JMSI Tolak RUU Penyiaran yang Bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pers

Rabu, 15 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 JAKARTA | TR.CO.ID
JMSI. Organisasi perusahaan pers Jaringan Media Siber  Indonesia (JMSI) menolak draf RUU Penyiaran yang tengah digodok DPR RI. JMSI menilai, draf RUU Penyiaran itu berisi pasal-pasal yang mencederai kebebasan pers dan membahayakan demokrasi.

JMSI mengingatkan, kemerdekaan pers dan hak masyarakat akan informasi dijamin oleh UUD 1945.

Salah satu pasal di dalam draf revisi UU Penyiaran yang menjadi sorotan publik khusunya masyarakat pers adalah Pasal 50B ayat (2) huruf c yang melarang penayangan eksklusif karya jurnalistik investigatif.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketua Umum JMSI Teguh Santosa mengatakan, bunyi Pasal 50B ayat (2) huruf c itu bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28F yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pasal 50B ayat 2 huruf c itu juga bertentangan dengan UU 40/1999 tentang Pers khususnya Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran.

Baca Juga:  Pj Gubernur Agus Fatoni Diberi Gelar Adat "Suttan Mangku Keresidenan"

“Selama karya tersebut memegang teguh kode etik jurnalistik, berdasarkan fakta dan data yang benar, dibuat secara profesional dan semata-mata untuk kepentingan publik maka tidak boleh ada yang melarang karya jurnalistik investigasi disiarkan oleh lembaga penyiaran televisi dan radio serta media digital mereka,” ujarnya.

Secara subtansi, sambung Teguh, aturan yang melarang penayangan eksklusif karya jurnalistik investigasi oleh lembaga penyiaran dapat diartikan sebagai upaya intervensi dan pembungkaman kemerdekaan pers di tanah air.

Teguh juga menggarisbawahi, masyarakat khawatir RUU Penyiaran itu menjadi alat kekuasan serta politik oleh pihak tertentu untuk mengkebiri praktik jurnalistik yang profesional dan berkualitas.

Selain itu, huruf k di dalam Pasal 50B ayat (2) RUU Penyiaran melarang penayangan “isi siaran” dan “konten siaran” yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik.

Menurut Teguh, bagian ini sangat multi tafsir dan berpotensi menjadi “pasal karet”. Dia mengingatkan, penilaian terhadap “berita bohong” adalah domain dan kewenangan Dewan Pers seperti diatur dalam UU Pers yang disemangati UUD 1945.

JMSI juga menilai Pasal 8A huruf q dan Pasal 42 ayat (2) dalam RUU Penyiaran yang menyebutkan penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik lembaga Penyiaran dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak pantas.

Baca Juga:  Riyanto, Ketua PPP : Helmy Halim Energik

Menurut hemat Teguh, bagian ini harus dikaji ulang dengan sungguh-sungguh karena bersinggungan dengan amanat UU Pers yang memberikan kewenangan kepada Dewan Pers untuk menyelesaikan sengketa karta jurnalistik.

Mantan anggota Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ini mengingatkan DPR RI bahwa baik UUD 1945 maupun UU Pers memberikan mandat kepada masyarakat pers nasional untuk mengatur kehidupan pers yang sehat, profesional dan berkualitas melalui mekanisme self regulation.

Oleh karena itu setiap sengketa yang berkaitan dengan karya jurnalistik baik yang ditayangkan media cetak, media siber, maupun lembaga penyiaran, hanya bisa diselesaikan di Dewan Pers.

“Ini untuk memastikan bahwa kerja jurnalistik yang profesional, berkualitas, dan bertanggungjawab dapat berlangsung independen tanpa intervensi dari pihak manapun,” ujarnya.

Mantan Wakil Presiden Confederation of ASEAN Journalists (CAJ) ini mendesak DPR RI untuk mengkaji kembali RUU Penyiaran dan menyeleraskannya dengan UUD 1945 dan UU 40/1999 tentang Pers.(rls/Fj)

Berita Terkait

Pendaftaran Petugas Pantarlih Pilkada 2024 Dibuka
Peluncuran Maskot dan Jingle Pilkada 2024 Dihadiri Pj Bupati
TPS Pilkada Berkurang 50 Persen Dibanding Pemilu 2024
Subardi: Ormas Agama dapat IUP, Apa Urgensinya?
8 Partai KNPB Kota Tangerang Silaturrahmi ke Sachrudin
Aktivis 7 Kecamatan “Ngadu” ke Bacalon Walikota Tangerang, Helmy Halim
Maskota Dinilai Layak Jadi Wabup Tangerang
Pembangunan SMPN Negri Disetiap Kecamatan Jadi Prioritas Visi Misi Helmy Halim
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 14 Juni 2024 - 10:41 WIB

Pendaftaran Petugas Pantarlih Pilkada 2024 Dibuka

Jumat, 14 Juni 2024 - 10:40 WIB

Peluncuran Maskot dan Jingle Pilkada 2024 Dihadiri Pj Bupati

Rabu, 12 Juni 2024 - 13:40 WIB

TPS Pilkada Berkurang 50 Persen Dibanding Pemilu 2024

Rabu, 12 Juni 2024 - 13:38 WIB

Subardi: Ormas Agama dapat IUP, Apa Urgensinya?

Rabu, 12 Juni 2024 - 13:33 WIB

8 Partai KNPB Kota Tangerang Silaturrahmi ke Sachrudin

Rabu, 12 Juni 2024 - 13:31 WIB

Aktivis 7 Kecamatan “Ngadu” ke Bacalon Walikota Tangerang, Helmy Halim

Rabu, 12 Juni 2024 - 13:25 WIB

Maskota Dinilai Layak Jadi Wabup Tangerang

Selasa, 11 Juni 2024 - 12:05 WIB

Pembangunan SMPN Negri Disetiap Kecamatan Jadi Prioritas Visi Misi Helmy Halim

Berita Terbaru

Selebritis

Amanda Manopo: Atas sampai Bawah Hasil Perawatan

Jumat, 14 Jun 2024 - 11:05 WIB

Hukum & Kriminal

16 Remaja Bersajam Live Instagram Hendak Tawuran

Jumat, 14 Jun 2024 - 11:00 WIB