CIPUTAT | TR.CO.ID
Timbulnya dualisme hingga menimbulkan potensi perpecahan di internal pengurus organisasi kepemudaan (OKP) Pemuda Panca Marga, membuat pengurus pusat menerbitkan surat keputusan pemecatan terhadap oknum anggota yang di nilai menimbulkan kegaduhan dalam kepengurusan.
Alhasil, markas besar OKP PPM mengeluarkan surat keputusan bernomor Skep-35.B/PP.PPM/IX/2021 tentang pemecatan tidak hormat.
Hal tersebut di ungkapkan oleh Eddy Rusly, ketua bidang hubungan antar lembaga dan hubungan masyarakat (Humas) PPM Pusat. Ia mengatakan, terbitnya surat pemecatan merupakan langkah PPM untuk menyelamatkan nama besar organisasi.
"Surat pemecatan ini menjadi bukti langkah konkrit kami membenahi organisasi. Selama ini kami diam untuk memantau siapa saja oknum yang membuat gaduh," ucapnya
Ia juga menyebutkan, atas kegaduhan dan timbulnya dualisme kepengurusan PPM tingkat pusat dengan menonaktifkan secara sepihak dan di ekspose di media online beberapa waktu lalu.
"Mereka terlalu berani. Tindakan dan mengklaim hingga berujung penonaktifkan ketua umum sah yakni Samsudin Siregar dengan membuat rapat pleno abal-abal di sebuah resto Sulawesi Selatan bahkan acara tersebut berani di publikasikan di media. Padahal, mereka ini bukan pengurus," tambahnya. (14/12/2021)
Selain itu, tambah Eddy, oknum yang mengatasnamakan pengurus PPM tersebut berani membuat tindakan provokatif dan ujaran kebencian terhadap ketua umumnya.
"Mereka membuat informasi hoax dengan menyebarkan melalui WhatsApp bahwa ketua umum PPM bukan lagi pak Samsudin. Dan kami nilai perbuatan mereka (oknum) sudah kelewat batas," terang Eddy
Oleh karena itu, melalui surat keputusan tentang pemecatan secara tidak hormat terhadap oknum yang diduga kuat merupakan dalang atau otak dari rusaknya organisasi PPM. Yakni AK, SA, YK, SI, SW, CH, SS, AS, dan AK.
"Kami sudah membuat surat tembusan pemecatan ini kepada para pihak. Diantaranya ketua dewan Pembina yakni Panglima TNI, ketua umum LVRI, bapak Kapolri, Pangdam, ketua DPD LVRI, Gubernur, Ketua muda, dan para ketua PC PPM se DKI Jakarta agar dapat di perhatikan. Supaya, oknum yang sudah di pecat tersebut tak di anggap lagi menjadi bagian pengurus ataupun anggota," tandasnya (man/wan)
Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2021
Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.
PP PPM Solid Dipimpin Samsudin Siregar (12-12-2021)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 12-12-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
CIPUTAT | TR.CO.ID
Berkembang Informasi Ketegangan dijajaran pengurus Pimpinan Pusat Pemuda Panca Marga (PP PPM) hal itu, dipicu Pasca penyegaran kepengurusan.
Saat benbincang dengan salah satu pengurus PP PPM mengakui, lagi sedang Proses hukum di tingkat pengadilan tinggi yang putusannya sama dengan di pengadilan negeri jakarta timur, pemenang Pihak yang digugat yaitu Samsudin Siregar SH, memiliki SK Kemenkumham," ungkap Ketua bidang hubungan antar lembaga dan humas OKP PPM di Ciputat Sabtu (10/12/2021)
Ketua bidang hubungan antar lembaga dan humas OKP PPM Pusat. Eddy Rusly juga mencurigai, dualisme saja sudah bikin kisruh apalagi ada oknum" yang tidak bertanggung jawab ingin buat PP PPM, Pimpinan Pusat Pemuda Panca Marga pecah menjadi tiga (3) bagian.
"Yang perlu di garis bawahi adalah adanya dualisme kepungurusan di OKP PPM yang seharusnya sudah dapat berdiri sendiri namun adanya oknum yang membuat kisruh dengan di kaitkan dengan organisasi veteran yang menjadi bapak ideologis kita. Ini malah mau muncul lagi kepengurusan abal-abal," ungkap mantan Ketua Petsatuan Wartawan Indonesi PWI, Tangerang Selatan (Tangsel) itu kepada awak media ini.
Menurut Eddy, kepengurusan yang jelas adalah kepengurusan yang di pimpin oleh Samsudin Siregar SH selaku ketua umum PPM pusat.
"Berdasarkan putusan pengadilan negeri Jaktim dan pengadilan tinggi DKI yang memutuskan dab menimbang bahwa musyawarah nasional PPM ke-10 yang di selengggarakan pada Desember 2020 lalu adalah sah. Maka, kepengurusan kubu Samsudin Siregar adalah sah," bebernya
Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.


