Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan penyesuaian besar terhadap rencana pendapatan dan belanja daerah tahun 2020. Gubernur Wahidin Halim menyampaikan nota pengantar rancangan perubahan APBD dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Banten pada Selasa, 28 Juli 2020, di kawasan Curug, Kota Serang.
Usulan perubahan disampaikan ketika pemerintah menghadapi pandemi COVID-19 dan perubahan kemampuan penerimaan daerah. Target pendapatan yang ditetapkan pada awal tahun tidak lagi sesuai dengan perkembangan ekonomi pada pertengahan 2020. Selain memengaruhi sumber penerimaan, keadaan tersebut menyebabkan pemerintah meninjau kembali prioritas belanja serta penggunaan pembiayaan.
Wahidin menjelaskan bahwa pedoman pengelolaan keuangan daerah memberi ruang untuk melakukan perubahan APBD dalam sejumlah keadaan. Perubahan dapat dilakukan apabila perkembangan pendapatan dan pembiayaan berbeda dari asumsi sebelumnya, terdapat kebutuhan pemindahan anggaran antarkegiatan, atau pemerintah harus menghadapi keadaan darurat. Gubernur menggunakan ketentuan tersebut sebagai dasar penjelasan mengenai perubahan yang diajukan.
Target pendapatan turun
Menurut pemaparan gubernur, target pendapatan daerah Banten sebelum perubahan sebesar Rp12,61 triliun. Rancangan baru menempatkan target tersebut pada sekitar Rp10,45 triliun. Dengan pembulatan angka sebagaimana dipaparkan dalam rapat, penurunan yang disebutkan mencapai Rp2,15 triliun atau sekitar 17,1 persen.
Penyesuaian paling besar terjadi pada pendapatan asli daerah (PAD). Target semula sebesar Rp8,15 triliun direncanakan menjadi Rp6,10 triliun. Perubahan ini setara dengan pengurangan sekitar Rp2,05 triliun atau 25,15 persen. Penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor disebut menjadi bagian terbesar dari penurunan tersebut.
Target pendapatan dari kedua jenis pajak kendaraan sebelumnya mencapai Rp7,75 triliun. Dalam rancangan perubahan, angkanya menjadi Rp5,78 triliun. Nilai penyesuaian sekitar Rp1,97 triliun itu mencerminkan besarnya peranan penerimaan kendaraan bermotor dalam perhitungan PAD Banten saat itu.
Dana perimbangan juga mengalami perubahan. Gubernur menyebut target yang sebelumnya sekitar Rp4,40 triliun turun menjadi Rp4,30 triliun. Sementara target lain-lain pendapatan daerah yang sah berkurang dari Rp50,50 miliar menjadi Rp46,14 miliar. Kelompok penerimaan terakhir mencakup pendapatan hibah dan dana insentif daerah.
Penyesuaian belanja dan pembiayaan
Rencana belanja daerah ikut berubah karena berkurangnya target pendapatan serta pergeseran prioritas kegiatan. Dari pagu semula Rp13,21 triliun, pemerintah mengusulkan belanja menjadi Rp9,85 triliun. Pengurangan Rp3,36 triliun tersebut setara dengan sekitar 25,45 persen.
Dalam kelompok belanja tidak langsung, rencana anggaran berubah dari Rp8,22 triliun menjadi Rp7,16 triliun. Belanja langsung sebelumnya sebesar Rp4,98 triliun turun menjadi Rp2,69 triliun. Perbedaan persentase penurunan tersebut memperlihatkan bahwa pemindahan anggaran tidak dilakukan dengan besaran seragam pada setiap kelompok belanja.
Wahidin menghubungkan perubahan anggaran dengan kebutuhan penanganan pandemi, pemulihan kegiatan ekonomi, serta perlindungan sosial bagi masyarakat. Rancangan itu juga mencakup pembahasan penyertaan modal kepada PT Banten Global Development dalam rangka penyehatan Bank Banten serta penyesuaian pembiayaan berkaitan dengan badan usaha milik daerah bidang agribisnis.
Pembiayaan daerah yang semula dialokasikan Rp50 miliar direncanakan bertambah sekitar Rp1,51 triliun hingga mencapai Rp1,56 triliun. Perubahan pembiayaan perlu dibaca bersama rencana pendapatan dan belanja karena ketiga komponen itu menjadi bagian dari struktur APBD.
Pembahasan bersama DPRD Banten
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Banten Barhum HS dan diikuti 45 anggota dewan. Sekretaris Daerah Al Muktabar, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, kepala perangkat daerah, organisasi masyarakat dan tamu lain turut menghadiri agenda tersebut.
Angka yang disampaikan pada 28 Juli merupakan bagian dari usulan rancangan perubahan APBD dalam tahap pembahasan. Karena itu, angka tersebut menunjukkan kebijakan anggaran yang sedang direncanakan pada waktu itu. Realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah pada akhir tahun merupakan informasi tersendiri yang perlu dibandingkan dengan anggaran setelah proses penetapan.
Catatan arsip: Berita ini ditulis ulang berdasarkan pemberitaan Tangerang Raya pada 28-07-2020. Sumber arsip.


