KOTA TANGERANG | TR.CO.ID
Seorang pria berinisial B (41) Warna Negara Asing (WNA) asal Negara Kongo akhirnya berhasil dibekuk Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota, pada Selasa (26/10/21) sore di Pulau Bali.
Pelaku B ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Tangerang Kota, lantaran diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyetubuhi anak dibawah umur.
Kejadian tersebut terungkap setelah istri tersangka inisial ( I) berupaya menemui ibu korban LL (38). Saat bertemu, LL tersentak kaget karena I menceritakan perbuatan bejat yang dilakukan suaminya itu, selanjutnya LL selaku ibu korban melaporkan peristiwa itu kepada suaminya (NS) yang berprofesi sebagai wartawan.
Tak terima mendapat perlakuan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, kemudian NS (44) selaku ayah korban melaporkan kejadian itu ke pihak yang berwajib pada bulan Juli lalu dan Laporanya langsung diproses Unit PPA Polres Metro Tangerang Kota.
Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol. Deonijiu De Fatima didampingi Kasatreskrim Kompol Bonar RP Pakpahan dan Kasubaghumas Kompol Abdul Rachim saat audensi dengan puluhan wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Tangerang (Forwat) yang dipimpin Ketua Andi Lala menjelaskan kalau pelaku telah berhasil ditangkap di Bali. Penangkapan itu kata Kapolres telah melalui mekanisme dan tahapan penyelidikan dan penyidikan.
"Ya, jadi kami sudah menangkap pelaku di Bali, pelaku juga sudah kita tetapkan sebagai tersangka," ujar Kapolres.
Pada kesempatan tersebut Kapolres juga mengajak awak media yang hadir untuk bersinergi menjaga kondusifitas Kota Tangerang dan pihaknya mengaku siap dikritik demi perbaikan pelayanan, karena kata dia, hal tersebut sudah menjadi atensi Kapolri.
"Silahkan rekan-rekan jika ada kritikan kami tidak alergi sejauh kritikan itu sifatnya membangun demi kemajuan Polri," pintanya.
Sementara Ketua Forwat Andi Lala yang mewakili orang tua korban dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kapolres Metro Tangerang Kota dan Jajarannya yang telah berhasil menangkap pelaku dugaan pencabulan anak di bawah umur dan menyatakan bahwa sebagai lembaga wartawan, Forwat telah lama menjadi Mitra Polres Metro Tangerang Kota.
"Terimakasih kepada Bapak Kapolres dan Jajaran yang akhirnya menangkap dan menetapkan B WNA asal Kongo sebagai tersangka, yang telah melakukan perbuatan pencabulan anak di bawah umur yang mana korbannya adalah anak dari keluarga besar Forwat," ujar Lala sapaan akrabnya.
"Kami berharap pelaku dihukum sesuai hukum yang berlaku di negara kita Indonesia," tutupnya. (fj/dam)
Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2021
Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.
Ada Desakan Copot Kepala Kanwilkumham Banten (14-12-2021)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 14-12-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
TANGERANG | TR.CO.ID
Kaburnya Narapidana (Napi) kasus narkotika berinisial A di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 Tangerang berbuntut panjang. Desakan agar Kalapas Klas 1 Tangerang dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Banten dicopot dari jabatan nya.
"LBH Keadilan meminta Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mencopot Jabatan Plt Kalapas Kelas 1 Tangerang dan Kepala Kanwil Kumham Banten, Agus Toyib," tukas Ketua Pengurus LBH Keadilan, Abdul Hamim Jauzie saat dihubungi media, Minggu malam (12/12).
Hal ini, kata Hamim, tidak berlebihan mengingat belum lama peristiwa terkait tata kelola pemasyarakatan juga terjadi di lapas yang sama.
"Sekali lagi, copot mereka sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan," pinta Hamim keras.
Selain itu, Hamim pun mendesak agar menkumham mengaudit tata kelola pemasyarakatan di Lapas Klas 1 Tangerang dan Kanwil Kumham Banten serta lapas lainnya di Indonesia.
"LBH Keadilan menyayangkan peristiwa kaburnya napi tersebut. Kami meminta menteri hukum dan HAM melakukan audit tata kelola pemasyarakatan. Sistem pengamanan lapas-Lapas di Indonesia harus dievaluasi
Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.


