Pelanggar PSBB di Lebak Capai Ribuan

Pelanggar PSBB di Lebak Capai Ribuan
Petugas Gabungan Melakukan Razia Dimasa Pandemi Covid 19 / ISTIMEWA

LEBAK | TRM

Sejak diberlakukannya Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di Kabupaten Lebak, dari tahap I hingga tahap II, Selasa, 10 November 2020 jumlah pelanggar PSBB mencapai ribuan pelanggar. Total yang terhitung hingga saat ini, pelanggar perorangan sebanyak 1886, dan pelaku usaha yang melanggar sebanyak 276 pelanggar.

Kepala Bidang Tibum dan Gakda Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Lebak, Asep Didi Hardiansyah mengatakan, jumlah pelanggar PSBB hingga saat ini tahap II, baik pelanggar perorangan maupun pelaku usaha semakin meningkat. Hal itu, kata ia, karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berdisiplin dan mentaati Protokol Kesehatan (Prokes) dimasa pandemi Covid -19.

"Minggu kemarin sudah menurun, per satu atau dua hari terdapat 50 sampai 60. Namun kini meningkat hingga 70 pelanggar. Dan Kebanyakan pelanggar itu adalah perorangan. Sedangkan untuk pelaku usaha mencapai ratusan pelanggar," kata Asep Didi Hardiansyah. Kepada Tangerang Raya, Selasa, (10/11/20).

Sedangkan, sambung Asep,  untuk pelanggar yang diberikan sanksi administrasi dan pelanggar itu belum membayar, pihaknya akan menahan Kartu Tanda Penduduk (KTP)nya, dan untuk jumlah KTP yang ditahan hingga hari ini sebanyak 150 KTP.

"Untuk pengambilan KTP, pelanggar bisa datang kekantor, kita melayani dari hari Senin sampai hari Jum'at, dan pelanggar harus membawa bukti pembayaran ke Kas Daerah. Karena kita tidak menerima pembayaran uang kes," terangnya.

Asep menjelaskan, sebelum pihaknya memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggar. Sesuai dengan ketentuan, pelanggar diberikan sanksi sosial. Seperti membersihkan lingkungan dan membuat pernyataan untuk tidak melanggar lagi.

"Iya, sebelum diberikan sanksi administrasi, kita beri sanksi sosial terlebih dahulu. Jika pelanggar masih saja tidak mematuhi baru kita berikan sanksi administrasi atau penahanan KTP," tegasnya.

Lanjut Asep menerangkan, untuk total keseluruhan pelanggar yang di denda administrasi terhitung, untuk pelaku usaha sebanyak 226 Pelanggar, dan untuk Perorangan 22 pelanggar. Pelaku Usaha Rp 10.150.000 dan Perorangan Rp 720, total Rp 10.870.000.

"Jumlah yang sudah lunas Rp 10.870.000 dan yang belum lunas Rp 13.850.000. Jadi total jumlah Denda administrasi PSBB tahap I hingga tahap II sebesar Rp 24.720.000," imbuhnya.

Pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar dapat mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes) yang telah ditetapkan pemerintah. Hal itu, tidak lain sebagai upaya untuk memutua mata rantai Covid -19 di wilayah Lebak.

"Kami berharap, masyarakat sadar pentingnya menjaga protokol kesehatan. PSBB ini tentunya tidak lain, bentuk upaya pemerintah untuk memutus mata rantai virus tersebut. Bukan hanya perorangan, namun semua pelaku usaha juga harus mematuhinya. Karena itu hanya untuk kebaikan bersama," paparnya.

"Kami juga berharap, semoga kedepan bukan pembatasan kegitan yang kita dorong, tapi kepatuhan terhadap kesehatan yang kita dorong. Namun itu juga kalau kondisi pandemi ini sudah menurun. Kalau masih meningkat terus ya mau gimana lagi. Yang pasti ini semua untuk kebaikan bersama," demikian. (jit/fik/zal/dam)