KOTA TANGERANG | TR.CO.ID
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Perda Kedudukan protokoler DPRD tersebut disetujui dan disahkan di Ruang Paripurna DPRD Kota Tangerang, ditandatangani oleh pimpinan DPRD dan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah, Senin (27/6/22).
Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo menyampaikan rapat paripurna tersebut turut dihadiri sebanyak 38 orang anggota.
“Berarti jumlah anggota yang hadir berjumlah 38 orang,” ujar Gatot saat memimpin rapat.
Sementara itu, Ketua Pansus 1 DPRD Kota Tangerang, Junadi berharap Peraturan Daerah setelah ditetapkan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, baik pimpinan DPRD maupun Anggota DPRD.
“Mudah-mudahan Perda ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya,” tukasnya. (fj/dam)
Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2022
Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.
Bupati Sampaikan Penjelasan Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD 2021 (07-06-2022)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 07-06-2022. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
TANGERANG | TR.CO.ID
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menyampaikan penjelasan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021 pada acara rapat paripurna DPRD di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tangerang, Senin (6/6/22).
Dalam penjelasannya Bupati Tangerang menyampaikan pihaknya menyadari dalam penyajian Laporan Keuangan 2021 masih diperlukan penyempurnaan dan perbaikan.
"Permasalahan tersebut telah menjadi perhatian utama kami untuk dilakukan pembenahan dan perbaikan secara sungguh-sungguh agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang," ungkap Bupati Zaki.
Bupati beserta jajaran Eksekutif Pemerintah Kabupaten Tangerang berharap DPRD Kab. Tangerang dapat memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini, sehingga dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dalam waktu yang tidak terlalu lama.
"Saya juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Eksekutif Pemerintah Kabupaten Tangerang atas kinerja dan kerjasamanya dalam penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga kembali berhasil memperoleh opini WTP 14 kali berturut-turut dari BPK RI," terangnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Tangerang H. Kholid Ismail mengapresiasi atas prestasi dan raihan yang begitu sangat luar biasa yaitu Pemerintah Kabupaten Tangerang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI Provinsi Banten 14 kali secara berturut-turut.
"Hal tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan APBD tahun 2021 dinilai sangat baik oleh BPK RI Provinsi Banten meskipun ada beberapa catatan-catatan yang harus dilakukan perbaikan dan pembenahan," kata Kholid.
Kholid meminta kepada Bupati dan seluruh jajarannya untuk segera melakukan perbaikan dan pembenahan serta mengoptimalkannya di tahun 2022 ini. (fj/dam)
Dewan Minta Pol PP Maksimal Tegakan Perda (20-05-2022)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 20-05-2022. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
KOTA TANGERANG | TR.CO.ID
Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) diminta maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum pada Peraturan Daerah (Perda).
Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang, Anggiat Shitohang. Ia menilai kinerja Satpol PP Kota Tangerang belum maksimal dalam menjalankan fungsinya.
"Saya berharap dia (Wawan Fauzi) sebagai Kasat Pol PP Kota Tangerang yang baru, bahwa dia bisa menegakan peratuaran-peraturan daerah (Perda) yang ada," ujar Anggiat kepada Wartawan saat dimintai pendapatnya tentang sepak terjang Pol PP, Kamis (19/05).
Politisi partai NasDem ini melihat, Pol PP Kota Tangerang masih mempunyai keterbatasan akan sumber daya PPNS. Sehingga berdampak pada penegakan di lapangan.
Oleh karena itu, Anggiat berharap kepada Satpol PP untuk mensekolahkan lagi para anak buahnya.
"Ini kendala yang mendasar, kekurangan PPNS. Saya berharap Kasat Pol PP yang baru ini dapat mensekolahkan lagi anak buahnya untuk menjadi PPNS," paparnya.
"Dia (Kasatpol PP) mengusulkan kepada Wali Kota," sambungnya.
Sekali lagi Anggiat menegaskan kekurangan PPNS ini sangat berdampak pada penegakan Perda di lapangan.
"Misalnya penindakan penjual miras, dan masih banyak penegakan Perda yang belum maksimal," terangnya.
Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.


