• Oktober 20, 2020
  • tangerangraya1
  • 0

Gubernur Wahidin Halim menerima piagam Kementerian Keuangan terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Pemprov Banten tahun 2019. Penghargaan itu diserahkan melalui kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Opini atas laporan tersebut berasal dari pemeriksaan BPK. Piagam yang diterima pada Oktober 2020 menandai apresiasi kementerian atas hasil pemeriksaan itu.

Kilas balik liputan 2020: Pemerintahan dan layanan publik dan konteks daerah

Bagian berikut ditambahkan dalam pemulihan arsip sebagai konteks pembaca. Setiap catatan merujuk pada berita tersendiri dengan tanggal terbit masing-masing, termasuk perkembangan sebelum atau sesudah berita utama. Tautan menuju halaman arsip berita terkait di Tangerang Raya.

Laporan keuangan 2019 Kota Tangerang memperoleh opini WTP (24-06-2020)

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Kota Tangerang tahun anggaran 2019. Bagi pemerintah kota, ini kali ke-13 secara berurutan memperoleh opini tersebut.

Wali Kota Arief R. Wismansyah menerima hasil pemeriksaan. Laporan yang diperiksa mencakup pertanggungjawaban keuangan daerah pada tahun sebelum pandemi.

Gubernur meminta data sekolah negeri yang masih menumpang gedung (13-10-2020)

Wahidin Halim memanggil jajaran Dindikbud Banten setelah muncul informasi bahwa sejumlah SMA dan SMK negeri masih memakai bangunan sekolah lain. Ia meminta data yang cukup untuk menilai kebutuhan pembangunan.

Pada rapat Oktober 2020 itu, gubernur juga mengarahkan sekretaris daerah dan dinas terkait memperhatikan kebutuhan anggaran gedung sekolah.

Mahasiswa menyampaikan penolakan UU Cipta Kerja ke DPRD Banten (15-10-2020)

Puluhan mahasiswa dalam Aliansi Persatuan Banten Melawan mendatangi gedung DPRD provinsi untuk memprotes UU Cipta Kerja. Mereka juga menyoroti prioritas pemerintah saat pandemi.

Dalam tanggapan pada Oktober 2020, persoalan kewenangan daerah untuk menolak kebijakan nasional menjadi bagian pembicaraan dengan massa.

Wahidin melantik tujuh pejabat pimpinan pratama Banten (16-10-2020)

Gubernur Banten Wahidin Halim melantik tujuh pejabat eselon II pada 15 Oktober 2020. Acara berlangsung di rumah dinas gubernur, Sumurpecung, Kota Serang.

Dalam sambutannya, ia meminta para pejabat menjalankan tanggung jawab baru mereka dan memberikan masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan provinsi.

Sembilan RW di Kota Tangerang raih pengakuan Kampung Iklim (25-10-2020)

Sembilan rukun warga di Kota Tangerang memperoleh sertifikat kategori Utama dalam Program Kampung Iklim 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Wakil Wali Kota Sachrudin mengikuti acara penyerahan secara daring pada 23 Oktober.

Penilaian antara lain melihat langkah warga menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim dan mengurangi risikonya. Sachrudin meminta kampung penerima sertifikat melanjutkan kegiatan itu dan mendorong lingkungan lain ikut serta.

BKD Pandeglang mengingatkan ASN untuk menjaga netralitas (25-10-2020)

Kepala BKD Pandeglang Ali Fahmi Sumanta mengatakan instansinya telah menyosialisasikan netralitas kepada ASN menjelang pilkada. Aparatur diminta menghindari keterlibatan dalam kegiatan politik praktis.

Pada 23 Oktober 2020, ia menyebut sanksi kepegawaian yang dapat mengikuti pelanggaran, termasuk penundaan kenaikan pangkat atau gaji.

Presiden menandatangani UU Cipta Kerja pada 2 November 2020 (04-11-2020)

Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja pada 2 November 2020. Tanggal itu tercantum pada naskah yang diumumkan Sekretariat Negara dan menjadi rujukan pemberitaan waktu itu.

Penandatanganan mengikuti persetujuan dalam rapat paripurna DPR pada 5 Oktober. Kedua tanggal tersebut menandai tahap yang berbeda dalam pembentukan undang-undang tahun itu.

Pembahasan upah minimum Tangsel 2021 berlanjut ke gubernur (08-11-2020)

Pembahasan Dewan Pengupahan Tangsel belum menghasilkan kesepakatan antarpihak. Pada November 2020, unsur pemerintah memilih usulan kenaikan 3,33 persen, sementara Apindo Banten menyampaikan sorotan atas rekomendasi tersebut.

Dinas ketenagakerjaan menyebut bahan pembahasan akan dilaporkan kepada wali kota. Keputusan akhir mengenai UMK berada pada Gubernur Banten.

Gubernur Banten minta lelang dimulai lebih awal untuk kegiatan 2021 (01-12-2020)

Gubernur Banten Wahidin Halim meminta proses lelang segera dimulai agar belanja pemerintah ikut menggerakkan perekonomian pada 2021. Arahan disampaikan saat penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran di Pendopo Gubernur, Curug, Kota Serang, pada 30 November 2020.

Wahidin menyebut sasaran penyerapan anggaran daerah dan pusat di Banten untuk tahun berikutnya sebesar 85 persen. Angka itu merupakan target yang ia sampaikan menjelang pelaksanaan tahun anggaran 2021.

Banten mengalokasikan bantuan keuangan Rp425 miliar untuk delapan daerah (08-12-2020)

Pemprov Banten merencanakan bantuan keuangan senilai total Rp425 miliar bagi delapan kabupaten dan kota pada 2021. Gubernur Wahidin Halim mengaitkan dana tersebut dengan pemulihan ekonomi akibat pandemi.

Besaran bantuan berubah dalam pembahasan rancangan APBD. Angka yang diumumkan pada Desember 2020 merupakan alokasi untuk tahun berikutnya.