SERANG | TR.CO.ID
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menahan mantan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten JW. Setelah menjalani pemeriksaan beberapa jam, JW dikirim ke Rutan Pandeglang bersama AS seorang honorer di Dindikbud Banten, Senin (27/9).
Informasi yang diterima, JW dan AS keluar dari kantor Kejati Banten pukul 18.08 WIB dengan mengenakan rompi merah tahanan Kejati Banten.
Menurut Kasi Penerangan Hukum Kejati Banten Ivan Siahaan Hebron, pada tahun 2018, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten melaksanakan kegiatan pembuatan studi kelayakan atau feasibility study (FS) untuk pengadaan lahan yang rencananya digunakan untuk pembangunan unit sekolah baru dan juga perluasan sekolah SMAN/SMKN, dengan pagu anggaran Rp800 juta.
Dalam pelaksananya kegiatan tersebut diduga tidak pernah dilakukan akan tetapi anggarannya dicairkan (fiktif). Adapun modus yang dilakukan oleh para tersangka yaitu pertama dengan cara pemecahan paket pekerjaan untuk menghindari pelelangan dan kedua dengan cara meminjam beberapa perusahaan 8 perusahaan konsultan sebagai pihak yang seolah-olah melaksanakan pekerjaan dengan cara membayar sewa sebesar Rp5 juta kepada pemilik perusahaan.
“Oleh para tersangka membuat kontrak antara perusahaan-perusahaan dimaksud dengan PPK pekerjaan tersebut. Pekerjaan studi kelayakan dimaksud tidak pernah benar-benar dikerjakan oleh perusahaan yang ditunjuk, akan tetapi langsung dikerjakan sendiri oleh tersangka AS (honorer) dan melaporkannya kepada tersangka JW selaku PPK.Setelah itu dilakukan pembayaran atas pekerjaan Jasa Konsultansi Studi Kelayakan tersebut,” kata Ivan.
Ivan mengatakan, kerugian negara yang timbul dari tindak pidana korupsi tersebut sesuai dengan hitungan penyidik adalah total loss/sebesar anggaran yang dicairkan yaitu Rp.697.075.972.
"Kajati Banten memberikan atensi lebih dalam pengusutan perkara ini berhubung output kegiatan FS ini sangat menentukan dalam pengambilan keputusan untuk memilih lahan yang benar-benar feasible, sehingga diharapkan pengadaan lahan ke depannya tidak bermasalah baik secara hukum maupun sosial sehingga tidak terulang kembali pengadaan tanah/lahan yang bermasalah seperti contohnya pengadaan Lahan SMKN 7 di Tangerang Selatan," papar Ivan.
Seperti diketahui, perkara ini sebelumnya mencuat setelah laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perkumpulan Maha Bidik Indonesia, yang diterima Kejati Banten pada bulan Agustus 2019 silam.
Kepada awak media, JW mengatakan dirinya sengaja dikorbankan dalam kasus tersebut. “Apa yang saya lakukan demi Banten. Saya ikhlas dengan apa yang terjadi,” kata JW sebelum memasuki kendaraan tahanan.
Disingung soal dugaan FS fiktif, JW membantah keras pertanyaan awak media. “Bullshit itu!” tegas JW.(man/wil/bn/hel)
Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2021
Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.
Mafia Tanah Ditangkap Polda Banten (30-09-2021)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 30-09-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
BANTEN | TR.CO.ID
Satgas Mafia Tanah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten menetapkan RMT (63), sebagai tersangka dalam kasus dugaan praktik mafia tanah di Jalan Sewor, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok, Kota Serang. Tersangka menjual tanah milik Neneng selaku pemilik PT Berkah Maha Perkasa (BMP) kepada Jayeng Rana.
Informasi yang diterima, dari Jayeng Rana tanah itu dijual kepada Tubagus Chaeri Wardana (TCW) dan dibuat sertifikat atas nama Airin Rachmi Diany. Pihak pemilik melalui kuasa hukumnya Kustauhid kemudian melaporkan peristiwa itu kepada Satgas Mafia Tanah Polda Banten pada 25 Agustus 2021 lalu.
Sebelumnya, Polda Banten menerima laporan dari masyarakat, salah satunya laporan dari kuasa hukum korban. Setelah menerima laporan tersebut, Satgas Mafia Tanah Polda Banten menyelidiki dokumen-dokumen otentik pemilik lahan dan memanggil saksi-saksi yang mengetahui kepemilikan lahan tersebut.
“Tersangka (RMT) ini sudah menjalankan aksinya sejak 2007 silam. Modusnya dengan memalsukan nama pemilik tanah. Tersangka memberikan keteragnan palsu dalam akta otentik ada juga modus mengaku sebagai pemilik lahan, kita sudah periksa saksi-saksi mengaku sebagai pemilik lahan. Bahkan ada yang tidak merasa menjual tapi ada tanda tangan bahkan cap jempol orang lain,” ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Banten Kombes Pol Ade Rahmat, Rabu (29/9).
Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.


