Persidangan perkara perdata mengenai pemindahan rekening kas umum daerah (RKUD) dari Bank Banten ke Bank BJB menghadapi perubahan agenda pada Juni 2020. Perkara yang diajukan oleh Ojat dan sejumlah pihak terhadap Gubernur Banten Wahidin Halim melalui Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diajukan pencabutan oleh pihak penggugat sebelum sidang pertama berlangsung.

Agenda awal persidangan direncanakan memasuki tahap mediasi. Karena terdapat permohonan pencabutan, majelis hakim menunda agenda tersebut. Pada saat berita pertama kali terbit, tahapan berikutnya yang disebutkan adalah penetapan berkaitan dengan pencabutan perkara perdata.

Perkembangan itu mendapatkan tanggapan berbeda dari pihak kuasa hukum gubernur dan pihak penggugat. Kedua pihak menyampaikan keterangan kepada media di Serang pada 24 Juni 2020. Pembicaraan mereka berfokus pada alasan pencabutan perkara, pembahasan materi gugatan, serta rencana langkah selanjutnya.

Kuasa hukum gubernur menanggapi pencabutan

Wahidin Halim menghadapi perkara tersebut melalui tim kuasa hukum yang berasal dari beberapa unsur. Advokat Asep Abdullah Busro dan Andi Safrani mewakili unsur advokat profesional, sedangkan Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Banten Agus Mintono serta jaksa pengacara negara Riki Farlin turut berada dalam tim.

Dalam keterangannya, Asep menyampaikan pandangan bahwa jenis keputusan yang dipersoalkan seharusnya dibahas melalui mekanisme peradilan yang menurutnya berbeda dari jalur perkara perdata di pengadilan negeri. Ia menilai pencabutan berkaitan dengan kelemahan materi gugatan.

Ia juga menyampaikan pendapat bahwa langkah pemindahan rekening kas daerah yang dilakukan gubernur tidak bertentangan dengan hukum. Pernyataan tersebut merupakan posisi yang disampaikan kuasa hukum salah satu pihak dalam perkara. Pada tahap yang diberitakan, belum ada putusan majelis yang menyatakan penilaian atas pokok sengketa tersebut.

Agus Mintono menyampaikan bahwa gubernur menugaskan tim kuasa hukum untuk menghadapi proses pengadilan. Ia menyinggung hak masyarakat untuk mengajukan gugatan terhadap kebijakan pemerintah serta sikap pemerintah provinsi dalam menghadapi proses tersebut.

Penggugat menyampaikan alasan berbeda

Di tempat terpisah, Ojat dan tim mengadakan pertemuan dengan wartawan di kawasan Cipocok Jaya, Kota Serang. Ia mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan pencabutan pada 3 Juni 2020, sehari setelah pendaftaran perkara. Menurutnya, keputusan tersebut diambil sebelum persidangan pertama.

Ojat menjelaskan bahwa timnya ingin menyempurnakan materi perkara dengan membahas penambahan pihak PT Banten Global Development dan memasukkan persoalan lain yang menurut mereka berkaitan dengan aset Bank Banten. Ia menyampaikan bahwa langkah tersebut didasarkan pada hasil pembicaraan internal tim.

Dalam keterangannya, Ojat menolak penafsiran kuasa hukum gubernur mengenai alasan pencabutan. Ia menyatakan penilaian terhadap substansi persoalan semestinya menjadi bagian dari proses peradilan. Pihaknya juga membicarakan kemungkinan pendaftaran kembali setelah materi perkara diperbarui.

Perkembangan perkara pada Juni 2020

Perselisihan mengenai rekening kas umum daerah muncul dalam pembahasan kebijakan pengelolaan keuangan Provinsi Banten. Dalam laporan ini, fokus peristiwa adalah perubahan agenda persidangan dan keterangan para pihak mengenai proses pencabutan perkara.

Pencabutan yang diajukan penggugat memiliki konsekuensi terhadap kelanjutan perkara yang sedang diajukan. Akan tetapi, penjelasan bahwa pencabutan diajukan untuk menyempurnakan gugatan berasal dari pihak penggugat, sementara penilaian mengenai materi gugatan berasal dari pihak yang menghadapi gugatan. Kedua keterangan tersebut perlu ditempatkan sebagai posisi mereka masing-masing.

Sampai publikasi awal berita ini, belum ada kesimpulan atas substansi sengketa yang tercatat dalam laporan persidangan tersebut. Perkembangan yang diberitakan pada 24 Juni menunjukkan bahwa perhatian kemudian beralih kepada proses penetapan pencabutan dan kemungkinan perubahan langkah hukum berikutnya.

Hal tersebut juga berarti tanggal pengajuan pencabutan dan tanggal persidangan harus dipahami sebagai dua peristiwa administratif yang berbeda dalam kronologi penanganan perkara.

Catatan arsip: Berita ini ditulis ulang berdasarkan pemberitaan Tangerang Raya pada 24-06-2020. Sumber arsip.