Hak Angket Kecurangan Pemilu Dinilai tak Tepat

Jumat, 23 Februari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA | TR.CO.ID

Adanya wacana penggunaan hak angket di DPR untuk merespons dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 adalah dinilai sesuatu yang tidak tepat.

Anggota DPR Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai, dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 itu semestinya dibawa ke ranah hukum, bukan ke ranah politik. Dia mengatakan hal angket tersebut memiliki sifat yang politis.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kalau ada pelanggaran atau sesuatu yang dirasa tidak sesuai ketentuan terkait pemilu, ada ranah yang diberikan undang-undang kepada siapa pun yang dirugikan, untuk memperkarakan melalui jalur Bawaslu atau Gakumdu maupun DKPP,” kata Guspardi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan dugaan kecurangan itu bisa dilaporkan ke penyelenggara pemilu, seperti Bawaslu atau Gakumdu karena merupakan persoalan hukum. Seandainya penyelesaian di Bawaslu dirasa kurang memuaskan, menurutnya undang-undang juga menjamin kontestan untuk memperkarakan ke Mahkamah Konstitusi atau MK.

Baca Juga:  KPU Fasilitasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas

“Ranahnya di situ. Jadi artinya yang angket ini, kok, ujug-ujug hak angket, ada apa,” katanya.

Menurutnya, perlu dipahami bahwa DPR itu diisi oleh fraksi dari berbagai partai politik. Sementara itu untuk melakukan hak angket, menurutnya harus didukung oleh lebih 50 persen anggota DPR.

“Pertanyaannya bagaimana peta politik yang ada di DPR yang akan mendukung,” kata dia.

Selain itu, menurutnya, KPU sebagai penyelenggara belum mengumumkan hasil pemilu secara resmi karena proses rekapitulasi suara masih berlangsung. Sehingga menurutnya langkah paling tepat untuk merespons dugaan kecurangan itu adalah melaporkannya kepada Bawaslu RI atau ke MK, bukan dibawa ke ranah politis.

Baca Juga:  Do'a Bersama dan Deklarasi Pemilu Damai 2024

Presiden RI Joko Widodo menyebutkan usul dari salah satu calon presiden agar DPR menggunakan hak angket dalam menyelidiki penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan sebuah hak demokrasi. Dia mengaku tidak mempermasalahkan usulan penggunaan hak angket tersebut.

“Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan kepada media usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (20/2).

Dalam keterangan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusung-nya menggulirkan hak angket terhadap dugaan kecurangan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR.(JR)

Berita Terkait

FKPS Dukung Airin di Pilgub dan Fitron Pilbup Pandeglang
Kantor ATR/BPN Tangerang Tebar Kebaikan di Idul Adha
Andika Dipastikan Diusung PDIP
DPRD Tetapkan 5 Raperda Kota Tangerang Jadi Perda
Pengelola Kesehatan Alternatif Curhat ke Bakal Calon Walikota Tangerang, Helmy Halim
Bakal Calon Walikota Helmy Halim Gelar Silaturahmi dan Deklarasi
JMSI Kota Tangerang Sembelih Hewan Kurban Dan Bagikan Daging ke Warga
Pendaftaran Petugas Pantarlih Pilkada 2024 Dibuka
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 10:13 WIB

Kantor ATR/BPN Tangerang Tebar Kebaikan di Idul Adha

Kamis, 20 Juni 2024 - 10:10 WIB

Andika Dipastikan Diusung PDIP

Kamis, 20 Juni 2024 - 10:08 WIB

DPRD Tetapkan 5 Raperda Kota Tangerang Jadi Perda

Kamis, 20 Juni 2024 - 09:56 WIB

Pengelola Kesehatan Alternatif Curhat ke Bakal Calon Walikota Tangerang, Helmy Halim

Rabu, 19 Juni 2024 - 09:52 WIB

Bakal Calon Walikota Helmy Halim Gelar Silaturahmi dan Deklarasi

Selasa, 18 Juni 2024 - 20:27 WIB

JMSI Kota Tangerang Sembelih Hewan Kurban Dan Bagikan Daging ke Warga

Jumat, 14 Juni 2024 - 10:41 WIB

Pendaftaran Petugas Pantarlih Pilkada 2024 Dibuka

Jumat, 14 Juni 2024 - 10:40 WIB

Peluncuran Maskot dan Jingle Pilkada 2024 Dihadiri Pj Bupati

Berita Terbaru

Selebritis

Nikita Willy Hamil Anak Kedua

Kamis, 20 Jun 2024 - 11:06 WIB

BANTEN

Masyarakat Puas dengan Kinerja Polda Banten

Kamis, 20 Jun 2024 - 11:02 WIB

Daerah

Perda Kawasan Tanpa Rokok Diberlakukan Bulan Juli

Kamis, 20 Jun 2024 - 10:56 WIB