LEBAK | TR.CO.ID
Viral Dewa Matahari, Jajaran Sat Reskrim Polres Lebak Polda Banten melakukan penyelidikan terhadap kasus yang terjadi di wilayah Desa Sawarna Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
Jajaran Sat Reskrim Polres Lebak melakukan pemeriksaan yang diduga pelaku Sdr. NT (62) Warga Desa Sawarna Kec. Bayah Kabupaten Lebak dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya.
Kapolres Lebak Polda Banten AKBP Wiwin Setiawan membenarkan hal tersebut. "Ya benar, Jajaran Sat Reskrim Polres Lebak telah melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi diantaranya di duga Pelaku Sdr. NT als AY, maupun saksi-saksi termasuk kita meminta keterangan Tokoh Agama seperti Ketua MUI Kabupaten Lebak dan Ketua MUI Kecamatan Bayah," ujar Wiwin Rabu (13/7/22).
"Langkah cepat ini dilakukan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, Sat Reskrim Polres Lebak melakukan penyelidikan guna mencari ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam kasus tersebut dan saat ini Status Sdr. NT masih sebagai Saksi," terangnya.
Sementara itu Kasat Reskrim Polres Lebak AKP Indik Rusmono menambahkan, berdasarkan hasil Penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap diduga Pelaku dan para saksi-saksi, belum diketemukan adanya unsur tindak pidana dalam kasus tersebut seperti tindak pidana penistaan agama.
"Selain itu kita juga sudah melakukan pemeriksaan thd diduga pelaku sdr. NT als AY ke Dokter Spesialis Kejiwaan dan dari hasil pemeriksaan tersebut yaitu yang bersangkutan diindikasikan gangguan kejiwaan ,"psikopatologi yaitu diketemukan gejala gangguan jiwa yang dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari sehingga disarankan kontrol dan minum obat ke Psikiater, sesuai dengan Nomor Surat : 001/SKKJ/RSUD/VII/2022, tanggal 12 Juli 2022, sehingga tidak memenuhi unsur tindak pidana," ungkapnya.
"Dari Semua Pemeriksaan-pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa Kejadian-kejadian tersebut adalah merupakan pemahaman yang salah dan kesesatan berfikir tetapi tidak masuk kedalam penistaan agama, dikuatkan dengan tidak adanya ajakan atau hasutan kepada pihak lain melainkan hanya pemikiran dan keyakinan pribadi saja, sehingga hal yang tepat terhadap terduga pelaku agar dilakukan pembinaan keagamaan dan pengobatan secara medis terkait penyakit gangguan kejiwaannya," terang Indik. (jat/dam)
Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2022
Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.
Kejati Banten Tindak Pidana Korupsi Bulog (14-07-2022)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 14-07-2022. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
SERANG | TR.CO.ID
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Leonard Eben Ezer Simanjuntak pada Kamis (7/7/22) telah meningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan beras dan hasil giling gabah di Sub Divisi Regional Serang tahun anggaran 2016.
Bahwa pada tahun 2016, Perusahaan Umum (Perum) Bulog Kantor Cabang Serang pada Kantor Wilayah Jakarta dan Banten melaksanakan kegiatan Pengadaan Beras Dalam Negeri (ADA DN) dan Hasil Giling Gabah (HGL).
"Berdasarkan hasil penyelidikan, terdapat uang muka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan sebagian atau seluruhnya dan diduga telah digunakan untuk keperluan pribadi (Oknum)," ungkapnya, Rabu (13/7/22).
Leo menjelaskan, Bahwa terdapat sisa uang muka yang belum dipergunakan oleh satker untuk percepatan pengadaan beras, namun kenyataannya pengadaan beras tidak dapat dipenuhi, dan seharusnya dana yang tidak digunakan tersebut harus segera dikembalikan/disetor ke Divre/Subdivre selambat-lambatnya 15 hari kalender.
"Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, Tim Penyelidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Banten telah menemukan fakta hukum berupa 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan, dan diduga telah terjadi penyimpangan dan penggelapan terhadap uang muka Pengadaan Beras Dalam Negeri (ADA DN) dan Kekurangan Penyerahan Beras Hasil Giling (HGL) sehingga berpotensi mengakibatkan timbulnya Kerugian Keuangan
Negara," paparnya.
Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.


