TANGERANG | TR.CO.ID
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tangerang Raya kembali turun ke jalan menyuarakan kritik terhadap kinerja Pemerintah Kota Tangerang di Puspemkot Tangerang Senin (17/11/2025).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas berbagai kejanggalan tata kelola anggaran daerah, terutama yang berkaitan dengan kinerja PT Tangerang Nusantara Global (PT TNG) dan rendahnya serapan anggaran Pemkot.
Ketua HMI Cabang Tangerang Raya, Azzi Mustazad, menilai Kota Tangerang sedang menghadapi persoalan serius yang tidak bisa lagi disikapi dengan diam.
Ia menyebut, besarnya dana yang digelontorkan pemerintah daerah kepada PT TNG tidak berbanding lurus dengan capaian dan kontribusi perusahaan sebagai BUMD.
“Kami turun ke jalan karena ada persoalan yang tidak boleh dibiarkan. PT TNG dapat dana, penyertaan modalnya besar, tapi hasilnya ke mana? Kinerjanya masih jauh dari harapan,” ujar Azzi dalam orasinya.
PT TNG yang didirikan berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2016 dengan modal dasar Rp20 miliar, telah beberapa kali mendapatkan tambahan modal hingga puluhan miliar rupiah.
Namun pada tahun-tahun awal operasionalnya, PT TNG justru mengalami kerugian miliaran rupiah. Meski dalam dua tahun terakhir mulai membukukan laba Rp1,3 miliar pada 2023 dan Rp2,7 miliar pada 2024 HMI menilai capaian itu tidak sebanding dengan besarnya modal daerah yang telah dikucurkan.
Selain soal BUMD, HMI juga menyoroti rendahnya serapan anggaran Pemkot Tangerang yang hingga triwulan ketiga baru mencapai sekitar 56 persen. Kondisi itu dinilai sebagai tanda lemahnya perencanaan, koordinasi, dan pengelolaan anggaran oleh OPD.
“Anggaran yang tidak terserap berarti program tidak berjalan. Layanan publik mandek. Hak masyarakat diabaikan. Ini bukan soal teknis, ini soal gagalnya tata kelola,” tegas Azzi.
HMI menilai kondisi tersebut bertentangan dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menuntut pemerintah daerah mengelola keuangan secara efektif, efisien, dan transparan.
Dalam aksinya, HMI menyampaikan tiga tuntutan utama: audit menyeluruh terhadap PT TNG, evaluasi terhadap OPD dengan serapan anggaran rendah, serta pembenahan total tata kelola keuangan daerah. Mereka juga mendorong pemerintah membuka ruang partisipasi publik dengan melibatkan mahasiswa dan akademisi dalam pengawasan.
Aksi turun ke jalan itu menjadi penegasan bahwa HMI menolak tinggal diam melihat persoalan yang menurut mereka semakin menganga.
“Kami tidak butuh janji, kami butuh kerja nyata,” tutup Azzi. (cng/hmi)
