik pejabat yang lama maupun juga yang baru ikut ikutan,karena budaya ini sudah melekat di tubuh birokrasi," tuturnya.
"Mereka tidak melihat proses hukum di anggap nanti sangat gampang. inilah suatu kelemahan Otonomi daerah dalam menerapkan birokrasi itu sendiri," sambungnya.
Yang kedua, tambah Herry, kurangnya Pengetahuan dan Keterampilan rendahnya produktivitas kerja dan mutu pelayanan disebabkan oleh tingkat pengetahuan dan keeterampilan yang tidak sesuai dengan tuntutan tugas yang di emban. tingkat pengetahuan dan keterampilan yang rendah diakibatkan salahnya dalam proses rekrutmen dalam seleksi yang tidak dilakukan dengan baik.
Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.


